Alternatif Kebijakan Pengelolaan Pantai Kamali Hasil Reklamasi di Kota Bau-bau yang Meminimumkan Dampak Lingkungan.

Abstract

Salah satu jalan keluar yang dipilih untuk mengembangkan kota adalah dengan melakukan reklamasi perairan pantai sebagai upaya untuk menangani keterbatasan lahan. Pantai Kamali yang berada di Kota Bau-Bau, Provinsi Sulawesi Tenggara adalah salau satu pantai yang telah direklamasi pada tahun 2004 seluas 34.040 m2 dan diresmikan pembukaannya pada 18 Agustus 2005. Saat ini, pantai tersebut jadi ruang publik yang paling ramai dan merupakan magnet untuk rekreasi. Kebijakan yang tidak efektif dapat berdampak pada penurunan kualitas lingkungan juga menimbulkan penurunan bidang sosial budaya yang akan mengakibatkan pembangunan reklamasi yang telah dilakukan menjadi sia-sia. Untuk melakukan pengelolaan yang lebih optimal maka diperlukan analisis atas beberapa aspek, seperti aspek sosial, ekonomi dan lingkungan yang dilakukan melalui analisis kondisi eksisting pra dan pasca reklamasi. Kemudian setelah mengetahui kondisi eksisting aspek-aspek tersebut, maka selanjutnya diperlukan alternatif kebijakan melalui Analysis Hierarchy Process (AHP) yang akan menghasilkan suatu kebijakan strategis sebagai arahan rekomendasi pengelolaan Pantai Kamali hasil reklamasi yang meminimumkan dampak lingkungan kepada Pemkot Bau-bau.

The reclamation of Kamali Coast in Bau-Bau was conducted in 2004. This has led to the loss of potential coastal biological resources, especially some of the marine bio-resources, damaged ecosystem of sea grass and coral reefs. It has also caused changes in the landscape (geomorphology) that have an impact on the changes in ocean currents, sedimentation patterns and a shallower estuary of Bau-Bau River. The study was conducted to find appropriate alternative policies, related to the ecosystem management efforts at Kamali Coast resulting from the reclamation in the Town of Bau-Bau, which minimized the environmental impact. It tried to analyze the existing social, economic, and environmental conditions before and after reclamation and used the analytical hierarchy process (AHP). The results showed that the social condition after reclamation is still quite good and well controlled. The economic condition has also contributed significantly to the regional revenue (PAD) of Bau-Bau. However, the environmental condition found some decreased water qualities, especially turbidity, TSS, dissolved oxygen, nitrate and phosphate. This has led to an increased sedimentation, thus a shallower estuary of Bau-Bau River. The alternative first policy obtained from the AHP analysis is a strict regulation for the dumping along the river. A tight regional regulation (Perda) is expected to enforce the companies that dispose waste in the form of sediment to create IPAL in order to minimize the environmental impact in this area.