Analisis Kelembagaan dalam Pengelolaan Keramba Jaring Apung (KJA) Danau Maninjau Sumatera Barat

Abstract

Danau Maninjau merupakan salah satu danau prioritas Indonesia. Jumlah Keramba Jaring Apung (KJA) yang tercatat oleh Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Agam sebanyak 17.690 petak, dengan daya dukung danau hanya 6.000 petak. Jumlah KJA yang melebihi daya dukung ini mengakibatkan terjadinya pencemaran kualitas air danau dan penumpukan sedimentasi di dasar danau hingga menyebabkan kematian massal ikan. Penelitian ini bertujuan untuk: 1) mengestimasi kerugian akibat fenomena kematian massal ikan budidaya di Danau Maninjau, 2) mengidentifikasi stakeholder yang terlibat dan mengetahui hak kepemilikan yang berlaku, 3) menganalisis peran stakeholder yang terlibat, 4) menganalisis aturan operasional yang berlaku, dan 5) merekomendasikan pengelolaan untuk kelembagaan yang berkelanjutan. Data yang diperoleh dianalisa dengan analisis loss of earning, analisis hak kepemilikan, analisis stakeholder, analisis konten, dan analisis deskriptif kualitatif dengan kerangka umum Social-Ecological Systems (SES). Hasil estimasi kerugian yang didapatkan akibat adanya fenomena kematian massal ikan adalah sebesar Rp 37.947.000.000. Stakeholder yang terlibat dalam pengelolaan KJA Danau Maninjau adalah DKP Prov.Sumbar, DPK Kab.Agam, DLH Kab.Agam, Pemerintahan Nagari, Kelompok Pembudidaya Ikan, dan LIPI Maninjau. Tidak ada stakeholder yang berada pada posisi owner. Berdasarkan tingkat kepentingan dan pengaruhnya, masih ada stakeholder yang belum berada pada kuadran yang seharusnya. Kelembagaan yang berjalan dalam pengelolaan KJA Danau Maninjau belum sesuai aturan. Rekomendasi pengelolaan untuk kelembagaan berkelanjutan pada pengelolaan KJA Danau Maninjau yaitu, perlu adanya kerjasama pengawasan dan penegakan aturan antara pemerintah dan masyarakat dalam menetapkan jumlah KJA, pemberian edukasi bagi pembudidaya ikan KJA untuk pemberian pakan yang optimal, dan penggunaan KJA yang ramah lingkungan.