| dc.description.abstract | Produsen komoditi pertanian di Indonesia membutuhkan pembeli yang pasti dari komoditi yang diusahakannya sehingga dapat memperoleh uang tunai yang digunakan untuk pembiayaan hidup sehari•hari dan melanjutkan investasi di bidang pertanian atau yang lainnya. Oi sisi lain, prosesor yang memiliki pabrik pengolahan komoditi pertanian membutuhkan pasokan komoditi yang kontinu agar pabriknya dapat terus beroperasi. Kebutuhan dari keduanya akan semakin meningkat manakala alam tiba-tiba menjadi tidak bersahabat (terjadi musim kering atau musim hujan yang berkepanjangan) sehingga panen gagal dilakukan. Oemikian pula jika misalnya terjadi kekacauan situasi politik/pertahanan keamanan sehingga hasil panen menu run (karen a ada penjarahan) atau panen yang dilakukan tidak dapat diperdagangkan di luar daerah. Hal ini membuat produsen kehilangan pembeli yang pasti sehingga uang tunai yang dibutuhkan gagal diperoleh sedangkan prosesor kehilangan pasokan komoditi yang membuatnya dapat terus berproduksi. Hal lainnya yang dapat merugikan kedua belah pihak adalah karena produksi komoditi am at tergantung oleh alam, maka kegagalan panen akan membuat harga melonjak tinggi. Akibatnya, produsen kesulitan memperoleh pembeli yang pasti dan prosesor kesulitan memperoleh pasokan bahan baku pabriknya. lIustrasi di atas sebenarnya tidak perlu terjadi apabila Indonesia sebagai produsen multi komoditi pertanian sudah mempunyai sebuah pasar terorganisir yang dapat menjadi acuan harga, menstabilkan harga, memungkinkan resource allocation, memperbesar spektrum risk and return, memangkas marjin tataniaga yang tidak perlu, dan menjaring devisa ke dalam negeri. Tujuan-tujuan di atas, di berbagai negara di dunia, diwujudkan dengan mendirikan Bursa Perdagangan Berjangka Komoditi (BPBK) di Indonesia. Sebagai sebuah kelembagaan yang baru, maka BPBK berpotensi untuk gagal atau berhasil. Oengan demikian diperlukan suatu analisis tentang laktor-Iaktor keberhasilan dari BPBK guna perencanaan lebih lanjut. Identilikasi terhadap faktor-faktor keberhasilan dilakukan dengan model hirarki yang dianalisis dengan metode Analisis Hirarki Proses (AHP). Oengan metode ini dapat diperoleh prioritas dan bobot dari masing-masing laktor keberhasilan sehingga mempermudah menyusun rekomendasi bagi rencana pengembangan BPBK selanjutnya. Hirarki laktor-Iaktor keberhasilan disusun ke dalam empat tingkat. Tingkat pertama disebut dengan lokus. Tingkat kedua merupakan penjabaran dari lokus yang dibedakan menjadi laktor internal dan laktor eksternal. Tingkat ketiga merupakan penjabaran dari masing-masing laktor yaitu lembaga BPBK dan partisipan (Iaktor internal) dan lingkungan bisnis dan lingkungan umum (Iaktor eksternal). Tingkat keempat merupakan unsur-unsur keberhasilan yang merupakan rincian dari tingkat ketiga. Berdasarkan analisis yang dilakukan diperoleh bahwa laktor eksternal (0.630) lebih penting daripada laktor internal (0.370). Oari sisi laktor eksternal, ling kung an bisnis (0.420) lebih besar kontribusinya terhadap keberhasilan BPBK di Indonesia daripada lingkungan umum (0.210). Sedangkan dari sisi laktor internal, BPBK (0.194) lebih besar pengaruhnya terhadap keberhasilan diband'lngkan dengan partisipan (0.176). Secara umum dapat dikatakan bahwa unsur-unsur keberhasilan BPBK dari laktor eksternal adalah : kualitas