| dc.description.abstract | Laut Jawa yang menjadi fishing ground nelayan Pantura merupakan salah
satu sumberdaya yang bersifat common pool resources yang dalam pemanfaatannya
hak kepemilikan tidak jelas. Akibatnya sumberdaya mengalami pemanfaatan
berlebih yang mengindikasikan fenomena tragedy of the common. Teluk Blanakan
yang memiliki kontribusi perikanan tangkap terbesar se-Kabupaten Subang
mengalami kondisi penangkapan berlebih untuk jenis ikan kembung dan kurisi.
Berdasar dari kondisi tersebut, diperlukan aturan dan kebijakan yang sesuai dalam
kelembagaan pengelolaan sumberdaya perikanan Teluk Blanakan agar tetap lestari.
Tujuan penelitian ini yaitu: mengidentifikasi stakeholder dalam pengelolaan
perikanan, menganalisis relevansi alokasi anggaran dinas dengan permasalahan
perikanan dan merumuskan rekomendasi prioritas kebijakan yang sesuai untuk
memperbaiki tata kelola kelembagaan pengelolaan perikanan Teluk Blanakan.
Analisis yang digunakan adalah analisis stakeholder, analisis biaya transaksi,
analisis kesenjangan (gap analysis) dan Regulatory Impact Assessment (RIA). Hasil
penelitian menunjukkan bahwa: (1) Kelompok stakeholder yang terlibat dalam
pengelolaan perikanan di Teluk Blanakan yaitu subjects, players, bystanders dan
actors. (2) Relevansi aturan dan kebijakan pengelolaan oleh pemerintah daerah
sudah sesuai dengan kondisi tangkap lebih perikanan. (3) Rekomendasi Prioritas
kebijakan lanjutan yaitu pengawasan terpadu, perluasan akses pasar, pendanaan
upaya konservasi, perbaikan pemasaran untuk bakul dan pengembangan industri
pengolah ikan . | id |
