Desain Pengelolaan Perikanan Berbasis Hak (TURF) Dengan Pendekatan Sistem Sosial-Ekologi (SES) Lamun Di Desa Bahoi, Sulawesi Utara

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan sosio-ekologi pada ekosistem lamun dan sistem sosial di Bahoi, Sulawesi Utara, Indonesia. Hasil penelitian hubungan manusia dan lamun ini akan digunakan sebagai referensi dalam mengkaji penerapan Terrritorial Use Rights Fisheries (TURF). Penilaian sosio-ekologi menggunakan pendekatan partisipatif dilakukan pada bulan Maret 2015-Februari 2016 untuk mengumpulkan data lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 60% ekosistem lamun berada pada kondisi baik, terdiri dari 7 spesies dan terdapat 31 jenis ikan yang hidup pada ekosistem tersebut. Area ini didominasi ikan herbivora dari famili Siganidae yang terdiri dari 9 spesies Siganus. Hubungan sosio-ekologi ditunjukan saat masyarakat melakukan kegiatan tangkap terhadap 23 jenis hewan yang mana ikan baronang menjadi komoditas tangkapan favorit disusul gurita dan bivalvia. Proses Multi Criteria Mapping (MCM) dilakukan untuk memilih skenario pengembangan yang paling tepat. Hasilnya, skema ekologi-ekonomi dipilih dan pendekatan pengelolaan diusulkan melalui pelaksanaan TURF. Hasil Participatory Diagnostic Adaptive Management (PDAM) menunjukkan bahwa pengelolaan perikanan di Bahoi sebaiknya digabung ke dalam pemerintahan desa sebagai suatu usaha milik desa dalam sebuah platform legal yang diberikan oleh pemerintah desa. Perwakilan para stakeholder terkait harus menjadi pertimbangan untuk menghindari konflik kepentingan. 7 aspek penting dalam desain TURF digunakan sebagai dasar untuk mengevaluasi kesiapan Desa Bahoi untuk menerapkan skema pengelolaan perikanan. Dari 7 aspek tersebut, hanya satu aspek saja yang dikategorikan dalam baik, enam aspek lain terbilang dalam kondisi sedang. Proses pengambilan keputusan taktis dibuat untuk merespon kondisi tersebut. Hasilnya ada enam rekomendasi pengelolaan yang ditawarkan yaitu 1) batas kelola harus jelas dan keberlangsungan ekosistem perlu dipelihara; 2) badan pengelolaan TURF perlu dikembangkan untuk meningkatkan dukungan dan pengembangan matapencaharian; 3) Jaringan desa dalam pengelolaan pesisir perlu ditingkatkan dan hubungan dengan pemangku kebijakan harus dibuat; 4) deliniasi geografis harus dibuat; 5) mekanisme TURF perlu dikembangkan; 6) pemisahan peran dan tanggungjawab harus menyesuaikan dengan karakteristik masyarakat lokal; 7) skema kapasitas administrasi dan pembagian hasil perlu dikembangkan.