Kebutuhan Kompetensi Nelayan Kapal Rawai Tuna yang Berbasis di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap Jawa Tengah.

Abstract

Rendahnya kompetensi nelayan di Indonesia sering dikaitkan dengan rendahnya tingkat pendidikan formal dan pelatihan. Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) telah menetapkan standar kompetensi bagi Nakhoda dan ABK. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi standar kompetensi nelayan kapal rawai tuna; menilai kecukupan kompetensi nelayan kapal rawai tuna dengan merujuk pada SKKNI; dan menyusun strategi untuk memperbaiki kompetensi nelayan kapal rawai tuna. Analisis data menggunakan analisis isi, analisis deskriptif, analisis kesenjangan (gap), dan analisis SWOT. Penelitian ini merujuk pada Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. 298/2013 tentang Penetapan SKKNI Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Golongan Pokok Perikanan Golongan Penangkapan Ikan Sub Golongan Penangkapan Ikan di Laut. Jabatan dan tugas nelayan kapal rawai tuna di Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Cilacap kurang sesuai dengan jabatan yang terdapat pada SKKNI. Standar kompetensi yang ada belum mencakup keseluruhan jabatan dan tugas yang ada di kapal rawai tuna di PPS Cilacap. Jabatan nelayan di PPS Cilacap yaitu, nakhoda, wakil nakhoda, perwira, boatswain, prosesing tuna, koki, dan biasa. Presentase kompetensi tercapai pada nakhoda, yaitu sebesar 83,76 %, wakil nakhoda sebesar 80,96 %, perwira sebesar 74,04 %, dan anak buah kapal (ABK) sebesar 75,60 %. Nelayan yang berkompeten dapat dilihat dari pengalaman nelayan di laut. Semakin lama pengalaman nelayan di laut, maka nelayan semakin berkompeten. Alternatif strategi untuk memperbaiki kompetensi nelayan di PPS Cilacap ialah pengadaan penyuluhan dan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi nelayan.