Strategi Penguatan Perencanaan dan Penganggaran di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam Penanggulangan Kemiskinan
View/ Open
Date
2017Author
Wijaya, Novita Frahesti Ade
Rachmina, Dwi
Sarma, Ma'mun
Metadata
Show full item recordAbstract
Sehubungan kompleksitasnya permasalahan kemiskinan maka diperlukan
penanganan komprehensihif lintas sektor dan keterpaduan antara Pemerintah
Pusat dan Pemerintah Daerah. Program penanggulangan kemiskinan merupakan
salah satu kebijakan penting di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Data tingkat
kemiskinan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dari tahun 2013-2015 bersifat
fluktuatif. Penurunan tingkat kemiskinan tahun 2013 dan 2015 tidak mencapai
target dan tahun 2014 telah mencapai target. Padahal, Pemerintah Daerah telah
menanggulangi kemiskinan dengan 37 program dan dibiayai oleh Anggaran
Pendapatan Belanja Daerah (APBD) melalui belanja langsung yang dilaksanakan
oleh 15 Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) sebagai penanggung jawabnya.
Upaya penanggulangan kemiskinan belum menjadi fokus dalam berbagai program
SKPD. Kurang fokus berpihak pada orang miskin dalam pelaksanaan program
diasumsikan belum efektif perencanaan dan penganggaran dalam penanggulangan
kemiskinan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
Penelitian ini bertujuan : (1) menganalisis proses perencanaan dan
penganggaran; (2) menganalisis implementasi perencanaan dan penganggaran; (3)
menyusun dan merumuskan strategi penguatan perencanaan dan penganggaran di
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam penanggulangan kemiskinan. Data
primer diperoleh dengan cara observasi, wawancara mendalam, dan penyebaran
kuesioner. Data sekunder berasal dari studi pustaka dan kajian litelatur terkait.
Penentuan sampel berdasarkan non probability sampling. SKPD tersampel terdiri
dari BPMPD, DINKESOS, DISTANBUNAK, DINDIK, dan DISNAKERTRANS.
Responden tersampel terdiri dari Sekretaris Daerah, Kepala SKPD, Kepala Bidang
SKPD, Kepala Sub Bidang Perencanaan SKPD, Anggota DPRD, dan Ketua Tim
Advokasi TNP2K. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah
kualitatif dan kuantitatif.
Hasil analisis gap menunjukkan bahwa proses perencanaan dan
penganggaran di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam penanggulangan
kemiskinan belum baik dengan pendekatan anggaran berbasis kinerja (ABK)
masih terdapat kesenjangan partial. Tingkat implementasi perencanaan dan
penganggaran tahun 2013-2015 dengan variabel-variabel meliputi komitmen
pimpinan, kompetensi SDM, sistem administrasi perencanaan dan penganggaran,
kesesuaian perencanaan dan penganggaran, penghargaan (reward), serta sanksi
(punishment) adalah sedang. Dari keenam variabel tersebut kompetensi SDM
rendah dan masih perlu perbaikan terhadap indikator yang dinilai masih kurang.
Berdasarkan matriks internal dan eksternal yang mempengaruhi
perencanaan dan penganggaran di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam
penanggulangan kemiskinan dengan data skor terbobot 2.354 dan 3.055 berada
pada kuadran II grow and build melalui strategi intensif dan terintegrasi.
Organisasi untuk mencapai tujuannya memerlukan SDM. Agar tujuan tersebut
dapat berjalan baik, maka pengelolaan SDM harus dilakukan secara intensif dan
terintegrasi.
Rumusan alternatif strategi yang dihasilkan adalah (1) meningkatkan
sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah dengan Peraturan Pemerintah Pusat
tentang penerapan penganggaran kinerja dalam penanggulangan kemiskinan; (2)
meningkatkan dukungan kebijakan Pemerintah Daerah dan Pusat dalam
pengembangan dan pembinaan SDM aparatur perencana untuk mempermudah
penanggulangan kemiskinan; (3) meningkatkan komitmen SKPD yang kuat dalam
memanfaatkan data dan indikator utama kemiskinan; (4) merumuskan SOP
perencanaan dan penganggaran berbasis data yang terintegrasi dalam
penanggulangan kemiskinan. Strategi utama yang digunakan oleh Pemerintah
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk penguatan perencanaan dan
penganggaran dalam penanggulangan kemiskinan adalah strategi meningkatkan
dukungan kebijakan Pemerintah Daerah dan Pusat dalam pembinaan dan
pengembangan SDM aparatur perencana untuk mempermudah penanggulangan
kemiskinan. Implementasi yang dapat dilaksanakan adalah program peningkatan
kapasitas sumber daya aparatur perencana selama tahun 2018-2022.
Collections
- MT - Professional Master [887]