Analisis Stategi Pengembangan Peternakan Sapi Potong Rakyat Berbasis Kelompok (Study Kasus Peternak Binaan Sarjana Membangun Desa Wirausahawan Pendamping/SMDWP di Kab. Tasikmalaya, Jawa Barat).

Abstract

Pengembangan sapi potong rakyat berbasis kelompok adalah salah satu solusi yang dapat dilakukan untuk meningkatkan produksi daging sapi yang merupakan masalah dalam pembangunan ketahanan pangan nasional. Upaya untuk mencapai pengembangan sapi potong rakyat diantaranya dengan meningkatkan optimalisasi usaha sapi potong rakyat agar pendapatan para peternak rakyat meningkat. Kelembagaan kelompok peternak menjadi tulang punggung untuk mencapai hal tersebut, sehingga muncullah program Sarjana Membangun Desa Wirausahawan Pendamping (SMDWP) untuk mendukung program swasembada daging, walaupun masih dibutuhkannya suatu strategi pengembangan peternakan sapi potong rakyat berbasis kelompok yang berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan untuk (1) Mengidentifikasi kelembagaan eksisiting SMDWP di Kabupaten Tasikmalaya, (2) mengestimasi pendapatan dari usaha ternak sapi potong peternak binaan SMDWP di Kabupaten Tasikmalaya, (3) mengestimasi optimalisasi input yang efisien dalam usaha ternak sapi potong peternak binaan SMDWP di Kabupaten Tasikmalaya, dan (4) menganalisis strategi pengembangan serta redesign kelembagaan untuk pengembangan usaha ternak sapi potong rakyat yang berbasis kelompok yang berkelanjutan. Penelitian dilakukan di Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat pada bulan September - Oktober 2016. Metode sensus dilakukan terhadap 77 peternak responden dari 8 kelompok yang merupakan binaan dari SMDWP yang ada di Kabupaten Tasikmalaya pada tahun 2016. Pendekatan yang digunakan untuk mengestimasi tingkat pendapatan adalah analisis pendapatan, sedangkan untuk optimalisasi input menggunakan pendekatan dengan regresi fungsi produksi cobb douglas. Analisis deskriftif digunakan untuk penggambaran eksisiting kelembagaan yang dilanjutkan dengan analisis SWOT serta redesign kelembagaan untuk pendekatan strategi pengembangan sapi potong rakyat yang berkelanjutan. Hasil analisis menunjukkan pengelolaan usahaternak sapi potong rakyat yang berbasis kelompok binaan SMDWP di Kabupaten Tasikmalaya merupakan kelembagaan yang melibatkan banyak pihak. Tatakelola kelembagaan eksisting yang sudah terbentuk (de facto) dalam faktanya belum mampu menjalankan fungsinya dengan efektif. Kelembagaan yang sesuai dengan aturan main (de jure) tidak berjalan di lapangan, dari hasil analisis tersebut berimbas pada pendapatan usaha ternak sapi potong rakyat peternak binaan SMDWP di Kabupaten Tasikmalaya sangat bervariasi, terutama terdapat perbedaan signifikan antara peternak dengan pola penggemukan dan pola pembibitan, selain itu peternak yang sudah mengintegrasikan usahanya dengan pengolahan limbah dan yang belum terintegrasi dengan pengolahan limbahnya. Pengolahan limbah merupakan usaha untuk meningkatkan pendapatan selain berdampak positif pada lingkungan, yaitu mengurangi eksternalitas negatif dari usaha ternak sapi potong. Faktor yang berpengaruh secara teknis pada fungsi produksi adalah, jumlah pemberian HMT, jumlah pemberian konsentrat, pengunaan bobot badan awal pemeliharaan, bangsa sapi, sedangkan penggunaan input produksi dalam usaha sapi potong rakyat kelompok peternak binaan SMDWP di Kabupaten Tasikmalaya belum optimal. Strategi pengembangannya harus agrseif, dengan penguatan kelembagaan dan design kelembagaan yang mampu mewujudkan pengembangan peternakan sapi potong rakyat . Hasil analisis SWOT menunjukan dibutuhkannya redesign kelembagaan yang diharapkan mampu mengakomodir semua kepentingan semua stakeholder pada usahaternak sapi potong rakyat yang berbasis kelompok binaan SMDWP di Kabupaten Tasikmalaya. Koordinasi, pemahaman dari stakeholder, pengawasan, dan penegakan hukum menjadi kunci penting dari implementasi redesign kelembagaan usahaternak sapi potong rakyat yang berbasis kelompok binaan SMDWP di Kabupaten Tasikmalaya untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. Saran implikasi kebijakan berdasarkan hasil penelitian yaitu perlu ada kebijakan yang arahnya lebih jelas mengenai pembibitan dan penggemukan, dimana untuk pembibitan diambil alih sepenuhnya oleh pemerintah. Peternakan terutama peternakan rakyat kebih fokus pada pola penggemukan, untuk meningkatkan nilai tambah secara finansial dan lingkungan seharusnya usaha ternak sudah terintegrasi dengan pengolahan limbah. Impilkasi kebijakan yang disarankan juga harus melihat aspek pembangunan berkelanjutan, yaitu aspek ekonomi, aspek sosial dan aspek lingkungan.