Show simple item record

dc.contributor.advisorWardani, Dewi Ulfah
dc.contributor.authorTristanti, Erma
dc.date.accessioned2012-10-29T06:09:15Z
dc.date.available2012-10-29T06:09:15Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.urihttp://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/58124
dc.description.abstractIndonesia sebagai salah satu negara berkembang berupaya meningkatkan pembangunan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan taraf hidup ke arah yang lebih baik dan merata. Pembangunan nasional ini lebih di dominasi oleh pemerintah pusat sehingga bersifat sentralistik dan ternyata tidak menghasilkan pembangunan yang merata. Pada tahun 2001, kerangka pembangunan nasional yang dilaksanakan di Indonesia mulai diarahkan untuk mendorong terjadinya pembangunan daerah secara merata melalui desentralisasi fiskal. Pemberlakuan peraturan desentralisasi fiskal tertuang dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Derah. Desentralisasi fiskal memberikan kewenangan yang leluasa bagi pemerintah daerah untuk mengelola keuangan daerah secara optimal sesuai dengan potensi daerah masing-masing. Terciptanya potensi keuangan daerah yang optimal dengan pengelolaan daerah yang efektif dan efisien, sehingga pembangunan daerah menjadi lebih merata. Keberhasilan pemerintah daerah untuk meningkatkan pendapatan daerah seharusnya diimbangi oleh peningkatan kinerja ekonomi daerah. Kota Magelang merupakan salah satu kota di Provinsi Jawa Tengah yang wilayahnya cukup strategis karena posisinya terletak tepat di tengah-tengah Pulau Jawa dan berada di tengah-tengah Provinsi Jawa Tengah. Kota Magelang terletak pada jalur transportasi perekonomian Pulau Jawa sehingga Kota Magelang mempunyai peran penting bagi perekonomian untuk meningkatkan pendapatan daerah yang berpotensi untuk diteliti lebih lanjut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak penerapan desentralisasi fiskal dan faktor-faktor lainnya terhadap kinerja perekonomian dan potensi keuangan Kota Magelang. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa data time series dari tahun 1995 hingga tahun 2011, yang dianalisis dalam persamaan simultan dengan menggunakan metode 2SLS (two step least square) dan alat analisis yang digunakan adalah SAS 9.1.3. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PDRB Kota Magelang mengalami peningkatan pada masa desentralisasi fiskal. Setelah penerapan desentralisasi fiskal kinerja perekonomian Kota Magelang mengalami peningkatan yang signifikan, yang dipengaruhi oleh variabel PDRB, inflasi dan total penerimaan keuangan pemerintah daerah. Pendapatan daerah selama desentralisasi fiskal mengalami peningkatan dibandingkan sebelum desentralisasi fiskal. Desentralisasi fiskal memberikan pengaruh yang positif terhadap laba perusahaan daerah hanya laba perusahaan daerah menempati posisi paling rendah dalam memberikan kontribusinya terhadap penerimaan PAD. Potensi keuangan daerah Kota Magelang setelah pelaksanaan desentralisai fiskal semakin meningkat, yang dipengaruhi oleh variabel pendapatan perkapita, jumlah perusahaan dan jumlah wisatawan. Berdasarkan hasil penelitian yang didapat, maka kebijakan yang bisa diambil oleh pemerintah sebagai bahan pertimbangan adalah meningkatkan pendapatan daerah karena hasil kerja pemerintah daerah Kota Magelang berasal dari pendapatan daerah. Selain itu, Pemerintah Kota Magelang untuk lebih meningkatkan laba perusahaan daerah agar memberikan kontribusi yang besar terhadap pendapatan daerah sehingga pendapatan daerah lebih meningkat.en
dc.subjectBogor Agricultural University (IPB)en
dc.titleAnalisis Dampak Penerapan Desentralisasi Fiskal terhadap Kinerja Perekonomian dan Potensi Keuangan Kota Magelangen


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record