Strategi Penguatan Sistem Pengendalian Intern Dalam Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada Pemerintah Kabupaten Bogor

Abstract

Penatausahaan barang milik daerah memiliki peranan penting dalam mendukung penyajian informasi barang milik daerah dalam laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Bogor. Setiap SKPD bertanggung jawab melakukan penatausahaan barang milik daerah secara administrasi dan akuntansi. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 menyatakan bahwa penatausahaan barang milik negara/daerah merupakan proses yang meliputi kegiatan pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan. Tertibnya penatausahaan barang milik daerah sekaligus mewujudkan tata kelola barang milik daerah yang tertib, efektif, dan akuntabel. Untuk mewujudkan kondisi tersebut diperlukan sistem pengendalian intern yang memberikan keyakinan yang memadai dalam pencapaian tujuan pemerintah daerah. Pentingnya sistem pengendalian intern menjadi dasar keluarnya Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008. Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI pada Pemerintah Kabupaten Bogor dari tahun 2010-2014 selalu terdapat kelemahankelemahan implementasi sistem pengendalian intern dalam penatausahaan barang milik daerah. Salah satu dampaknya adalah opini laporan keuangan Kabupaten Bogor mendapat predikat Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Hal-hal yang menyebabkan kondisi tersebut sangat kuat berhubungan dengan kapasitas petugas penatausahaan barang milik daerah yang masih kurang baik dan dukungan pemanfaatan teknologi yang belum memadai. Penelitian ini bertujuan: (1) melakukan evaluasi atas implementasi sistem pengendalian intern dalam penatausahaan barang milik daerah pada Pemerintah Kabupaten Bogor; (2) Menganalisis pengaruh sistem informasi dan kompetensi sumberdaya manusia terhadap sistem pengendalian intern dalam penatausahaan barang milik daerah pada Pemerintah Kabupaten Bogor; dan (3) merumuskan strategi penguatan sistem pengendalian intern dalam penatausahaan barang milik daerah pada Pemerintah Kabupaten Bogor. Analisis yang digunakan pada tujuan pertama kajian ini adalah metode deskriptif, tujuan kedua menggunakan metode analisis regresi linier berganda, dan tujuan ketiga menggunakan metode analisis SWOT dan QSPM. Data yang digunakan adalah data primer dari kuesioner dan wawancara dan data sekunder berupa data statistik dan hasil laporan. Hasil kajian menghasilkan: (1) implementasi sistem pengendalian intern dalam penatausahaan barang milik daerah secara keseluruhan masih kurang baik; (2) sistem informasi dan kompetensi sumberdaya manusia berpengaruh signifikan dan positif terhadap sistem pengendalian intern; (3) prioritas strategi yang digunakan untuk penguatan sistem pengendalian intern adalah strategi peningkatan kapasitas sumberdaya manusia, pengawasan, dan mitigasi risiko barang milik daerah dengan dukungan pemanfaatan teknologi informasi. Implementasi strategi yang dapat dilaksanakan adalah peningkatan kualitas dan kuantitas sumberdaya manusia, fungsi pengawasan, dan program mitigasi risiko barang milik daerah.