| dc.description.abstract | Penurunan produksi kayu bulat di Indonesia disebabkan pengelolaan hutan belum mencapai tujuan kelestarian hasil dan kayu diperoleh secara illegal. Upaya pemerintah terhadap perbaikan tata kelola hutan secara lestari melalui kewajibkan setiap unit manajemen melakukan kegiatan sertifikasi Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL). Selain itu pada tingkat internasional terdapat pengembang standar dan kriteria penilaian hutan lestari secara sukarela. Kedua hal tersebut dikarenakan dalam persaingan pasar industri kayu, konsumen kayu tropis dari negara maju mulai memperhatikan keabsahan legalitas kayu yang dikelola secara lestari. Namun di Indonesia terdapat kesenjangan perolehan nilai transaksi ekspor kayu yang mengalami peningkatan sedangkan bahan baku kayu hutan alam mengalami penurunan. Oleh karena itu diperlukan penelitian untuk mengetahui implementasi sertifikasi PHPL. Aspek yang diteliti terdiri dari jumlah penerima sertifikasi, perolehan insentif, disinsentif, dan perkembangan produksi. Pengambilan data dilakukan dengan studi pustaka, wawancara, serta pencatatan data sekunder. Analisis data dilakukan secara diskriptif terhadap tiga sampel unit manajemen bersertifikat PHPL wajib dan sukarela. Hasil menunjukkan perolehan sertifikat PHPL terbanyak pada skema wajib di tingkat unit manajemen hutan alam. Unit manajemen penerima sertifikat PHPL tidak mempermasalahkan adanya syarat sertifikasi PHPL dalam penurunan produksi kayu. Namun faktor yang mempengaruhi penurunan produksi yaitu cuaca, topografi, dan minimal jatah tebangan tahunan. Perolehan insentif sertifikat PHPL dari segi harga jual kayu tidak mempengaruhi peningkatan harga kayu di pasar industri primer. Faktor harga jual dipengaruhi biaya pengusahaan hutan, fakta pasar industri primer, dan kesepakatan konsumen. Sedangkan biaya kegiatan sertifikasi merupakan perolehan disinsentif dari sertifikat PHPL wajib dan sukarela di tingkat unit manajemen hutan alam . | id |
