Dampak Dana Otonomi Khusus terhadap Kinerja Pembangunan Ekonomi di Provinsi Aceh.

Abstract

Pemerintah Aceh memperoleh kebijakan desentralisasi yang disebut dengan desentralisasi asimetris (asymmetric decentralization). Pelaksanaan kebijakan desentralisasi fiskal di Indonesia secara masif dilakukan sejak tahun 2004 seperti diatur dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 yang direvisi melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang otonomi daerah. Undang-Undang tersebut berlaku bagi semua pemerintah daerah di Indonesia. Selain itu terdapat juga Undang-Undang Otonomi Khusus (Otsus) bagi daerah yang memiliki hak istimewa, salah satunya Undang-Undang Otonomi Khusus adalah Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh. Undang-undang tersebut memberikan suatu kekhususan terhadap Aceh, kekhususan bagi pemerintah dijelaskan dalam pasal 179 ayat (1) yang menyatakan bahwa Pemerintah Aceh dan kabupaten/kota memiliki sumber pendapatan daerah salah satunya bersumber dari Dana Otonomi Khusus (Dana Otsus). Otonomi khusus merupakan kewenangan khusus yang diakui dan diberikan kepada provinsi untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat. Penelitian ini bertujuan: 1) Menganalisis dampak penerimaan Dana Otsus terhadap pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Gini rasio dan pengangguran di Provinsi Aceh. 2) Mengkaji implementasi sistem perencanaan penganggaran Dana Otsus di Provinsi Aceh serta 3) Merumuskan implikasi kebijakan dalam rangka meningkatkan kinerja pembangunan daerah dalam mengalokasikan belanja dana otonomi khusus. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dan analisis deskriptif kualitatif. Analisis kuantitatif menggunakan regresi linier berganda data panel dengan Fixed Effect Model (FEM) dari tahun 2000-2016 di 23 kabupaten/kota Provinsi Aceh yang diolah dengan Eviews9. Analisis dekriptif kualitatif digunakan untuk menganalisis perencanaan dan penganggran Dana Otsus kabupaten/kota di Provinsi Aceh melalui data PDRB per kapita, kemiskinan, IPM, Gini ratio dan pengangguran. Hasil penelitian ini menunjukkan sebelum Dana Otsus, variabel Dana Alokasi Khsus (DAK), dana Alokasi Umum (DAU), dan Pendapatan Asli Daerah (PAD), berperan dalam mempengaruhi alokasi belanja modal dengan arah yang positif. Setelah adanya Dana Otsus, hanya DAK yang dapat meningkatkan pengaruh yang signifikan terhadap belanja modal, sementara variabel DAU, DBH dan PAD serta Dana Otsus belum menunjukkan peranannya dalam mempengaruhi alokasi anggaran belanja modal. Pengaruh terhadap alokasi belanja barang dan jasa sebelum adanya Dana Otsus, hanya variabel DAU berperan dalam mempengaruhi alokasi anggaran belanja barang dan jasa ke arah yang positif. Sementara variabel DAK, DBH dan DBH tidak dapat menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap belanja barang dan jasa. Setelah adanya Dana Otsus variabel DAK, DAU serta PAD dapat menunujukkan pengaruh yang positif terhadap belanja barang dan jasa. Pengaruh terhadap kinerja pembangunan ekonomi sebelum adanya dana otonomi khusus, variabel DAK, DAU, serta PAD memiliki pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, menurunkan kemiskinan, meningkatkan IPM dan menurangi Gini rasio melalui belanja modal dan hanya DAU yang memiliki pengaruh signifikan melalui belanja barang dan jasa. Sebaliknya, setelah adanya dana otonomi khusus, DAK dan DAU dan PAD mampu meningkatkan pengaruh signifikan yang lebih besar terhadap pertumbuhan ekonomi, menurunkan kemiskinan, meningkatkan IPM, menurunkan Gini rasio serta menurunkan pengangguran melalui belanja modal dan belanja barang dan jasa. Hasil tersebut menujukkan bahwa Dana Otsus dapat menunjang kegiatan dana lain sehinga menunjukkan pengaruh signifikan dan semakin besar dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menurunkan kemiskinan, peningkatan IPM, menurunkan pengangguran, baik melalui belanja modal maupun melalui belanja barang dan jasa. Dengan kata lain setelah adanya dana otonomi khusus DAK, DAU dan PAD menunjakkan peningkatan pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi, menurunkan kemiskinan, meningkatkan IPM, menurunkan Gini rasio serta menurunkan pengangguran melalui belanja Modal serta belanja barang dan jasa. Pemerintah Aceh telah melakukan bebagai macam cara untuk mencari solusi metode penggunaan Dana Otsus antara perencanaan dan penganggaran Dana Otsus sudah 3 metode yang dilakukan sehingga diharapkan dapat menunjukkan pengaruh yang nyata terhadap kinerja pembangunan ekonomi di Provinsi Aceh. Kedepan diharapkan pemerintah dapat melakukan kebijakan antara lain 1). Porsi Alokasi belanja modal yang lebih besar, 2). Penentuan antara kewenangan kabupaten/kota dengan Provinsi harus lebih rill dan 3). Perlu adanya sistem Aplikasi Terintegrasi Perencanaan, Penganggaran dan Informasi Kinerja sehingga dapat mensinergikan proses perencanaan antara sumber pendapatan, kegiatan, output, outcome, antar SKPA dan SKPD serta tujuan pembangunan yang berkelanjutan.