Kebijakan Pemerintah Daerah dan Peran Serta Masyarakat dalam Pembangunan Perikanan Tangkap di Daerah Purworejo

Abstract

Pembagian urusan antara Pemerintah Pusat, Propinsi dan Pemerintah Daerah Kebupaten yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 25 tahun 2000 memberikan wewenang kepada Pemerintah Daerah Kabupaten untuk menyusun kebijakan sesuai dengan potensi yang dimiliki daerah masing-masing. Berkaitan dengan kegiatan penangkapan yang baru dimulai pada tahun 2001, Pemerintah daerah Purworejo telah membuat beberapa kebijakan untuk mengembangkan kegiatan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengidentifikasi dan mengetahui kebijakan perikanan tangkap daerah Pemerintah daerah Purworejo ditinjau dari wewenang yang didelegasikan oleh Pemerintah Pusat; (2) menetukan tingkat partisipasi masyarakat terhadap proses penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan; dan (3) merumuskan strategi untuk mengembangkan perikanan tangkap di daerah Purworejo. Penelitian ini dilakukan dengan metode studi pustaka dan metode survei. Perumusan alternatif strategi dianalisis menggunakan metode SWOT, dan penentuan prioritas strategi menggunakan matriks QSPM