Browsing by Title
Now showing items 58340-58359 of 144675
-
Kebijakan Penanggulangan Masalah Defisiensi Seng (Zn) di Indonesia
(2007)The national development programme for intermediate I term is to extend life ecpectancy from 66.2 to 70.6 years, to reduce infant mortality from 38 per 1000 birth to 28 per 1000 ! birth, to reduce mothers mortality from ... -
Kebijakan Penataan Kawasan Permukiman Berkelanjutan di Pinggiran Sungai Cikapundung Kota Bandung
(2021-07-15)Beberapa permasalahan di lokasi penelitian yaitu; pertama, urbanisasi di kota besar Indonesia seperti Kota Bandung cenderung meningkat akibat peningkatan jumlah penduduk dan ruang (lahan) untuk tempat tinggal. Fenomena ... -
Kebijakan Penataan Ruang dan Alih Fungsi Lahan Pertanian (Studi Kasus: Kampung Cibereum Sunting, Kelurahan Mulyaharja, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat).
(2010)LUISITA FILOSOFIANTI. City Spatial Policy and Agriculture Conversion. (Supervised by: Martua Sihaloho) There are four purposes in this research. The first is to know the role of land for farmers, local government, and ... -
Kebijakan pengairan mendukung pengembangan agribisnis
(2000)Hantaman krisis ekonomi menyadarkan perlunya membangun ekonomi berdasarkan sumberdaya yang tersedia. Sumberdaya agribisnis yang berlimpah selama ini belum ditata semestinya menurut kaidah-kaidah ekonomi. Pembangunan ekonomi ... -
Kebijakan Pengelolaan Ekosistem Hutan Mangrove Berkelanjutan Kota Langsa.
(2019)Berdasarkan data One Map Mangrove, luas ekosistem mangrove di Indonesia seluas 3.5 juta Ha yang terdiri dari 2.2 juta ha dalam kawasan hutan dan 1.3 juta ha di luar kawasan hutan. Ekosistem mangrove tersebut berada di ... -
Kebijakan Pengelolaan Ekosistem Mangrove Secara Berkelanjutan di Kabupaten Aceh Timur Provinsi Aceh
(2018)Ekosistem mangrove memiliki beberapa fungsi yakni ekologis, ekonomi dan sosial. Namun pertumbahan penduduk dan kebutuhan ekonomi yang semakin meningkat terutama di wilayah pesisir mengakibatkan adanya perubahan lahan dan ... -
Kebijakan pengelolaan hutan mangrove berkelanjutan Di Kabupaten Seram Bagian Barat Maluku
(2010)The aims of this study are: 1). Determining the indicators of sustanaible mangrove forest ecosystems ; 2). Analyzing ecological, economic and social conditions of communities in mangrove forest ecosystems; 3). Analyzing ... -
Kebijakan Pengelolaan Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (Studi Kasus Hutan Pendidikan Gunung Walat).
(2017)Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK) merupakan kawasan hutan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk kepentingan umum seperti penelitian dan pengembangan, pendidikan dan latihan, dan religi dan budaya. Hutan Pendidikan ... -
Kebijakan Pengelolaan Kawasan Konservasi Penyu Pantai Pangumbahan Sukabumi untuk Pengembangan Ekowisata Berkelanjutan
(2018)Potensi pariwisata Pangumbahan yang terkenal dari dahulu di kalangan masyarakat, wisatawan dalam negeri ataupun wisatawan luar negeri adalah wisata penyu. Kegiatan wisata penyu yang disediakan oleh pengelola Pantai ... -
Kebijakan Pengelolaan Lingkungan Kawasan Industri Sesuai Proper Klhk Peringkat Hijau.
(2015)Sejalan dengan dengan pesatnya pertumbuhan sektor industri di Indonesia telah terbit Peraturan Pemerintah (PP) No 24 tahun 2009. PP tersebut antara lain mengatur keharusan perusahaan industri yang baru didirikan agar ... -
Kebijakan Pengelolaan Optimal Multispesies Sumberdaya Perikanan Pelagis Di Perairan Selat Bali
(2011)Pelagic fishery resources in Indonesia is very abundant as fishery resources. Bali Strait is one of area that has the potential of pelagic fishery reso urces in Indonesia that a re generally caught using purse seine fishing ... -
Kebijakan Pengelolaan Perikanan Tangkap di Surabaya, Jawa Timur
(2011)Surabaya adalah sebuah kota metropolitan terbesar kedua di Indonesia dan berfungsi sebagai pusat pemerintahan Provinsi Jawa Timur, pemerintahan Kota Surabaya, serta pusat bisnis jasa yang sangat signifikan dibandingkan ... -
Kebijakan Pengelolaan Ruang Dan Keberlanjutan Kawasan Ekosistem Karst Maros Pangkep Provinsi Sulawesi Selatan
(2016)Kawasan Karst Maros Pangkep dikenal dengan KKMP adalah ekosistem karst yang unik di Sulawesi Selatan. Bagian dari pegunungan Bulusaraung di Utara Kabupaten Maros dan bagian selatan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. ... -
Kebijakan Pengelolaan Rumpon yang Berkelanjutan di Barat Daya Perairan Pelabuhanratu
(2009)Berdasarkan statistik perikanan tangkap Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP, 2008), bahwa nelayan skala kecil mendominasi usaha perikanan tangkap di Indonesia yaitu sebesar 97,02%. Hal ini dibuktikan dari 555.950 UNIT ... -
Kebijakan Pengelolaan Rumpon Yang Berkelanjutan di Barat Daya Perairan Pelabuhanratu
(2009)The management of Rumpon in south west waters of Pelabuhanratu have important role in supporting bussines catch fisheries, giving certainty of fishing ground, lessening of operating cost, and improving productivity of ...
