| dc.description.abstract | Implementasi desentralisasi fiskal yang efektif dimulai sejak Januari 2001 telah memberikan kewenangan yang luas kepada pemerintah daerah untuk merencanakan dan melaksanakan pengelolaan keuangan daerahnya masingmasing. Disahkannya Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah dan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah daerah dan pusat sebagai perubahan Undang-Undang No. 22 tahun 1999 dan Undang-Undang No. 25 tahun 1999 dimaksudkan untuk lebih menyempurnakan pelaksanaan desentralisasi fiskal di Indonesia (Kurnia, 2006). Desentralisasi seharusnya dapat meningkatkan efisiensi dan kinerja pengeluaran daerah sehingga terjadi percepatan pencapaian sasaran pembangunan. Dengan demikian anggaran merupakan instrumen perencanaan pembangunan yang sangat strategis untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan. Di Indonesia, dokumen anggaran daerah disebut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), baik untuk propinsi maupun kabupaten/kota. Kinerja anggaran pemerintah daerah selalu dikaitkan dengan bagaimana sebuah unit kerja pemerintah daerah dapat mencapai tujuan kerja dengan alokasi anggaran yang tersedia. Besarnya komitmen pemerintah daerah dalam menyediakan layanan publik melalui pengeluaran belanja tampak dari alokasi pengeluaran belanja pemerintah daerah, khusunya belanja modal. Belanja modal yang dilakukan oleh pemerintah daerah dapat berkontribusi pada perekonomian regional apabila benarbenar diprioritaskan untuk pembangunan infrastruktur di daerahnya. Pembangunan infrastruktur diyakini mampu menggerakkan sektor riil, menyerap tenaga kerja, meningkatkan konsumsi masyarakat dan pemerintah, serta memicu kegiatan produksi. Sektor infrastruktur dipahami secara luas sebagai enabler terjadinya kegiatan ekonomi produktif di sektor-sektor lain. Selain berperan penting bagi pertumbuhan ekonomi, infrastruktur berpeluang juga untuk memiliki dampak langsung pada perbaikan pemerataan pendapatan. Infrastruktur juga penting bagi kesejahteraan masyarakat dan prakondisi yang penting untuk menanggulangi kemiskinan. Oleh karena itu, salah satu cara untuk mengatasi permasalahan kemiskinan adalah dengan pembangunan infrastruktur di daerah. Metode analisis yang digunakan dalam studi ini adalah analisis boxplot dan analisis data panel terhadap 200 kabupaten/kota dengan periode penelitian 2006-2009. Hasil analisis deskriptif dengan menggunakan boxplot menunjukkan bahwa kinerja keuangan pemerintah daerah 200 kabupaten/kota di Indonesia relatif rendah jika ditinjau dari proporsi belanja modalnya. Hal tersebut dikarenakan proporsi belanja modal yang dialokasikan oleh daerah relatif kecil, yaitu kurang dari 50 persen selama periode 2006-2009. Sedangkan dari sisi penyerapan belanja modal, kinerja keuangan 200 kabupaten/kota di Indonesia relatif tinggi karena rata-rata belanja modal yang mampu diserap oleh daerah setiap tahunnya relatif besar, yaitu lebih dari 90 persen. Dengan menggunakan metode data panel, studi ini mengonfirmasi hubungan positif antara kinerja pengelolaan keuangan daerah dengan penyediaan infrastruktur dasar (khususnya jalan dan listrik, namun tidak berlaku untuk air bersih). Hal ini mengindikasikan bahwa pengelolaan keuangan daerah belum sepenuhnya efektif menjamin ketersediaan infrastruktur dasar. Adapun hubungan antara penyediaan infrastruktur dasar dengan angka kemiskinan adalah negatif. Temuan ini memperkuat keyakinan perlunya mendorong lebih kuat lagi pembangunan infrastruktur dasar untuk mengurangi angka kemiskinan. | en |
