Browsing DT - Multidiciplinary Program by Subject "kelembagaan"
Now showing items 1-6 of 6
-
Dampak Perubahan Penutupan Lahan Terhadap Fungsi Jasa Ekosistem di Kabupaten Bogor: Pendekatan Kelembagaan
(2022)Perubahan penutupan lahan akibat pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali dapat menyebabkan kerusakan lingkungan. Salah satu upaya untuk mendukung penataan ruang yang ramah lingkungan adalah dengan memasukkan nilai jasa ... -
Desain Kelembagaan Pengelolaan Hutan Mangrove Berbasis Pesantren di Pulau Kangean Provinsi Jawa Timur
(2020)Tekanan yang berlebihan terhadap hutan mangrove di Pulau Kangean menyebabkan degradasi yang kian parah dari waktu ke waktu. Kondisi ini menyebabkan BKPH selaku pengelola hutan mangrove melakukan berbagai upaya untuk ... -
Evaluasi Model Kebijakan Pengelolaan Hutan Rakyat Berkelanjutan Di Kabupaten Bogor
(2016)Hutan rakyat di Kabupaten Bogor mempunyai peranan yang sangat penting bagi kehidupan masyarakat di sekitar hutan. Manfaat hutan rakyat bisa lebih dirasakan apabila hutan rakyat dapat terjamin keberlanjutannya, sehingga ... -
Konflik Pemanfaatan, Kelembagaan Serta Pengaruhnya Terhadap Keberlanjutan Pengelolaan Kawasan Hutan Produksi Pada KPHP Meranti Provinsi Sumatera Selatan.
(2018)Pembentukan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH), bertujuan untuk menjaga kelestarian hutan, meningkatkan ekonomi masyarakat, membuka lapangan pekerjaan serta meningkatkan kontribusi devisa. Hasil penilaian operasional Kesatuan ... -
Model Kebijakan Pengelolaan Berkelanjutan DAS Aesesa Flores Provinsi Nusa Tenggara Timur
(2019)Daerah Aliran Sungai (DAS) Aesesa Flores (AF) merupakan salah satu dari tiga DAS prioritas di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) yang memiliki peran penting bagi masyarakat Kabupaten Ngada dan Nagekeo, sebagai lumbung ... -
Penggunaan Pengembangan Analisis Institusi dalam Pemanfaatan Wisata di Taman Nasional Gunung Gede Pangrango, Provinsi Jawa Barat
(2022-01-31)Kinerja kelembagaan pemanfaatan wisata alam di kawasan konservasi saat ini diindikasikan dengan permasalahan antara lain (1) konflik penggunaan ruang usaha dan ruang publik pada zona/blok pemanfaatan, (2) pemilihan skema ...
