Potential Non-Tax Government Revenue from Fishing Levy in The North Sumatera Province

Abstract

There is a Non-Tax Government Revenue (Penerimaan Negara Bukan Pajak, PNBP) in Indonesia Fisheries sector. This PNBP comes from two sources a) Commercial Fisheries Charges (Pungutan Pengusahaan Perikanan/PPP) and b) Fisheries Levy (Pungutan Hasil Perikanan/PHP). The PPP for each boat is calculated simply by mutiplying the size of fishing boat (Gross Tonnage, GT) with a pre-set tariff per GT. However, measurement of all fishing vessel GT in Indonesia is being mandated to and conducted by the Directorate General of Sea Transportation in the Ministry of Transportation (MT). Problems raised when physical inspection conducted by the Directorate General of Capture Fisheries (DG-CF) and BPK-RI shown significant differences between the boat’s legal deed of their GT and the results of actual measurement on the field. It shows that legal deed on the GT shown much less size compare to the actual. This situation definitely diminish Government prospect to obtain non-tax revenue necessary for managing fisheries resource. This study was conducted to investigate the phenomenon, using 49 samples of vessel trawlers (fish net) and purse seiners with legal deed between 25 – 30 GT; the samples were collected purposively. Method of the research is descriftif analysis and t test. The result shows that the average GT size of the samples in accord to their legal deed 29,08 GT in general, whereas the average GT size of the same vessels based on the re-measurement is 51,71 GT, or a difference is 22,62 GT. Translate those discrepancy in GT amount into potential loss of the PNBP natial wide- brings to a total figure of Rp. 731,244,645,-. In the North Sumatera Province itself the potential loss of PNBP is estimated at Rp 4,68,319,532,-.

Terdapat Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari sub sektor perikanan. PNBP tersebut berasal dari Pungutan Pengusahaan Perikanan (PPP) dan Pungutan Hasil Perikanan (PHP). Khusus Pungutan Pengusahaan Perikanan (PPP), penentuan nilai PNBP menggunakan rumus yaitu besarnya jumlah GT kapal dikalikan dengan besarnya tarif per GT. Pengukuran GT kapal termasuk kapal penangkap ikan ditentukan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan. Hasil pemeriksaan fisik kapal oleh petugas pemeriksa fisik kapal dari Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap dan hasil pemeriksaan oleh BPK-RI (tahun 2009) masih terdapat perbedaan antara ukuran yang tertera dalam Gross Akte kapal dibandingkan dengan hasil pemeriksaan fisik kapal. Tujuan (1) Menganalisis sistem dan mekanisme pemeriksaan dan pengukuran GT kapal penangkap ikan, (2) Mengidentifikasi permasalahan yang menyebabkan terjadinya perbedaan data ukuran kapal penangkap ikan antara hasil pengukuran Dit. Jen. Perikanan Tangkap dengan data yang tertera pada dokumen Gross Akte kapal tersebut, (3) Menghitung potensi hilangnya (potensial loss) PNBP dari perijinan usaha penangkapan ikan akibat perbedaan hasil pengukuran. Manfaat penelitian adalah sebagai berikut (1) Menyediakan informasi obyektif yang dapat dipertimbangkan untuk menyempurnakan penerapan kebijakan Pemerintah perihal PNBP yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, khususnya yang berkaitan dengan pemeriksaan dan pengukuran kapal, sebagai upaya optimasi Penerimaan Negara Bukan Pajak, (2) Menyediakan informasi obyektif bagi Pemerintah Daerah dan pihak-pihak lain untuk berpartisipasi menerapkan konsep PNBP secara benar untuk memudahkan penerapan pengelolaan perikanan sehingga tujuan pembangunan perikanan tercapai.