Pendekatan Ekosistem (EAFM) untuk Keberlanjutan Perikanan Tongkol yang Berbasis di Pelabuhan Perikanan Samudera Lampulo, Aceh.

Abstract

Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Lampulo merupakan pelabuhan terbesar sebagai sentra perikanan di Provinsi Aceh dengan karakteristik hasil tangkapan yang beragam, salah satunya ikan tongkol. Terdapat 5 permasalahan utama perikanan tongkol yang berbasis di PPS Lampulo saat ini, yaitu (1) status pemanfaatan ikan pelagis besar temasuk ikan tongkol di WPP NRI 572 mencapai ‘fully exploited’ artinya perlu pemanfaatan secara hati-hati; (2) penurunan tren CPUE karena penurunan produksi hasil tangkapan terhadap peningkatan jumlah armada penangkapan pukat cincin; (3) ketidakstabilan harga ikan pada musim paceklik yang merugikan nelayan dan mengancam keberlanjutan usahanya; (4) persaingan nelayan menyebabkan terjadinya konflik antar nelayan dan meningkatkan pelanggaran hukum; dan (5) implementasi RPP TCT (Tuna Cakalang Tongkol) belum optimal. Kompleksnya permasalahan perikanan tongkol tersebut memerlukan upaya pengelolaan perikanan secara terintegrasi dan berkelanjutan, yaitu pendekatan ekosistem. Tujuan dari penelitian ini adalah mengevaluasi status pengelolaan perikanan tongkol dan merumuskan tindakan aksi pengelolaan sebagai strategi perbaikan pengelolaan perikanan tongkol yang berbasis di Pelabuhan Perikanan Samudera Lampulo. Evaluasi status pengelolaan perikanan dilakukan dengan menggunakan analisis multi kriteria melalui pengembangan indeks komposit setiap indicator EAFM (Ecosystem Approach to Fisheries Management). Selanjutnya hal tersebut mendasari dalam merumuskan tindakan pengelolaan perikanan tongkol sesuai tujuan EAFM. Hasil penelitian menunjukkan bahwa status pengelolaan perikanan tongkol yang berbasis di Pelabuhan Perikanan Samudera Lampulo secara umum dalam kondisi yang ‘baik’, secara khusus ditinjau dari domain sumber daya ikan termasuk dalam kategori ‘sedang’ (53,33), teknik penangkapan ikan ‘sangat baik’ (83,33), ekonomi ‘kurang baik’ (33,33), sosial ‘sangat baik’ (91,66) dan kelembagaan ‘baik’ (67,66). Tindakan pengelolaan diprioritaskan pada domain yang memiliki nilai indikator yang ‘kurang baik’. Prioritas tindakan pengelolaan diimplementasikan pada domain ekonomi, disusul domain sumber daya ikan, kelembagaan, teknik penangkapan ikan dan sosial.