dc.contributor.advisor | Anggraini, Eva | |
dc.contributor.author | Amburika, Nudia | |
dc.date.accessioned | 2019-02-08T01:59:37Z | |
dc.date.available | 2019-02-08T01:59:37Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.identifier.uri | http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/96810 | |
dc.description.abstract | Sumberdaya rajungan di Kabupaten Demak memiliki sifat common pool
resource dengan kondisi hak kepemilikan bersama sehingga pemanfaatannya
diperbolehkan untuk siapapun. Sifat tersebut menyebabkan kebebasan setiap orang
untuk mengakses dan memanfaatkan sumberdaya. Desa Betahwalang sebagai
“Desa Rajungan” di Kabupaten Demak merupakan wilayah paling potensial dalam
memproduksi rajungan bahkan sampai ekspor ke Amerika. Potensi tersebut
menyebabkan semakin tingginya penangkapan rajungan oleh para nelayan.
Penangkapan rajungan yang berlebih menyebabkan stok semakin menurun.
Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 56/Permen-
KP/2016 tentang pelarangan rajungan bertelur sebagai salah satu upaya pemerintah
dalam mengembalikan kembali stok sumberdaya rajungan yang ada. Fakta di
lapangan menunjukkan bahwa kebijakan tersebut tidak berjalan efektif sesuai yang
diharapkan. Tujuan dari penelitian yaitu 1) menganalisis karakteristik socioecologycal
system (SES) dari perikanan rajungan di Kabupaten Demak; 2)
Menganalisis stakeholder yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan pelarangan
rajungan bertelur dan tingkat kepentingannya; 3) Menganalisis kesesuaian
kebijakan pelarangan penangkapan rajungan bertelur terhadap kondisi socioecologycal
system dari perikanan rajungan; 4) Menganalisis biaya transaksi
penegakan kebijakan pelarangan penangkapan rajungan bertelur, dan 5)
merumuskan rekomendasi kebijakan alternatif untuk memperbaiki pelaksanaan
kebijakan pelarangan rajungan bertelur. Hasil dari penelitian menunjukkan dalam
kerangka analisis SES perikanan rajungan terdapat beberapa karakteristik penting
dalam elemen yang mempengaruhi implementasi kebijakan pelarangan
penangkarapn rajungan bertelur. Dalam pelaksanaan kebijakan, setiap stakeholder
memiliki tingkat kepentingan dan pengaruh masing-masing berdasarkan aspeknya.
Implementasi kebijakan pelarangan penangkapan rajungan bertelur menimbulkan
biaya transaksi dari kelompok pemerintah sebelum pelaksanaan kebijakan memiliki
total Rp 7 950 000, sedangkan setelah pelaksanaan kebijakan komponen biaya
transaksi mengalami kenaikan menjadi sebesar Rp 21 300 000. Pada kelompok
nelayan sebelum kebijakan tidak ada biaya transaksi, dan setelah kebijakan terdapat
biaya transaksi sebesar Rp 2 400 000. Berdasarkan analisis WSM menunjukkan
bahwa peringkat pertama dari hasil alternatif kebijakan adalah pengembangan
budidaya rajungan. | id |
dc.language.iso | id | id |
dc.publisher | Bogor Agricultural University (IPB) | id |
dc.subject.ddc | Economic Resources | id |
dc.subject.ddc | Berried Swimming Crab | id |
dc.subject.ddc | 2018 | id |
dc.subject.ddc | Demak-Jawa Tengah | id |
dc.title | Analisis Efektivitas Kebijakan Pelarangan Pennagkapan Rajungan Bertelur di Kabupaten Demak | id |
dc.type | Undergraduate Thesis | id |
dc.subject.keyword | Rajungan bertelur | id |
dc.subject.keyword | efektivitas kebijakan | id |
dc.subject.keyword | socio-ecologycal system (SES) | id |
dc.subject.keyword | stakeholder | id |
dc.subject.keyword | Weighted Sum Model | id |