Disparitas Pembangunan Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur

Abstract

Provinsi Nusa Tenggara Timur membuat kebijakan spasial membagi wilayah menjadi tiga wilayah pengembangan (WP) yaitu WP Pulau Timor, WP Pulau Flores dan WP Pulau Sumba. Kebijakan spasial tersebut tercantum pada rencana tata ruang wilayah (RTRW) Provinsi Nusa Tenggara Timur. Melalui wilayah pengembangan diharapkan dapat mewujudkan keseimbangan tingkat pertumbuhan antar wilayah dalam provinsi. Pada kenyataannya disparitas pembangunan masih terjadi di Provinsi Nusa Tenggara Timur, dimana terjadi dominasi sektor primer dan Kota Kupang dalam pertumbuhan ekonomi wilayah provinsi. Penelitian ini bertujuan untuk: (1) menganalisis pertumbuhan ekonomi di Provinsi Nusa Tenggara Timur dan wilayah pengembangannya, (2) menganalisis disparitas pembangunan antar wilayah di Provinsi Nusa Tenggara Timur, (3) identifikasi pengaruh pertumbuhan lapangan usaha terhadap disparitas pembangunan antar wilayah di Provinsi Nusa Tenggara Timur, (4) hirarki perkembangan wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan (5) analisis dominasi wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur . Metode yang digunakan dalam penelitian adalah analisis deskriptif untuk pertumbuhan ekonomi Provinsi Nusa Tenggara Timur. Indeks Williamson dan Indeks Theil digunakan untuk menghitung disparitas pembangunan wilayah. Faktor-faktor yang mempengaruhi disparitas pembangunan wilayah menggunakan analisis regresi linier berganda. Hirarki wilayah diidentifikasi dengan menggunakan analisis skalogram. Dominasi pusat wilayah pengembangan dengan wilayah penunjangnya diukur dengan menggunakan indeks dominasi. Hasil penelitian menunjukkan (1) laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Nusa Tenggara Timur mengalami pelambatan dari tahun 2011 hingga tahun 2015, dimana terjadi disparitas ekonomi akibat tingginya nilai PDRB WP Pulau Timor dibandingkan dengan WP lainnya; (2) disparitas pembangunan wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur mengalami kecenderungan peningkatan dari tahun 2011 hingga tahun 2015. Disparitas didalam wilayah pengembangan selalu lebih tinggi dibandingkan dengan disparitas antar wilayah pengembangan; (3) sektor yang berpengaruh untuk meningkatkan disparitas adalah sektor administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib, sektor transportasi dan pergudangan serta sektor informasi dan komunikasi. Sektor yang berpengaruh untuk menurunkan disparitas adalah sektor konstruksi, sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan motor serta sektor industri pengolahan; (4) Kota Kupang sebagai pusat pengembangan WP Pulau Timor dan ibukota provinsi merupakan wilayah dengan nilai hirarki wilayah tertinggi baik dengan pembagi jumlah penduduk maupun luas wilayah dibandingkan dengan kabupaten lain; dan (5) Dominasi Kota Kupang dan Kabupaten Belu meningkat dibandingkan dengan wilayah penunjangnya sedangkan pusat pengembangan lainnya mengalami penurunan dominansi.