| dc.description.abstract | Tujuan utama penelitian adalah merumuskan arah kebijakan pengembangan sistem peternakan sapi perah berkelanjutan Kawasan Usaha Peternakan (KUNAK) Kabupaten Bogor. Pencapaian tujuan tersebut, dimulai dengan penyusunan indeks keberlanjutan sistem peternakan berdasarkan lima dimensi pembangunan (ekologi, ekonomi, sosial-budaya, teknologi-infrastruktur, dan hukum-kelembagaan) dan mengidentifikasi faktor kunci yang berpengaruh di masa depan dalam pengembangan sistem tersebut. Hasil penyusunan indeks keberlanjutan sistem menggunakan pendekatan Rapid Appraisal Sistem Budidaya Sapi Perah (RAPSIBUSAPE) menghasilkan nilai sebesar 51.25. Berdasarkan nilai tersebut, indeks keberlanjutan sistem peternakan sapi perah KUNAK Kabupaten Bogor berkategori “cukup berkelanjutan”. Peningkatan nilai indeks keberlanjutan dapat dilakukan dengan perbaikan 15 atribut sensitif berpengaruh dari 45 atribut penilaian keberlanjutan sistem. Analisis ketergantungan antarfaktor menggunakan analisis prospektif menghasilkan tujuh faktor kunci yang berpengaruh terhadap pengembangan sistem peternakan sapi perah. Faktor kunci tersebut, antara lain: (1) harga susu, (2) daya dukung pakan, (3) industri pakan, (4) pemanfaatan limbah peternakan, (5) sifat pekerjaan, (6) perkembangan koperasi, dan (7) lembaga keuangan (bank/kredit). Pengembangan sistem peternakan sapi perah berkelanjutan dapat dilakukan dengan menerapkan skenario “Moderat-Optimistik”. Penerapan skenario tersebut memerlukan implentasi arah kebijakan, sebagai berikut: (1) peningkatan kualitas penerapan system operational procedure (SOP) manajemen pemeliharaan ternak, (2) penyediaan sarana agribisnis sapi perah yang lebih modern, (3) perluasan lahan kebun rumput yang memanfaatkan lahan-lahan kritis sekitar KUNAK diikuti usaha budidaya intensif rumput unggul, (4) pemberian dukungan, insentif, dan bantuan pada peternak untuk membangun instalasi pengolah limbah, (5) pemberdayaan peternak sapi perah melalui penguatan kelembagaan, (6) diversifikasi usaha baru KPS Bogor dan pengembangan usaha yang telah ada, dan (7) mendorong lembaga keuangan untuk memberikan kredit modal dan pengembangan usaha dengan persyaratan kredit lunak. | id |
