Analisis Status Kepemilikan, Perubahan Penggunaan Lahan, dan Kesesuaian Penggunaan Lahan Terhadap Pola Ruang Di Cibinong Ibukota Kabupaten Bogor

Abstract

Sejak ditetapkan sebagai ibukota Kabupaten Bogor mulai tahun 1982 Cibinong mengalami banyak perubahan dari segi pertumbuhan penduduk, pemusatan akitivitas, serta penyediaan lahan kantor pemerintahan sebagai pusat pemerintahan. Hal tersebut dapat menyebabkan banyaknya perubahan penggunaan lahan yang tidak sesuai dengan pola ruang yang sudah ditetapkan. Arahan pengendalian pemanfaatan ruang diperlukan dalam kondisi tersebut. Penelitian ini bertujuan (1) mengetahui status kepemilikan lahan dan perubahan penggunaan lahannya, (2) menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan penggunaan lahan, (3) mengetahui keterkaitan antara status hak kepemilikan lahan dengan perubahan penggunaan lahannnya, (4) mengetahui adanya kesesuaian dan ketidaksesuaian penggunaan lahan terhadap pola ruang RTRW, dan (5) menyusun arahan pengendalian pemanfaatan pola ruang. Metode yang digunakan adalah analisis matrik, uji regresi berganda, serta analisis 4 instrumen pengendalian. Data spasial dianalisis menggunakan software ArcGIS dalam fitur overlay. Status kepemilikan lahan di Cibinong pada tahun 2016 terdiri dari hak milik, hak guna bangunan, hak pakai, dan hak wakaf. Perubahan penggunaan lahan terbesar terjadi pada kebun campuran menjadi perkampungan dengan luas sebesar 788.84 ha. Keterkaitan perubahan penggunaan lahan dengan status kepemilikan lahan dilihat dari kesesuaian penggunaan lahan dengan status kepemilikannya sebesar 1 659.09 ha (95.48%). Sembilan faktor yang berpengaruh nyata terhadap perubahan penggunaan lahan salah satunya adalah pertambahan semua fasilitas dan pertumbuhan penduduk. Total luas penggunaan lahan yang sesuai dan tidak sesuai terhadap rencana pola ruang RTRW berturut-turut adalah sebesar 2 608.6 ha (57%) dan 1 967.5 ha (43%). Hasil analisis secara keseluruhan menunjukkan bahwa pembangunan pada kawasan dengan penggunaan lahan yang sesuai dengan status kepemilikan lahan dan pola ruang (kode S-S) disarankan dilanjutkan kedepannya, penggunaan lahan yang tidak sesuai dengan status kepemilikan lahannya (kode S-TS) disarankan dilanjutkan namun perlu diperhatian dalam keadaan status kepemilikannya, penggunaan lahan yang tidak sesuai dengan pola ruang (kode TS-S) disarankan untuk tidak dilanjutkan dan tetap pada penggunaan lahan aslinya, serta penggunaan lahan yang tidak sesuai dengan status kepemilikan lahan dan pola ruang (kode TS-TS) disarankan tidak dilanjutkan kedepannya