Strategi Peningkatan Kesiapan Sumber Daya Manusia Dalam Implementasi Akuntansi Berbasis Akrual Di Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar.

Abstract

Penerapan akuntansi pemerintahan berbasis akrual adalah suatu keharusan untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan, sesuai amanat PP 71 tahun 2010. Kualitas laporan keuangan diharapkan meningkat, sehingga transparansi dan akuntabilitas pemerintah daerah juga bisa meningkat. Namun, Berdasarkan Pendapat BPK tahun 2015 tentang Kesiapan Pemerintah Dalam Implementasi SAP Berbasis Akrual, yang memuat hasil pemeriksaan kinerja terhadap 109 Pemda di Indonesia, menyimpulkan bahwa upaya yang telah dilakukan pemerintah daerah belum sepenuhnya efektif, di mana hasil pemeriksaan ditemukan lima pokok permasalahan, salah satunya adalah ketidaksiapan SDM untuk mendukung pelaporan keuangan berbasis akrual. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar sebagai salah satu entitas pelaporan, juga telah melakukan berbagai upaya persiapan dalam rangka implementasi SAP berbasis akrual. Upaya persiapan tersebut di antaranya melaksanakan sosialisasi dan diklat akuntansi berbasis akrual pada tahun 2014, yang diikuti oleh seluruh PPK SKPD selaku pembuat laporan keuangan SKPD. Kemudian melakukan follow up atas diklat tersebut melalui program bimbingan teknis triwulanan, tetapi berbagai program tersebut masih belum dapat memberikan pemahaman yang memadai untuk menerapkan SAP berbasis akrual, dengan kata lain belum dapat memberi jaminan kesiapan SDM pembuat laporan keuangan dalam implementasi SAP berbasis akrual. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi dan menganalisis masalah SDM yang terjadi, menggunakan metode Importance Performance Analysis (IPA), Customer Satisfaction Index (CSI), dan gap analysis untuk mengetahui bagaimana Pemda Kepulauan Selayar merespons masalah tersebut. Hasil analisis akan dijadikan bahan pertimbangan dalam menetapkan prioritas strategi peningkatan kesiapan SDM dalam implementasi SAP berbasis akrual menggunakan metode Analytical Hierarchy Process (AHP). Sebagai upaya memperbaiki kualitas laporan keuangan agar dapat memperoleh opini wajar tanpa pengecualian dari BPK. Hasil identifikasi dari 39 atribut yang digunakan, diklasifikasikan menjadi tiga kelompok masalah utama yaitu; Keterbatasan Pengetahuan Akuntansi, Rotasi Staf yang Terlalu Singkat, dan Keterbatasan Kompetensi Manajemen BMD. Diperoleh fakta bahwa terdapat 25 atribut yang memiliki nilai tingkat kepentingan sesuai kriteria. Dari 19 atribut klasifikasi Keterbatasan Pengetahuan Akuntansi terdapat 10 atribut (antara 4,99 – 6,00), dari 15 atribut klasifikasi Rotasi Staf Yang Terlalu Singkat ada 12 atribut (antara 4,99 – 6,00), dan dari 5 atribut klasifikasi Keterbatasan Kompetensi Manajemen BMD, ada 3 atribut (antara 3,99 – 6,00). Nilai tingkat kepentingan yang sesuai kriteria berarti bahwa atribut tersebut merupakan masalah yang menurut responden penting untuk diperhatikan oleh pemda. Hasil analisis IPA menunjukkan nilai tingkat kesesuaian antara tingkat kinerja dengan tingkat kepentingan keseluruhan menunjukkan nilai 93,93% yang berarti bahwa respons Pemda belum optimal, atau dengan kata lain kinerja Pemda yang ada sekarang belum sesuai dengan kapasitas peran yang dibutuhkan untuk menyelesaikan masalah SDM yang terjadi. Analisis kuadran IPA menunjukkan penumpukan atribut di kuadran II, dan sebaliknya tidak terdapat atribut di kuadran IV mengindikasikan kondisi bahwa Pemda Kepulauan Selayar memiliki perhatian terhadap masalah-masalah yang memang butuh penanganan, walaupun dengan sumber daya yang terbatas, pemda berusaha menyelesaikan masalahnya satu-persatu, sehingga tidak ada pemborosan sumber daya untuk masalah yang tidak penting. Sejalan dengan itu, hasil analisis Customer Satisfaction Index (CSI) dengan nilai sebesar 72.84%, berarti bahwa kinerja Pemda dalam merespons masalah SDM hubungannya dengan implementasi SAP berbasis akrual, termasuk ke dalam kategori “Baik”, namun perlu ditingkatkan dengan memperbaiki atribut yang menjadi prioritas utama pada diagram IPA sehingga tercapai kinerja yang diinginkan. Hasil gap analysis terhadap 25 masalah SDM yang terjadi menunjukkan nilai negatif dan signifikan pada beberapa atribut terutama atribut yang termasuk dalam klasifikasi keterbatasan pengetahuan akuntansi dan rotasi staf yang terlalu singkat. Hal ini berarti bahwa di antara keseluruhan masalah yang terjadi, yang paling kurang mendapat respons Pemda adalah masalah SDM dalam dua klasifikasi tersebut. Untuk memaksimalkan penyerapan pengetahuan akuntansi di kalangan SDM pembuat laporan keuangan, agar pembinaan yang dilakukan oleh Pemda bisa efektif, dan menghindari masalah rotasi staf yang terlalu singkat, diperlukan adanya pembatasan masa kerja. Strategi kebijakan dari Hasil pengolahan AHP ini bisa dijadikan solusi. Prioritas kebijakan peningkatan kesiapan SDM dalam implementasi SAP berbasis akrual di Pemda Kepulauan Selayar, menunjukkan faktor utama yaitu keterbatasan pengetahuan akuntansi dengan bobot 0,559, aktor yang berperan dominan yaitu PPK SKPD dengan bobot 0,214, kendala utama yaitu komitmen pemerintah daerah dengan bobot 0,479, dan pilihan kebijakan yang menjadi prioritas utama yaitu membuat kebijakan mutasi dan promosi yang mendukung implementasi SAP berbasis akrual dengan bobot 0,325. Kebijakan ini diharapkan dapat memacu produktivitas tenaga-tenaga yang bertugas dan bertanggungjawab dalam pengelolaan keuangan daerah, guna lebih mengoptimalkan potensi dan kompetensi diri, sehingga berdampak positif terhadap kualitas informasi laporan keuangan.