Kebijakan Pengelolaan Ruang Dan Keberlanjutan Kawasan Ekosistem Karst Maros Pangkep Provinsi Sulawesi Selatan
Abstract
Kawasan Karst Maros Pangkep dikenal dengan KKMP adalah ekosistem
karst yang unik di Sulawesi Selatan. Bagian dari pegunungan Bulusaraung di
Utara Kabupaten Maros dan bagian selatan Kabupaten Pangkajene dan
Kepulauan. 40.000 ha dari kawasan karst kaya akan flora dan fauna, yang bernilai
ilmiah, sosial, budaya dan ekonomi. Kawasan tersebut berada dibawah tekanan
dari persaingan penggunaan kegiatan ekonomi, seperti pertambangan untuk
industri semen dan marmer.
Sekitar 20 ha KKMP masuk dalam kawasan Taman Nasional Bantimurung
Bulusaraung (TN BABUL) dengan keputusan menteri kehutan nomor: SK.
398/Menhut-II/2004 seluas 43.750 Ha yang terbagi dalam Hutan Lindung
21.343,10 Ha, Cagar Alam 10.282,65 Ha, TWA 1.624,25 Ha, Hutan produksi
Terbatas 145 Ha, Hutan Produksi Tetap 10.355 Ha. Kawasan karst
Bantimurung Bulusaraung terbagi dalam lima unit kawasan konservasi dengan
luas 11.906,9 Ha terdiri dari Cagar Alam Bantimurung, Cagar Alam Karaenta,
Cagar Alam Bulusaraung, Taman Wisata Alam Bantimurung, dan Taman Wisata
Alam Gua Pattunuang. Setengah dari luasan KKMP adalah area penggunaan lain.
Tulisan ini mencoba untuk: (1) Melakukan sintesis terhadap kawasan
Bantimurung – Bulusaraung dalam lima tahun sebelumnya dan pengaruhnya
terhadap keberlanjutan ekosistem karst pada saat ini; (2) Menganalisis daya
dukung lingkungan dan aspek sosial ekonomi kawasan yang berkelanjutan dalam
pengelolaan ruang di kawasan karst. (3) Memberi rekomendasi pilihan kebijakan
pengelolaan kawasan untuk keberlanjutan aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi.
Data dianalisis dengan menggunakan analisis spasial, anlaisis CIPP, dan Multi
Kriteria OnBalance.
Hasil penelitian dengan menggunakan analisis spasial menunjukkan bahwa
masih tidak konsisten dalam pengelolaan ruang, di kawasan lindung atau kawasan
yang seharusnya dikonservasi masih ada aktifitas untuk penggunaan lain,
khususnya izin pertambangan masuk dalam kawasan taman nasional. Hasil
analisis CIPP, dukungan kelembagaan dan pendanaan, serta kerjasama multi pihak
dalam pengelolaan KKMP termasuk dukungan legislatif di tingkat provinsi dan di
dua kabupaten tersebut.
Analisis multi kriteria OnBalance dengan 14 belas kriteria dari dimensi
lingkungan hidup, sosial – budaya, dan ekonomi menunjukkan kebijakan Business
as Usual (BAU) atau model dalam pengelolaan KKMP yang sedang berlangsung
tidak akan berkelanjutan dari dimensi Lingkungan, ataupun dimensi ekonomi, dan
dimensi sosial budaya. Studi ini menawarkan pengelolaan KKMP dengan
pendekatan konservasi dan ekowisata berbasis masyarakat.
Collections
- MT - Economic and Management [2970]