Sistem Penyuluhan Pembangunan Pertanian Indonesia

Abstract

Sistem penyuluhan pembangunan pertanian Indonesia yang ada sekarang ini, mulai dibangun dan dikembangkan sejak lama. Pada awalnya penyuluhan hanya untuk petani, kemudian berkembang pula pada non petani. Pelaksanaannya dilandasi oleh teori adopsi dan teori difusi yang diselenggarakan dengan sistem adopsi inovasi (Allen, 1958; Rogers dan Shoemaker, 1976). Pada sistem ini berperan fungsi pe-nelitian, fungsi penyuluhan dan fungsi pengusahaan usahatani (petani). Di Indonesia penyuluhan sistem adopsi inovasi dirintis sejak Kebun Raya Bogor tahun 1817 me-nyebarkan hasil penelitiannya dan lebih berkembang lagi dengan adanya politik ethis tahun 1901 dengan program pendidikan, transmigrasi dan irigasi. Dalam program pendidikan dibangun Sekolah Pertanian di Bogor, yang mulai tahun 1908 menghasil-kan teknisi dan penyuluh pertanian. Untuk membina fungsi pengusahaan usahatani maka sejak tahun 1927 (sampai sekarang) diadakan KTD (Kursus Tani Desa) dan pembinaan kelompok tani. Tahun 1931 politik ethis dikembangkan pula untuk luar Jawa dan lebih dikenal dengan politik balas budi. Wilayah luar Jawa tersebut kemudian menjadi sentra produksi pertanian. Sejak awal kemerdekaan, Indonesia terus meningkatkan pembangunan per-tanian, antara lain: rencana Kasimo tahun 1948, rencana Wisaksono yang lebih di-kenal dengan RKI (Rencana Kerja Istimewa) tahun 1950 yang dalam bidang pe-nyuluhan di bangun BPMD (Balai Pendidikan Masyarakat Desa) pada unit sentra produksi. Sebagai basis penyuluhan, pada BPMD terdapat percontohan usahatani, tempat KTD dan sebagai tempat pertemuan petani dengan pemerintah dan swasta yang berkaitan dengan usahatani.