Strategi Implementasi Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar untuk Kapal Penangkap Ikan di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap
View/ Open
Date
2018Author
Putri, Lu'lu' Khairina Alifah
Solihin, Akhmad
Sondita, M Fedi Alfiadi
Metadata
Show full item recordAbstract
Maraknya kasus Illegal Unreported Unregulated Fishing (IUU Fishing) saat ini
mendorong pemerintah untuk melakukan upaya pencegahan dan penanggulangan
IUU Fishing. Saat ini pemerintah menginginkan mekanisme perizinan berjalan
dengan baik. Namun, pemerintah belum memiliki informasi untuk memastikan
pelaksanaan mekanisme perizinan tersebut berjalan dengan baik. Oleh karena itu
penelitian ini penting dilakukan untuk memberikan informasi mengenai
implementasi dan kendala pelaksanaan mekanisme perizinan melalui prosedur
penerbitan Surat Persetujuan Berlayar untuk perbaikan dan penyempurnaan
pencegahan IUU Fishing. Surat Persetujuan Berlayar (SPB) merupakan salah satu
instrumen pemerintah untuk mencegah IUU Fishing melalui mekanisme perizinan.
Penelitian dilakukan di PPS Cilacap menggunakan metode survei dan observasi.
Pengambilan data dilakukan dengan studi literatur dan wawancara dengan
responden. Analisis data yang digunakan adalah analisis yuridis normatif, analisis
deskriptif, dan analisis SWOT. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dasar hukum
penerbitan SPB berlandaskan pada dua kementerian yaitu Kementerian Kelautan
dan Perikanan serta Kementerian Perhubungan. Pelaksanaan Penerbitan SPB di
PPS Cilacap telah memenuhi persyaratan yang ada, namun dalam pelaksanaan di
lapangan belum sepenuhnya efektif karena masih adanya kendala dalam proses
pelayanan penerbitan SPB. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa status
manajemen pelayanan penerbitan SPB di PPS Cilacap menunjukkan bahwa PPS
Cilacap memiliki kelebihan namun terkendala oleh ancaman yang ada, sehingga
rekomendasi strategi yang dipilih adalah strategi ST untuk memanfaatkan kelebihan
dengan meminimalisir ancaman.