Kebijakan Fiskal dan Ketimpangan Pendapatan Antar Golongan Masyarakat Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur

Abstract

Ketimpangan pendapatan antar golongan masyarakat di Provinsi Jawa Timur yang diukur dengan Rasio Gini cenderung meningkat dari tahun 2010 – 2017. Di sisi lain, kebijakan fiskal melalui pengeluaran pemerintah telah meningkat di tahun yang sama. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ketimpangan pendapatan antar golongan masyarakat dan kebijakan fiskal secara regional, serta menganalisis dampak kebijakan fiskal terhadap ketimpangan pendapatan di kabupaten/kota Provinsi Jawa Timur. Metode yang digunakan adalah analisis deskriptif dan regresi data panel dinamis 38 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur tahun 2010 – 2017. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketimpangan pendapatan antar golongan masyarakat kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur cenderung meningkat. Ketimpangan pendapatan kategori sedang (≥0.35) terjadi pada 1 kabupaten/kota tahun 2010, sedangkan di 2017 terjadi pada 11 kabupaten/kota. Dari 38 kabupaten/kota, 15 kabupaten/kota menunjukkan ketimpangan pendapatan dan pertumbuhan ketimpangan yang relatif tinggi (6 diantaranya ketimpangan sedang). Kebijakan fiskal berupa total belanja APBD dan belanja menurut fungsi ekonomi, pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial meningkat dari tahun ke tahun di seluruh kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur. Namun, perkembangan komposisi belanja tiap fungsi tersebut berbeda-beda. Persentase belanja ekonomi berfluktuasi, sementara persentase belanja kesehatan cenderung meningkat. Persentase belanja pendidikan cenderung menurun. Demikian juga persentase belanja perlindungan sosial cenderung turun (khususnya untuk kabupaten/kota dengan ketimpangan pendapatan yang relatif tinggi). Selain kebijakan fiskal (khususnya persentase belanja pendidikan, persentase belanja perlindungan sosial, dan persentase belanja ekonomi terhadap total belanja), variabel yang signifikan berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan adalah lag ketimpangan, PDRB per kapita, PDRB per kapita kuadrat, dan rasio ketergantungan. Persentase belanja pendidikan dan persentase belanja perlindungan sosial mampu menurunkan ketimpangan pendapatan. Adapun persentase belanja ekonomi meningkatkan ketimpangan pendapatan. Selain itu, PDRB per kapita dan rasio ketergantungan signifikan meningkatkan ketimpangan pendapatan. Kurva Kuznets terbukti bahwa pendapatan per kapita meningkatkan ketimpangan pendapatan pada jangka pendek dan menurunkan ketimpangan pendapatan pada jangka panjang. Alokasi belanja pendidikan dan perlindungan sosial dalam anggaran belanja APBD perlu ditingkatkan untuk menurunkan ketimpangan pendapatan. Peninjauan kembali alokasi komposisi belanja ekonomi dan efektivitas belanja kesehatan diperlukan. Kabupaten Blitar, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Magetan, Kota Kediri, Kota Probolinggo, dan Kota Pasuruan perlu mendapat prioritas karena ketimpangan pendapatan dan pertumbuhan ketimpangannya relatif tinggi dan termasuk ketimpangan pendapatan kategori sedang.