Strategi Implementasi Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar untuk Kapal Penangkap Ikan di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap

Abstract

Maraknya kasus Illegal Unreported Unregulated Fishing (IUU Fishing) saat ini mendorong pemerintah untuk melakukan upaya pencegahan dan penanggulangan IUU Fishing. Saat ini pemerintah menginginkan mekanisme perizinan berjalan dengan baik. Namun, pemerintah belum memiliki informasi untuk memastikan pelaksanaan mekanisme perizinan tersebut berjalan dengan baik. Oleh karena itu penelitian ini penting dilakukan untuk memberikan informasi mengenai implementasi dan kendala pelaksanaan mekanisme perizinan melalui prosedur penerbitan Surat Persetujuan Berlayar untuk perbaikan dan penyempurnaan pencegahan IUU Fishing. Surat Persetujuan Berlayar (SPB) merupakan salah satu instrumen pemerintah untuk mencegah IUU Fishing melalui mekanisme perizinan. Penelitian dilakukan di PPS Cilacap menggunakan metode survei dan observasi. Pengambilan data dilakukan dengan studi literatur dan wawancara dengan responden. Analisis data yang digunakan adalah analisis yuridis normatif, analisis deskriptif, dan analisis SWOT. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dasar hukum penerbitan SPB berlandaskan pada dua kementerian yaitu Kementerian Kelautan dan Perikanan serta Kementerian Perhubungan. Pelaksanaan Penerbitan SPB di PPS Cilacap telah memenuhi persyaratan yang ada, namun dalam pelaksanaan di lapangan belum sepenuhnya efektif karena masih adanya kendala dalam proses pelayanan penerbitan SPB. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa status manajemen pelayanan penerbitan SPB di PPS Cilacap menunjukkan bahwa PPS Cilacap memiliki kelebihan namun terkendala oleh ancaman yang ada, sehingga rekomendasi strategi yang dipilih adalah strategi ST untuk memanfaatkan kelebihan dengan meminimalisir ancaman.