Arahan Pengembangan Peisisr Berbasis Wisata Pantai Di Kabupaten Pangandaran

Abstract

Pariwisata mempunyai peranan penting dalam pembangunan baik sebagai sumber devisa negara maupun dalam memperluas kesempatan kerja dan usaha. Dalam dimensi nasional peningkatan peran sektor pariwisata makin membuka peluang dalam pembangunan baik ekonomi maupun sosial budaya. Namun, hal ini tidak terlepas dari peran serta masyarakat dalam membangun kawasan. Selain itu, pengelolaan sumberdaya pesisir dan laut tidak terlepas dari masalah tragedi open access yang menyebabkan depresi sumberdaya, inefisiensi ekonomi, dan permasalahan sosial. Penelitian ini mengambil lokasi di bagian pesisir Kabupaten Pangandaran yang bertujuan untuk 1) menilai kesesuaian wisata pantai di Kabupaten Pangandaran, 2) menilai tingkat penerimaan masyarakat dalam pengembangan wilayah pesisir di Kabupaten Pangandaran sebagai Kabupaten Pariwisata, 3) menyusun arahan pengembangan pesisir berbasis pariwisata pantai di Kabupaten Pangandaran. Data yang digunakan dalam penelitian adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari pegamatan langsung di lapang dan wawancara, adapun data sekunder dilakukan di wilayah penelitian diambil dari berbagai sumber dan data dari instansi terkait. Metode analisis meliputi analisis kesesuaian wisata pantai, analisis tingkat akseptibilitas masyarakat, analisis deskriptif, dan A’WOT. Hasil penelitian menunjukkan bahwa wilayah pesisir Kabupaten Pangandaran yang dapat dimanfaatkan sebagai kawasan pariwisata pantai sekaligus mendapatkan nilai yang tinggi dalam penerimaan masyarakat terdapat di Desa Pangandaran, Desa Pananjung, Desa Wonoharjo, dan Desa Cikambulan. Kemudian untuk pengembangannya, arahan utama yang dapat ditempuh berdasarkan hasil A’WOT dalam pengembangan wilayah berbasis wisata pantai yaitu dengan upaya (1) Pemerintah Daerah Kabupaten Pangandaran membuat peraturan daerah mengenai pemanfaatan ruang sempadan pantai berdasarkan potensi sumberdaya dan partisipasi masyarakat, (2) Pemerintah Daerah Kabupaten Pangandaran mengimplementasikan peraturan perundang-undangan yang telah berlaku dengan melibatkan masyarakat untuk mengoptimalkan pengawasan terhadap kegiatan yang menimbulkan dampak negatif terhadap pariwisata, dan (3) kebijakan atau peraturan daerah yang dibuat oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pangandaran harus sesuai dengan norma yang dianut oleh masyarakat setempat.