Analisis Pengaruh Reformasi Birokrasi Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Studi Kasus Pemerintah Provinsi Jawa Barat

Abstract

Reformasi Birokrasi dimaknai sebagai sebuah perubahan besar dalam paradigma dan tata kelola pemerintahan. Reformasi birokrasi meliputi perubahan struktur dan reposisi birokrasi, perubahan sistem politik dan hukum secara menyeluruh, perubahan sikap mental dan budaya birokrat dan masyarakat, serta perubahan mindset dan komitmen pemerintah serta partai politik. Pada tahun 2010, reformasi birokrasi ditetapkan sebagai program yang harus dilaksanakan oleh kementerian/lembaga/pemerintah daerah, ditandai dengan penetapan Peraturan Presiden Nomor 81 tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025. Sampai tahun 2013, instansi yang telah melaksanakan reformasi birokrasi sebanyak 56 kementerian/lembaga. Sedangkan untuk level pemerintah daerah sebanyak 98 pemda menjadi pilot project. Namun di sisi lain, masih banyak ditemukan permasalahan pada birokrasi pemerintah. Ditandai dengan terus meningkatnya pengaduan masyarakat mengenai buruknya kualitas pelayanan publik dan tingginya kasus korupsi yang melibatkan penyelenggara negara atau aparat birokrasi. Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengevaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi pada pemerintah daerah, (2) mengetahui pengaruh pelaksanaan reformasi birokrasi terhadap kinerja pemerintah daerah, dan (3) merumuskan strategi peningkatan tingkat keberhasilan reformasi birokrasi. Evaluasi pelaksanaan RB menggunakan instrumen kuesioner dengan skala likert berdasarkan pedoman evaluasi pada Permenpanrb No.14 tahun 2014. Pengaruh RB terhadap kinerja pemerintah daerah dianalisis menggunakan Uji t. Sedangkan strategi peningkatan keberhasilan RB dirumuskan dengan metoda AHP (Analytical Hierarchy Process). Hasil analisis menunjukkan bahwa pelaksanaan reformasi birokrasi di Pemerintah Provinsi Jawa Barat pada komponen proses mencapai tingkat keberhasilan 74 persen. Namun pada komponen hasil hanya mencapai skor 53,93 pada skala 1-100. Selain itu reformasi birokrasi berpengaruh terhadap kinerja pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat, namun tidak berpengaruh terhadap kinerja ekonomi. Strategi yang menjadi prioritas utama dalam peningkatan keberhasilan pelaksanaan reformasi birokrasi adalah meningkatkan kompetensi SDM aparatur.