Strategi Penguatan Perencanaan dan Penganggaran di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam Penanggulangan Kemiskinan

Abstract

Sehubungan kompleksitasnya permasalahan kemiskinan maka diperlukan penanganan komprehensihif lintas sektor dan keterpaduan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Program penanggulangan kemiskinan merupakan salah satu kebijakan penting di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Data tingkat kemiskinan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dari tahun 2013-2015 bersifat fluktuatif. Penurunan tingkat kemiskinan tahun 2013 dan 2015 tidak mencapai target dan tahun 2014 telah mencapai target. Padahal, Pemerintah Daerah telah menanggulangi kemiskinan dengan 37 program dan dibiayai oleh Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) melalui belanja langsung yang dilaksanakan oleh 15 Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) sebagai penanggung jawabnya. Upaya penanggulangan kemiskinan belum menjadi fokus dalam berbagai program SKPD. Kurang fokus berpihak pada orang miskin dalam pelaksanaan program diasumsikan belum efektif perencanaan dan penganggaran dalam penanggulangan kemiskinan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Penelitian ini bertujuan : (1) menganalisis proses perencanaan dan penganggaran; (2) menganalisis implementasi perencanaan dan penganggaran; (3) menyusun dan merumuskan strategi penguatan perencanaan dan penganggaran di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam penanggulangan kemiskinan. Data primer diperoleh dengan cara observasi, wawancara mendalam, dan penyebaran kuesioner. Data sekunder berasal dari studi pustaka dan kajian litelatur terkait. Penentuan sampel berdasarkan non probability sampling. SKPD tersampel terdiri dari BPMPD, DINKESOS, DISTANBUNAK, DINDIK, dan DISNAKERTRANS. Responden tersampel terdiri dari Sekretaris Daerah, Kepala SKPD, Kepala Bidang SKPD, Kepala Sub Bidang Perencanaan SKPD, Anggota DPRD, dan Ketua Tim Advokasi TNP2K. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dan kuantitatif. Hasil analisis gap menunjukkan bahwa proses perencanaan dan penganggaran di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam penanggulangan kemiskinan belum baik dengan pendekatan anggaran berbasis kinerja (ABK) masih terdapat kesenjangan partial. Tingkat implementasi perencanaan dan penganggaran tahun 2013-2015 dengan variabel-variabel meliputi komitmen pimpinan, kompetensi SDM, sistem administrasi perencanaan dan penganggaran, kesesuaian perencanaan dan penganggaran, penghargaan (reward), serta sanksi (punishment) adalah sedang. Dari keenam variabel tersebut kompetensi SDM rendah dan masih perlu perbaikan terhadap indikator yang dinilai masih kurang. Berdasarkan matriks internal dan eksternal yang mempengaruhi perencanaan dan penganggaran di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam penanggulangan kemiskinan dengan data skor terbobot 2.354 dan 3.055 berada pada kuadran II grow and build melalui strategi intensif dan terintegrasi. Organisasi untuk mencapai tujuannya memerlukan SDM. Agar tujuan tersebut dapat berjalan baik, maka pengelolaan SDM harus dilakukan secara intensif dan terintegrasi. Rumusan alternatif strategi yang dihasilkan adalah (1) meningkatkan sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah dengan Peraturan Pemerintah Pusat tentang penerapan penganggaran kinerja dalam penanggulangan kemiskinan; (2) meningkatkan dukungan kebijakan Pemerintah Daerah dan Pusat dalam pengembangan dan pembinaan SDM aparatur perencana untuk mempermudah penanggulangan kemiskinan; (3) meningkatkan komitmen SKPD yang kuat dalam memanfaatkan data dan indikator utama kemiskinan; (4) merumuskan SOP perencanaan dan penganggaran berbasis data yang terintegrasi dalam penanggulangan kemiskinan. Strategi utama yang digunakan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk penguatan perencanaan dan penganggaran dalam penanggulangan kemiskinan adalah strategi meningkatkan dukungan kebijakan Pemerintah Daerah dan Pusat dalam pembinaan dan pengembangan SDM aparatur perencana untuk mempermudah penanggulangan kemiskinan. Implementasi yang dapat dilaksanakan adalah program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur perencana selama tahun 2018-2022.