komoditi (0.091), kontinuitas komoditi (0.080), kuantitas komoditi (0.079), ekonomi (0.070), lembaga penunjang (0.067), spot market (0.065), hukum (0.047), politik (0.045), BPBK luar negeri (0.038), teknologi (0.026), dan sosial budaya (0.015). Sedangkan pada laktor internal adalah : kemampuan manajemen (0.054), mutu SOM (0.048), linansial (0.047), sistem inlormasi (0.041), manajemen (0.039), kemampuan teknis (0.038), visi-misi-komitmen (0.036), SOM (0.036), dan produksi/operasi (0.032). Hasil AHP ini kemudian diklasilikasi menu rut kemampuan untuk dikelola. Pengertian dapat dikelola yang digunakan dalam penelit'lan ini adalah dapat diatur oleh pihak-pihak yang berkepentingan dan terlibat dalam pembentukan dan pengembangan lebih lanjut BPBK di Indonesia yaitu pihak pemerintah (melalui kerjasama antar departemen dan badan pengawas), pihak praktisi bisnis (selaku manajemen BPBK dan partisipan), dan pihak pakar/akademisi. Ada empat klasilikasi yang digunakan yaitu dapat dikelola, harus diusahakan agar dapat dikelola, tidak dapat dikelola, dan take it for granted. Seluruh komponen laktor internal termasuk dalam klasilikasi dapat dikelola. Klasilikasi kedua timbul untuk mengantisipasi komponen faktor eksternal yang diperkirakan masih dapat dikelola walaupun sedikit dan menduduki prioritas yang tinggi berdasarkan analisis AHP. Yang termasuk pada klasifikasi kedua adalah komoditi (kualitas-kontinuitas-kuantitas), ekonomi, lembaga penunjang, teknologi dan spot market. Klasifikasi ketiga dipenuhi oleh unsur-unsur politik, hukum dan BPBK luar negeri. Sedangkan klasifikasi keempat dipenuhi oleh unsur sosial budaya. Berdasarkan kedua analisis yang dilakukan disusun rekomendasi untuk rencana pengembangan selanjutnya. Poin rekomendasi yang paling utama adalah pembenahan SDM melalui pembangunan berwawasan agribisnis, sosialisasi kontinu kepada seluruh lapisan masyarakat, pengoperasian pasar-pasar lelang komoditi, pendirian sekolah khusus broker, penyeragaman visi-misi dari pihak-pihak yang terkait dan berkepentingan dengan pendirian BPBK, dan perekrutan lebih ban yak partisipan dengan jumlah finansial yang lebih sedikit. Poin selanjutnya adalah pembenahan komoditi yang dimulai dengan menstandarisasi komoditi yang akan dibursakan, pengaktifan lembaga riset teknologi pertanian yang diharapkan dapat menghasilkan teknologi yang modern, murah dan mudah didapat, serta meningkatkan produktivitas dan kuantitas komoditi pertanian. Kerancuan informasi yang ada saat ini perlu diminimalisir dan jika perlu dibentuk lembaga riset khusus yang menghimpun data yang ada dan melakukan pengecekan ulang. Pengelolaan sektor ekonomi dilakukan terkait dengan sektor-sektor sebelumnya. Demikian pula dengan pembenahan lembaga penunjang dan spot market. Yang terakhir ini terutama dengan penetapan job description dan job spesification untuk mencegah tumpang tindih tugas dan kewajiban. Sedangkan pengelolaan unsur politik, hukum dan BPBK luar negeri berada di tang an pemerintah. Karena itu dibutuhkan government goodwill untuk menunjang berbagai kebijakan yang kondusif bagi perkembangan BPBK di Indonesia. Walaupun ada prioritas pengelolaan bukan berarti yang disebut lebih dahulu perlu dikelola hingga tuntas baru dilanjutkan dengan yang lainnya. Pengelolaan seluruh komponen harus terintergrasi, bertahap dan konsisten. | id |
