Strategi Peningkatan Kesiapan Sumber Daya Manusia Dalam Implementasi Akuntansi Berbasis Akrual Di Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar.
View/ Open
Date
2017Author
Mayani, Nur
Falatehan, Faroby
Wahyuni, Ekawati Sri
Metadata
Show full item recordAbstract
Penerapan akuntansi pemerintahan berbasis akrual adalah suatu keharusan
untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan, sesuai amanat PP 71 tahun 2010.
Kualitas laporan keuangan diharapkan meningkat, sehingga transparansi dan
akuntabilitas pemerintah daerah juga bisa meningkat. Namun, Berdasarkan
Pendapat BPK tahun 2015 tentang Kesiapan Pemerintah Dalam Implementasi
SAP Berbasis Akrual, yang memuat hasil pemeriksaan kinerja terhadap 109
Pemda di Indonesia, menyimpulkan bahwa upaya yang telah dilakukan
pemerintah daerah belum sepenuhnya efektif, di mana hasil pemeriksaan
ditemukan lima pokok permasalahan, salah satunya adalah ketidaksiapan SDM
untuk mendukung pelaporan keuangan berbasis akrual.
Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar sebagai salah satu entitas
pelaporan, juga telah melakukan berbagai upaya persiapan dalam rangka
implementasi SAP berbasis akrual. Upaya persiapan tersebut di antaranya
melaksanakan sosialisasi dan diklat akuntansi berbasis akrual pada tahun 2014,
yang diikuti oleh seluruh PPK SKPD selaku pembuat laporan keuangan SKPD.
Kemudian melakukan follow up atas diklat tersebut melalui program bimbingan
teknis triwulanan, tetapi berbagai program tersebut masih belum dapat
memberikan pemahaman yang memadai untuk menerapkan SAP berbasis akrual,
dengan kata lain belum dapat memberi jaminan kesiapan SDM pembuat laporan
keuangan dalam implementasi SAP berbasis akrual.
Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi dan menganalisis masalah SDM
yang terjadi, menggunakan metode Importance Performance Analysis (IPA),
Customer Satisfaction Index (CSI), dan gap analysis untuk mengetahui bagaimana
Pemda Kepulauan Selayar merespons masalah tersebut. Hasil analisis akan
dijadikan bahan pertimbangan dalam menetapkan prioritas strategi peningkatan
kesiapan SDM dalam implementasi SAP berbasis akrual menggunakan metode
Analytical Hierarchy Process (AHP). Sebagai upaya memperbaiki kualitas
laporan keuangan agar dapat memperoleh opini wajar tanpa pengecualian dari
BPK.
Hasil identifikasi dari 39 atribut yang digunakan, diklasifikasikan menjadi
tiga kelompok masalah utama yaitu; Keterbatasan Pengetahuan Akuntansi, Rotasi
Staf yang Terlalu Singkat, dan Keterbatasan Kompetensi Manajemen BMD.
Diperoleh fakta bahwa terdapat 25 atribut yang memiliki nilai tingkat kepentingan
sesuai kriteria. Dari 19 atribut klasifikasi Keterbatasan Pengetahuan Akuntansi
terdapat 10 atribut (antara 4,99 – 6,00), dari 15 atribut klasifikasi Rotasi Staf Yang
Terlalu Singkat ada 12 atribut (antara 4,99 – 6,00), dan dari 5 atribut klasifikasi
Keterbatasan Kompetensi Manajemen BMD, ada 3 atribut (antara 3,99 – 6,00).
Nilai tingkat kepentingan yang sesuai kriteria berarti bahwa atribut tersebut
merupakan masalah yang menurut responden penting untuk diperhatikan oleh
pemda.
Hasil analisis IPA menunjukkan nilai tingkat kesesuaian antara tingkat
kinerja dengan tingkat kepentingan keseluruhan menunjukkan nilai 93,93% yang
berarti bahwa respons Pemda belum optimal, atau dengan kata lain kinerja Pemda
yang ada sekarang belum sesuai dengan kapasitas peran yang dibutuhkan untuk
menyelesaikan masalah SDM yang terjadi.
Analisis kuadran IPA menunjukkan penumpukan atribut di kuadran II, dan
sebaliknya tidak terdapat atribut di kuadran IV mengindikasikan kondisi bahwa
Pemda Kepulauan Selayar memiliki perhatian terhadap masalah-masalah yang
memang butuh penanganan, walaupun dengan sumber daya yang terbatas, pemda
berusaha menyelesaikan masalahnya satu-persatu, sehingga tidak ada pemborosan
sumber daya untuk masalah yang tidak penting. Sejalan dengan itu, hasil analisis
Customer Satisfaction Index (CSI) dengan nilai sebesar 72.84%, berarti bahwa
kinerja Pemda dalam merespons masalah SDM hubungannya dengan
implementasi SAP berbasis akrual, termasuk ke dalam kategori “Baik”, namun
perlu ditingkatkan dengan memperbaiki atribut yang menjadi prioritas utama pada
diagram IPA sehingga tercapai kinerja yang diinginkan.
Hasil gap analysis terhadap 25 masalah SDM yang terjadi menunjukkan
nilai negatif dan signifikan pada beberapa atribut terutama atribut yang termasuk
dalam klasifikasi keterbatasan pengetahuan akuntansi dan rotasi staf yang terlalu
singkat. Hal ini berarti bahwa di antara keseluruhan masalah yang terjadi, yang
paling kurang mendapat respons Pemda adalah masalah SDM dalam dua
klasifikasi tersebut. Untuk memaksimalkan penyerapan pengetahuan akuntansi di
kalangan SDM pembuat laporan keuangan, agar pembinaan yang dilakukan oleh
Pemda bisa efektif, dan menghindari masalah rotasi staf yang terlalu singkat,
diperlukan adanya pembatasan masa kerja. Strategi kebijakan dari Hasil
pengolahan AHP ini bisa dijadikan solusi.
Prioritas kebijakan peningkatan kesiapan SDM dalam implementasi SAP
berbasis akrual di Pemda Kepulauan Selayar, menunjukkan faktor utama yaitu
keterbatasan pengetahuan akuntansi dengan bobot 0,559, aktor yang berperan
dominan yaitu PPK SKPD dengan bobot 0,214, kendala utama yaitu komitmen
pemerintah daerah dengan bobot 0,479, dan pilihan kebijakan yang menjadi
prioritas utama yaitu membuat kebijakan mutasi dan promosi yang mendukung
implementasi SAP berbasis akrual dengan bobot 0,325. Kebijakan ini diharapkan
dapat memacu produktivitas tenaga-tenaga yang bertugas dan bertanggungjawab
dalam pengelolaan keuangan daerah, guna lebih mengoptimalkan potensi dan
kompetensi diri, sehingga berdampak positif terhadap kualitas informasi laporan
keuangan.
Collections
- MT - Professional Master [887]