Analisis Dampak Desentralisasi Fiskal dan Pengaruhnya Terhadap PDRB, Tenaga Kerja, dan Kemiskinan di Provinsi Jawa Barat

Abstract

Kebijakan desentralisasi fiskal yang dimulai sejak tahun 2001 bertujuan untuk mendorong perekonomian daerah dan mengurangi ketimpangan pendapatan antar daerah di Indonesia. Dengan kebijakan desentralisasi fiskal dimana pemerintah daerah diberi kewenangan untuk mengatur keuangannya sendiri diharapkan memberi pengaruh yang baik terhadap pertumbuhan ekonomi, tenaga kerja, dan kemiskinan yang populer disebut triple track strategy (pro growth, pro job, dan pro poor). Upaya yang dilakukan pemerintah dalam mencapai tujuannya adalah dengan meningkatkan pendapatan daerah yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah. Peningkatan pendapatan daerah dan besarnya dana transfer dari pemerintah pusat pada masa otonomi daerah tidak menjamin pertumbuhan ekonomi yang tinggi karena hasil dari kebijakan desentralisasi fiskal tergantung pada implementasi daerah masing-masing. Oleh karena itu penelitian ini memiliki dua tujuan utama, yaitu menganalisis dampak desentralisasi fiskal terhadap PDRB, tenaga kerja, dan kemiskinan di Jawa Barat yang ditunjukkan oleh variabel dummy dan menganalisis dampak pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan di Jawa Barat. Penelitian ini menggunakan data time series Provinsi Jawa Barat dalam kurun waktu 1993 hingga 2009. Data diperoleh dari Badan Pusat Statistika (BPS) Jawa Barat, Bank Indonesia, penelitian-penelitian terdahulu, dan instansi-instansi terkait. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif dan analisis kuantitatif dengan menggunakan metode 2 Stage Least Square (2SLS) terhadap persamaan simultan. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini menunjukkan bahwa variabel dummy desentralisasi fiskal berpengaruh positif terhadap PDRB dan tenaga kerja pada taraf nyata 10 persen. Berdasarkan hasil estimasi model persamaan simultan terlihat faktor-faktor yang memengaruhi PDRB Jawa Barat adalah modal pemerintah yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Transfer (DAFER), Investasi (INV), tingkat keterbukaan daerah (XM), Tenaga Kerja (L), variabel dummy desentralisasi fiskal dan krisis ekonomi. Pendapatan Asli Daerah (PAD) signifikan dengan nilai elastisitas 0,47 yang berarti bahwa peningkatan PAD sebesar 1 persen akan diiringi oleh peningkatan pertumbuhan ekonomi sebesar 0,47 persen dengan asumsi ceteris paribus. Sedangkan Dana Transfer (DAFER) juga menunjukkan pengaruh yang positif terhadap PDRB dengan nilai elastisitas 0,13. Sesuai dengan tujuannya, pemberian dana transfer dimaksudkan untuk membantu daerah dalam mendanai kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan masyarakat dalam rangka mendorong percepatan pembangunan daerah.