dc.description.abstract | Ketimpangan pendapatan antar golongan masyarakat di Provinsi Jawa Timur
yang diukur dengan Rasio Gini cenderung meningkat dari tahun 2010 – 2017. Di
sisi lain, kebijakan fiskal melalui pengeluaran pemerintah telah meningkat di tahun
yang sama. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ketimpangan pendapatan
antar golongan masyarakat dan kebijakan fiskal secara regional, serta menganalisis
dampak kebijakan fiskal terhadap ketimpangan pendapatan di kabupaten/kota
Provinsi Jawa Timur. Metode yang digunakan adalah analisis deskriptif dan regresi
data panel dinamis 38 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur tahun 2010 – 2017.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketimpangan pendapatan antar
golongan masyarakat kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur cenderung meningkat.
Ketimpangan pendapatan kategori sedang (≥0.35) terjadi pada 1 kabupaten/kota
tahun 2010, sedangkan di 2017 terjadi pada 11 kabupaten/kota. Dari 38
kabupaten/kota, 15 kabupaten/kota menunjukkan ketimpangan pendapatan dan
pertumbuhan ketimpangan yang relatif tinggi (6 diantaranya ketimpangan sedang).
Kebijakan fiskal berupa total belanja APBD dan belanja menurut fungsi
ekonomi, pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial meningkat dari tahun ke
tahun di seluruh kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur. Namun, perkembangan
komposisi belanja tiap fungsi tersebut berbeda-beda. Persentase belanja ekonomi
berfluktuasi, sementara persentase belanja kesehatan cenderung meningkat.
Persentase belanja pendidikan cenderung menurun. Demikian juga persentase
belanja perlindungan sosial cenderung turun (khususnya untuk kabupaten/kota
dengan ketimpangan pendapatan yang relatif tinggi).
Selain kebijakan fiskal (khususnya persentase belanja pendidikan, persentase
belanja perlindungan sosial, dan persentase belanja ekonomi terhadap total belanja),
variabel yang signifikan berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan adalah lag
ketimpangan, PDRB per kapita, PDRB per kapita kuadrat, dan rasio ketergantungan.
Persentase belanja pendidikan dan persentase belanja perlindungan sosial mampu
menurunkan ketimpangan pendapatan. Adapun persentase belanja ekonomi
meningkatkan ketimpangan pendapatan. Selain itu, PDRB per kapita dan rasio
ketergantungan signifikan meningkatkan ketimpangan pendapatan. Kurva Kuznets
terbukti bahwa pendapatan per kapita meningkatkan ketimpangan pendapatan pada
jangka pendek dan menurunkan ketimpangan pendapatan pada jangka panjang.
Alokasi belanja pendidikan dan perlindungan sosial dalam anggaran belanja
APBD perlu ditingkatkan untuk menurunkan ketimpangan pendapatan. Peninjauan
kembali alokasi komposisi belanja ekonomi dan efektivitas belanja kesehatan
diperlukan. Kabupaten Blitar, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Magetan, Kota
Kediri, Kota Probolinggo, dan Kota Pasuruan perlu mendapat prioritas karena
ketimpangan pendapatan dan pertumbuhan ketimpangannya relatif tinggi dan
termasuk ketimpangan pendapatan kategori sedang. | id |