| dc.description.abstract | Amanat dalam Peraturan Pemerintah nomor 24/2009 tentang Kawasan Industri dan Peraturan Menteri Perindustrian nomor 35/2010 tentang Petunjuk Teknis Kawasan Industri bahwa pengembanan kawasan industri untuk memicu pertumbuhan ekonomi. Namun, pengembangan kawasan industri juga dapat menimbulkan permasalahan yang komplek sehingga dapat berpotensi menimbulkan dampak positif dan atau negatif. Dampak yang terjadi timbul disebabkan oleh tuntutan pelanggan dan pengelolaan lingkungan. Integrasi sistem manajemen mutu dan lingkungan untuk penanganan tuntutan pelanggan dan pengelolaan lingkungan.
Kebijakan integrasi sistem manajemen mutu dan lingkungan merupakan pedoman bagi perusahaan yang menerapkan sistem manajemen mutu dan lingkungan. Kawasan Industri Jababeka yang merupakan kawasan industri yang telah menerapkan integrasi sistem manajemen mutu dan lingkungan selama lima belas tahun, memiliki kebijakan perlu di-review apakah sudah sesuai dengan kondisi terbaru. Kebijakan tentang kualitas layanan produk dan jasa yang melebihi harapan pelanggan, perlu dikaji ulang. Apakah kualitas layanan produk dan jasa melebihi, memenuhi atau bahkan belum memenuhi harapan pelanggan? Masukan pemangku kepentingan dibutuhkan untuk memperbaiki kebijakan eksisting. Kawasan Industri Jababeka (KIJA) dipilih sebagai lokasi penelitian karena mempunyai keunikan yaitu merupakan kawasan industri swasta pertama di Indonesia yang mempunyai jumlah pelanggan terbanyak, serta mempunyai tipe industri yang heterogen.
Tujuan penelitian adalah menyusun model pengembangan kebijakan sistem manajemen mutu dan lingkungan, melalui tahapan-tahapan yaitu menganalisis status keberlanjutan layanan pelanggan, mengidentifikasi faktor pengungkit yang merupakan faktor sensitif terhadap status keberlanjutan, menganalisis faktor kunci yang merupakan masukan untuk alternatif kebijakan, serta menyusun model pengembangan kebijakan integrasi sistem manajemen mutu dan lingkungan.
Untuk mencapai tujuan penelitian, digunakan metoda analisis multi dimensi yang digunakan untuk menganalisis status keberlanjutan dan faktor pengungkit, analisis prospektif digunakan untuk menganalisis faktor kunci yang menjadi masukan alternatif kebijakan, dan analisis hierarkhi proses untuk menyusun model pengembangan kebijakan.
Hasil yang didapat dari penelitian ini adalah status keberlanjutan layanan pelanggan KIJA dalam dimensi ekologi, sosial, teknologi, kelembagaan adalah belum keberlanjutan. Sedangkan layanan pelanggan yang terdapat pada dimensi ekonomi adalah cukup keberlanjutan. Hal ini mencerminkan bahwa kualitas layanan pelanggan KIJA belum memenuhi harapan pelanggan. Faktor pengungkit yang didapatkan dari analisis multi dimensi terdapat dua puluh tiga atribut. Dari faktor pengungkit inilah dilakukan analisis prospektif, sehingga mendapatkan
empat faktor kunci yaitu faktor yang mempunyai pengaruh tinggi dan ketergantungan rendah. Ke empat faktor kunci ini adalah inovasi pengembangan produk, regulasi kawasan, ketersediaan kuantitas sumber air baku, dan pengembangan komersial ruko. Ke empat faktor kunci ini menjadi masukan pengembangan kebijakan. Selanjutnya untuk menyusun model pengembangan kebijakan integrasi sistem manajemen mutu dan lingkungan, maka dilakukan analisis hierarki proses. Hasil analisis AHP menyebutkan bahwa aktor yang berperan dominan adalah pengelola kawasan, diikuti pelanggan kemudian pemerintah daerah. Aktor dalam pemangku kepentingan memberikan perhatian yang tinggi terhadap dimesi ekonomi, namun tidak memberi perhatian pada dimensi ekologi. Alternatif kebijakan dengan prioritas dan bobot tertinggi dalam model pengembangan sistem manajemen mutu dan lingkungan adalah regulasi kawasan. Arahan kebijakan ditujukan pada pemenuhan regulasi kawasan. Untuk dapat memenuhi regulasi kawasan maka mempertimbangkan tiga faktor yaitu landasan hukum, up date regulasi kawasan dan law enforcement.
Penelitian ini memberikan hasil bahwa kualitas layanan produk dan jasa yang diberikan oleh pengelola Kawasan Industri Jababeka belum melampaui harapan pelanggan. Untuk memberikan masukan terhadap kebijakan eksisiting, maka faktor dominan harus diperhatikan oleh pemangku kepentingan adalah pemenuhan regulasi kawasan. Sebaiknya, Penelitian dilanjutkan dengan mempertimbangkan pemangku kepentingan yang berasal dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). | id |
