Analisis Stategi Pengembangan Peternakan Sapi Potong Rakyat Berbasis Kelompok (Study Kasus Peternak Binaan Sarjana Membangun Desa Wirausahawan Pendamping/SMDWP di Kab. Tasikmalaya, Jawa Barat).
View/ Open
Date
2017Author
Sukmayadi, Kusna
Ismail, Ahyar
Hidayat, Aceng
Metadata
Show full item recordAbstract
Pengembangan sapi potong rakyat berbasis kelompok adalah salah satu
solusi yang dapat dilakukan untuk meningkatkan produksi daging sapi yang
merupakan masalah dalam pembangunan ketahanan pangan nasional. Upaya
untuk mencapai pengembangan sapi potong rakyat diantaranya dengan
meningkatkan optimalisasi usaha sapi potong rakyat agar pendapatan para
peternak rakyat meningkat. Kelembagaan kelompok peternak menjadi tulang
punggung untuk mencapai hal tersebut, sehingga muncullah program Sarjana
Membangun Desa Wirausahawan Pendamping (SMDWP) untuk mendukung
program swasembada daging, walaupun masih dibutuhkannya suatu strategi
pengembangan peternakan sapi potong rakyat berbasis kelompok yang
berkelanjutan.
Penelitian ini bertujuan untuk (1) Mengidentifikasi kelembagaan eksisiting
SMDWP di Kabupaten Tasikmalaya, (2) mengestimasi pendapatan dari usaha
ternak sapi potong peternak binaan SMDWP di Kabupaten Tasikmalaya, (3)
mengestimasi optimalisasi input yang efisien dalam usaha ternak sapi potong
peternak binaan SMDWP di Kabupaten Tasikmalaya, dan (4) menganalisis
strategi pengembangan serta redesign kelembagaan untuk pengembangan usaha
ternak sapi potong rakyat yang berbasis kelompok yang berkelanjutan. Penelitian
dilakukan di Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat pada bulan September - Oktober
2016. Metode sensus dilakukan terhadap 77 peternak responden dari 8 kelompok
yang merupakan binaan dari SMDWP yang ada di Kabupaten Tasikmalaya pada
tahun 2016. Pendekatan yang digunakan untuk mengestimasi tingkat pendapatan
adalah analisis pendapatan, sedangkan untuk optimalisasi input menggunakan
pendekatan dengan regresi fungsi produksi cobb douglas. Analisis deskriftif
digunakan untuk penggambaran eksisiting kelembagaan yang dilanjutkan dengan
analisis SWOT serta redesign kelembagaan untuk pendekatan strategi
pengembangan sapi potong rakyat yang berkelanjutan.
Hasil analisis menunjukkan pengelolaan usahaternak sapi potong rakyat
yang berbasis kelompok binaan SMDWP di Kabupaten Tasikmalaya merupakan
kelembagaan yang melibatkan banyak pihak. Tatakelola kelembagaan eksisting
yang sudah terbentuk (de facto) dalam faktanya belum mampu menjalankan
fungsinya dengan efektif. Kelembagaan yang sesuai dengan aturan main (de jure)
tidak berjalan di lapangan, dari hasil analisis tersebut berimbas pada pendapatan
usaha ternak sapi potong rakyat peternak binaan SMDWP di Kabupaten
Tasikmalaya sangat bervariasi, terutama terdapat perbedaan signifikan antara
peternak dengan pola penggemukan dan pola pembibitan, selain itu peternak yang
sudah mengintegrasikan usahanya dengan pengolahan limbah dan yang belum
terintegrasi dengan pengolahan limbahnya. Pengolahan limbah merupakan usaha
untuk meningkatkan pendapatan selain berdampak positif pada lingkungan, yaitu
mengurangi eksternalitas negatif dari usaha ternak sapi potong. Faktor yang
berpengaruh secara teknis pada fungsi produksi adalah, jumlah pemberian HMT,
jumlah pemberian konsentrat, pengunaan bobot badan awal pemeliharaan, bangsa
sapi, sedangkan penggunaan input produksi dalam usaha sapi potong rakyat
kelompok peternak binaan SMDWP di Kabupaten Tasikmalaya belum optimal.
Strategi pengembangannya harus agrseif, dengan penguatan kelembagaan dan
design kelembagaan yang mampu mewujudkan pengembangan peternakan sapi
potong rakyat .
Hasil analisis SWOT menunjukan dibutuhkannya redesign kelembagaan
yang diharapkan mampu mengakomodir semua kepentingan semua stakeholder
pada usahaternak sapi potong rakyat yang berbasis kelompok binaan SMDWP di
Kabupaten Tasikmalaya. Koordinasi, pemahaman dari stakeholder, pengawasan,
dan penegakan hukum menjadi kunci penting dari implementasi redesign
kelembagaan usahaternak sapi potong rakyat yang berbasis kelompok binaan
SMDWP di Kabupaten Tasikmalaya untuk mewujudkan pembangunan yang
berkelanjutan. Saran implikasi kebijakan berdasarkan hasil penelitian yaitu perlu
ada kebijakan yang arahnya lebih jelas mengenai pembibitan dan penggemukan,
dimana untuk pembibitan diambil alih sepenuhnya oleh pemerintah. Peternakan
terutama peternakan rakyat kebih fokus pada pola penggemukan, untuk
meningkatkan nilai tambah secara finansial dan lingkungan seharusnya usaha
ternak sudah terintegrasi dengan pengolahan limbah. Impilkasi kebijakan yang
disarankan juga harus melihat aspek pembangunan berkelanjutan, yaitu aspek
ekonomi, aspek sosial dan aspek lingkungan.
Collections
- MT - Economic and Management [2962]