| dc.description.abstract | Mangrove di Kecamatan Teluk Bintan merupakan komunitas yang tumbuh secara alami. Kondisi mangrove di Kecamatan Teluk Bintan dibeberapa kawasan telah mengalami kerusakan sebagai akibat terjadinya pengembangan pemukiman masyarakat, pengembangan infrastruktur transportasi darat, serta pembalakkan oleh masyarakat. Kerusakan kawasan mangrove tersebut diperkirakan akan semakin besar pada masa yang akan datang, karena adanya perkembangan masyarakat serta kepentingan pembangunan ekonomi Kabupaten Bintan yang semakin meningkat setiap tahunnya. Oleh karena itu, diperlukanya penelitian tentang kerusakan mangrove dengan melakukan pemantauan perubahan luasan mangrove serta menganalisis faktor penyebabnya. Tujuan dari penelitian ini adalah mengkaji tingkat kerusakan dan faktor penyebab kerusakan mangrove, menghitung nilai ekonomi total dan estimasi nilai klaim kerusakan mangrove serta merumuskan strategi pengelolaan mangrove yang terletak di Kecamatan Teluk Bintan, Kabupaten Bintan.
Penelitian dilakukan dengan metode studi kasus dan menggunakan metode pengambilan contoh purposive sampling. Tahapan analisis data pada penelitian adalah menganalisis kondisi ekologi mangrove, menganalisis persepsi stakeholder dan faktor penyebab kerusakan mangrove, total nilai ekonomi mangrove dan klaim kerusakan mangrove menggunakan metode Habitat Equivalency Analisys, analisis perubahan luasan mangrove menggunakan software ARCGIS, serta menentukan rumusan arahan kebijakan pengelolaan mangrove yang berkelanjutan dengan Analytical Hierarchy Process (AHP).
Hasil penelitian menunjukkan vegetasi mangrove di Kecamatan Teluk Bintan terdiri dari 16 spesies, yaitu Acanthus ilicifolius, Acanthus ebracteatus, Avicennia alba, Avicennia lanata, Brugueira cylindrica, Brugueira gymnorhiza, Excoecaria agallocha, Lumnitzera littorea, Lumnitzera racemose, Nypah, Rhizophora apicullata, Rhizophora mucronata, Scyphiphora hydrophyllacea, Sonneratia ovata, Xylocarpus granatum dan Xylocarpus mollucensis. Berdasarkan hasil analisis kriteria baku dan pedoman kerusakan mangrove KEPMENLH 201 tahun 2004, mangrove di Kecamatan Teluk Bintan masuk dalam kriteria baik (sangat padat dan sedang) dan kriteria rusak (jarang). Hal ini didasarkan oleh jumlah kerapatan pohon/hektar. Berdasarkan interpretasi visual terhadap data penginderaan jauh bahwa dari tahun 1990 hingga 2013 luasan mangrove mengalami penurunan sebesar 501,39 hektar atau 27,1%. Faktor penyebabnya adalah penebangan pohon mangrove untuk bahan bakar pembuatan genteng, pembangunan infrakstruktur seperti jalan raya, pelabuhan tangkahan untuk nelayan serta adanya pembuatan tambak. Estimasi nilai ekonomi mangrove dihitung dari manfaat langsung, manfaat tidak langsung, manfaat pilihan dan manfaat keberadaan dengan hasil sebesar Rp 23.160.798.000; Luas yang menurun harus dikompensasi dengan penanaman mangrove agar kembali ke kondisi baseline. Skenario rehabilitasi selama 15 tahun (3 tahun dengan penanaman dan 12 tahun secara alami) maka luas mangrove yang harus dikompensasi seluas 1.091,727 hektar dengan biaya rehabilitasi
Rp 30.372.391.000. Skenario rehabilitasi selama 30 tahun maka luas mangrove yang harus dikompensasi seluas 1.743,406 hektar. Skenario rehabilitasi selama 30 tahun diasumsikan secara langsung tidak membutuhkan biaya, karena mangrove dalam jangka waktu tersebut akan kembali ke kondisi awal atau secara alami melakukan suksesi sekunder. Namun demikian untuk menjaga keberlangsungan proses rehabilitasi peran masyarakat setempat menjadi sangat penting karena secara langsung atau tidak langsung masyarakat akan mendapatkan manfaat dari mangrove tersebut. Berdasarkan analisis kebijakan menggunakan AHP diperoleh kesimpulan bahwa prioritas pengelolaan mangrove adalah kebijakan membuat peraturan daerah dengan nilai 0,630. Hal ini didasarkan pada proses penegakan hukum yang tidak tegas menjadi kendala dalam pengelolaan mangrove, selain itu, penegakan hukum yang terjadi selama ini tidak disertai dengan pemberian sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku. Oleh karena itu, diperlukan payung hukum dengan membuat peraturan daerah terkait pengelolaan mangrove. | id |
