Strategi Penguatan Sistem Pengendalian Intern Dalam Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada Pemerintah Kabupaten Bogor
View/ Open
Date
2016Author
Anthoni, Richard
Rachmina, Dwi
Andati, Trias
Metadata
Show full item recordAbstract
Penatausahaan barang milik daerah memiliki peranan penting dalam
mendukung penyajian informasi barang milik daerah dalam laporan keuangan
Pemerintah Kabupaten Bogor. Setiap SKPD bertanggung jawab melakukan
penatausahaan barang milik daerah secara administrasi dan akuntansi. Peraturan
Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 menyatakan bahwa penatausahaan barang milik
negara/daerah merupakan proses yang meliputi kegiatan pembukuan, inventarisasi,
dan pelaporan. Tertibnya penatausahaan barang milik daerah sekaligus
mewujudkan tata kelola barang milik daerah yang tertib, efektif, dan akuntabel.
Untuk mewujudkan kondisi tersebut diperlukan sistem pengendalian intern yang
memberikan keyakinan yang memadai dalam pencapaian tujuan pemerintah daerah.
Pentingnya sistem pengendalian intern menjadi dasar keluarnya Peraturan
Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008. Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI pada
Pemerintah Kabupaten Bogor dari tahun 2010-2014 selalu terdapat kelemahankelemahan
implementasi sistem pengendalian intern dalam penatausahaan barang
milik daerah. Salah satu dampaknya adalah opini laporan keuangan Kabupaten
Bogor mendapat predikat Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Hal-hal yang
menyebabkan kondisi tersebut sangat kuat berhubungan dengan kapasitas petugas
penatausahaan barang milik daerah yang masih kurang baik dan dukungan
pemanfaatan teknologi yang belum memadai.
Penelitian ini bertujuan: (1) melakukan evaluasi atas implementasi sistem
pengendalian intern dalam penatausahaan barang milik daerah pada Pemerintah
Kabupaten Bogor; (2) Menganalisis pengaruh sistem informasi dan kompetensi
sumberdaya manusia terhadap sistem pengendalian intern dalam penatausahaan
barang milik daerah pada Pemerintah Kabupaten Bogor; dan (3) merumuskan
strategi penguatan sistem pengendalian intern dalam penatausahaan barang milik
daerah pada Pemerintah Kabupaten Bogor. Analisis yang digunakan pada tujuan
pertama kajian ini adalah metode deskriptif, tujuan kedua menggunakan metode
analisis regresi linier berganda, dan tujuan ketiga menggunakan metode analisis
SWOT dan QSPM. Data yang digunakan adalah data primer dari kuesioner dan
wawancara dan data sekunder berupa data statistik dan hasil laporan.
Hasil kajian menghasilkan: (1) implementasi sistem pengendalian intern
dalam penatausahaan barang milik daerah secara keseluruhan masih kurang baik;
(2) sistem informasi dan kompetensi sumberdaya manusia berpengaruh signifikan
dan positif terhadap sistem pengendalian intern; (3) prioritas strategi yang
digunakan untuk penguatan sistem pengendalian intern adalah strategi peningkatan
kapasitas sumberdaya manusia, pengawasan, dan mitigasi risiko barang milik
daerah dengan dukungan pemanfaatan teknologi informasi. Implementasi strategi
yang dapat dilaksanakan adalah peningkatan kualitas dan kuantitas sumberdaya
manusia, fungsi pengawasan, dan program mitigasi risiko barang milik daerah.
Collections
- MT - Economic and Management [2878]