Diskursus Pembangunan Poros Maritim Dunia; Telaah Kritis Kebijakan

Abstract

Diskursus Pembangunan Poros Maritim Dunia adalah sebuah wacana kebijakan pembangunan untuk mewujudkan visi Indonesia menjadi negara maritim. Dengan latar belakang kondisi geografis yang strategis, diharapkan laut Indonesia menjadi pusat pelayaran dunia. Dukungan sumber daya alam yang melimpah dengan pengelolaan dan pemanfaatan potensi yang baik membuat Indonesia berpeluang menjadi Negara yang maju dan sejahtera. Upaya pemerintahan Jokowi- JK untuk mewujudkan visi Poros Maritim Dunia direalisasikan dengan melimpahkan kewenangan urusan kemaritiman kepada Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman melalui perumusan Perpres No. 16 tahun 2017 tentang Kebijakan Kelautan Indonesia. Diskursus tertarik dengan praktek kewacanaan, di mana gagasan-gagasan diekspresikan melalui narasi kebijakan publik. Kebijakan publik adalah proses komunikasi yang bertujuan untuk menyamakan pemahaman, mendukung, mengajak, memerintah, mengiba, dan bahkan menindas. Konstruksi teori yang dibangun dalam penelitian ini adalah berdasarkan Critical Discourse Analysis Fairclough, di mana tradisi kritis selalu menaruh kecurigaan atas sebuah fenomena, menitikberatkan pada permainan bahasa, peristiwa diskursif dan fenomena sosial yang melatarbelakangi. Tidak ada teks yang berdiri sendiri, melainkan manifestasi dari sebuah pengetahuan, ideologi dan kekuasaan pembuatnya. Penelitian dilakukan di Sekretariat Kabinet RI, Kemenko Maritim, Indonesia Maritim Center (IMC-UI), Pusat Kajian Sumber Daya Pesisir dan Laut (PKSPL-IPB), Pelabuhan Bitung, Sulawesi Utara dan Pelabuhan Sorong Papua. Waktu penelitian dilakukan pada Bulan Juli sampai dengan September 2018. Penelitian ini menggunakan sumber data primer dan data sekunder. Sumber data primer bersandar pada dokumen Perpres 16/2017 KKI, wawancara mendalam dengan narasumber kunci; lima orang pejabat pembuat Perpres, tiga orang pengamat dan 42 orang dari pelaksana dan masyarakat. Hasil analisis menunjukkan bahwa pada level mikro, Korpus teks Perpres merepresentasikan visi kekuasaan melalui ideologi Neoliberal dan sistem politik terbuka. Relasi komunikasi menggunakan data, simbol, janji dan tujuan kekuasaan. Secara entitas, komunikasi simbol kekuasaan dipakai untuk memberikan penekanan, doktrin, seruan, perintah, dan pendukung kebijakan. Pada level meso, peristiwa diskursif yang terjadi pada proses produksi, terdapat kepentingan institusional sebagai eksistensi Kementerian baru di hadapan Presiden. Hubungannya untuk membantu mewujudkan visi Poros Maritim Dunia Jokowi-JK dengan mendistribusikan kepada negara-negara sahabat dan forum-forum internasional, sehingga bisa mendatangkan modal investasi di projek pemerintah. Di level makro, secara situasional, institusional, dan sosial, konflik batas maritim laut Indonesia menjadi ancaman bagi keamanan dan keselamatan keutuhan wilayah NKRI. Buruknya infrastruktur maritim menyebabkan disparitas antara wilayah Indonesia Barat dan Timur yang juga menjadi latar belakang pembuatan kebijakan ini.