| dc.description.abstract | Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) dibangun untuk mencukupi kebutuhan listrik nasional yang semakin meningkat pada saat ini. Aktivitas operasi PLTU menghasilkan limbah yang dikategorikan sebagai limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (limbah B3) dalam jumlah yang banyak setiap hari dan menjadi permasalahan yang belum terselesaikan sampai dengan saat ini. Penelitian ini ditujukan untuk menganalisa permasalahan utama terkait pengelolaan limbah B3 seperti fly ash dan bottom ash (FABA) yang dihasilkan PLTU XYZ. Selain itu juga untuk menganalisis sejauh mana kinerja pengelolaan limbah B3 fly ash dan bottom ash pada PLTU XYZ sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta untuk merancang strategi pengelolaan limbah B3 berupa fly ash maupun bottom ash yang dihasilkan dari PLTU XYZ secara berkelanjutan.
Penelitian ini menggunakan data primer yang berasal dari survey/ wawancara dengan pakar dan pihak terkait serta data sekunder dari PLTU XYZ dan instansi terkait, kemudian dianalisis menggunakan Interpretative Structural Modeling (ISM), dianalisis secara deskriptif dan dianalisis menggunakan Analytical Hierarchi Process (AHP).
Hasil analisis terhadap permasalahan utama dalam pengelolaan fly ash dan bottom ash pada PLTU XYZ menggunakan ISM, memeperlihatkan bahwa permasalahannya adalah penanganan fly ash dan bottom ash secara terbuka, kurang ketatnya pemerintah daerah dalam pemberian ijin Tempat Penyimpanan Sementara Limbah B3 (TPS), disain TPS harusnya berupa silo yang tidak berinteraksi dengan air, penanganan fly ash dan bottom ash tidak terencana dengan baik, pembuangan fly ash dan bottom ash dilakukan setelah menumpuk banyak, sehingga biaya mahal, jasa pemanfaat fly ash dan bottom ash terfokus di Pulau Jawa dan limbah yang basah, menyulitkan dalam penanganannya dan mahal biayanya. Permasalahan pada sektor linkage adalah produksi fly ash dan bottom ash yang jumlahnya sangat banyak, biaya pengangkutan fly ash dan bottom ash yang sangat mahal, jumlah lahan landfill fly ash dan bottom ash yang harus non permeable namun jumlahnya sangat sedikit, serta biaya pengambilan fly ash dan bottom ash dari tempat penimbunan sangat mahal. Analisis secara deskriptif sejauh mana kinerja pengelolaan limbah B3 fly ash dan bottom ash pada PLTU XYZ menunjukkan bahwa belum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, terutama penanganan fly ash dan bottom ash yang dilakukan secara terbuka sehingga saat hujan tercampur dengan air (berada dalam air), yang dapat berpotensi mengakibatkan pencemaran terhadap lingkungan dan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam hal ini berpotensi melanggar ketentuan dalam Undang-Undang No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Peraturan Pemerintah No.101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.
Pada penelitian ini terlihat bahwa PLTU XYZ dibangun setelah diberlakukannya UU No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, sehingga relatif menemui kesulitan dalam memenuhi
ketentuan-ketentuan yang diberlakukan seperti dalam hal pengajuan izin TPS limbah B3 yang baik dan benar. Kondisi yang sama juga terjadi pada pemenuhan berbagai ketentuan yang tercantum pada PP No.101 Tahun 2014, misalnya dalam hal tuntutan pemanfaatan limbah B3. Idealnya PLTU sebenarnya dapat berinovasi dan mengajukan ijin untuk memanfaatkan fly ash dan bottom ash yang dihasilkannya menjadi berbagai produk inovasi, sehingga PLTU (terutama yang berada di luar Pulau Jawa) tidak terancam hukuman sebagai akibat terjadi penumpukan fly ash dan bottom ash yang melebihi ketentuan yang diperbolehkan (365 hari). Namun demikian Pemerintah daerah yang memegang ketentuan pemberian ijin TPS juga masih belum memenuhi ketentuan yang tercantum pada PP No.101 Tahun 2014, Pasal 16 ayat tiga, sehingga TPS masih menyalahi aturan. Hal tersebut juga berdampak pada tidak dipenuhinya PP No. 101 Tahun 2014, Pasal 15 ayat satu dan ayat tiga yang terkait dengan fasilitas penyimpanan limbah B3. Kondisi tersebut pada akhirnya juga berdampak pada potensi terjadinya pelanggaran PP No.101 Tahun 2014, Pasal 3 ayat satu dan UU No.32 Tahun 2009, Pasal 59 ayat satu bahwa setiap orang yang menghasilkan limbah B3 wajib melakukan pengelolaan limbah B3 yang dihasilkannya. Ada indikasi bahwa ketentuan dalam PP 101 Tahun 2014, Pasal 28 ayat satu point b butir 4 tentang masa simpan fly ash dan bottom ash yang hanya boleh 365 hari, terlalu pendek untuk PLTU yang berada di luar Jawa, sehingga perlu ditinjau ulang.
Pada penelitian ini dibuat formulasi strategi pengelolaan limbah B3 fly ash dan bottom ash pada pembangkit listrik tenaga uap agar menjadi berkelanjutan yang dinalisis menggunakan Analytical Hierarchi Process (AHP). Strategi yang perlu dilakukan agar pengelolaan fly ash dan bottom ash dari proses PLTU XYZ berpotensi untuk berhasil dengan baik, sehingga kegiatan PLTU XYZ menjadi berkelanjutan, adalah dengan terlebih dahulu membuat perencanaan disain TPS yang tepat, selanjutnya mencari inovasi pemanfaatan limbah fly ash dan bottom ash serta hendaknya dari pihak pemerintah daerah juga melakukan pengetatan ijin TPS agar benar-benar ramah lingkungan. Terkait hal tersebut tujuan yang diutamakan hendaknya mereduksi pencemaran, memperbanyak pemanfaat fly ash dan bottom ash, dan memperbanyak jenis pemanfaatan fly ash dan bottom ash. Stakeholder utama yang memegang kendali yang disarankan adalah pengusaha, pemanfaat fly ash dan bottom ash dan penegak hukum. Selain itu juga harus memperhatikan faktor yang berpotensi dalam pengelolaan limbah fly ash dan bottom ash yaitu kebijakan perusahaan dalam penanganan fly ash dan bottom ash, kebijakan pemerintah dalam pemberian ijin TPS serta menyediakan sarana dan prasarana yang memadai untuk pengelolaan fly ash dan bottom ash. | id |
