Pengelolaan Pencemaran Perairan di Kawasan Permukiman Pesisir Distrik Sorong Barat dan Maladumes Kota Sorong, Papua Barat Daya

Abstract

Pesisir merupakan daerah transisi pertemuan antara daratan dan lautan, perubahan wilayah pesisir ditentukan oleh aktvitas yang terjadi disekitarya. Wilayah pesisir memberikan jasa lingkungan salah satunya yaitu penunjang kebutuhan masyarakat dari parawisata dan rekreasi, wisata pancing dan budidaya kerang. Perkembangan pemukiman di wilayah pesisir ini didominasi oleh permukiman rumah panggung atau rumah yang berdiri diatas permukaan air, permukiman yang berdiri di atas air tidak didukung dengan fasilitas sanitasi yang baik sehingga semua aktivitas masyarakat langsung di buang ke perairan, baik limbah padat maupun limbah cair, hal ini tentu dapat menyebabkan pencemaran pada ekosistem pesisir dan berdampak juga kepada masyarakat yang berada di sekitar pesisir tersebut. Sejalan dengan peraturan pemerintah No.22 tahun 2021 perairan dikatakan tercemar jika melebihi baku mutu bagi peruntukkannya. Saat ini belum ada laporan awal atau penelitian sebelumnya khususnya pada lokasi ini sehingga ini merupakan data awal terkait analisis pencemaran dan pengelolaan bagi permukiman diatas air khususnya pada lokasi ini. Penelitian ini dilaksanakan dari bulan Agustus hingga desember 2025 pada didua lokasi yaitu distrik sorong barat dan maladumes, pemilihan lokasi penelitian secara purposive sampling dengan kriteria yaitu rumah panggung. Pemilihan kedua lokasi untuk melihat perbedaan kepadatan penduduk terhadap pencemaran perairan, dengan hipotesis lokasi yang padat penduduk akan memiliki nilai pencemaran yang lebih tinggi dibandingkan lokasi yang tidak padat. Keterbatasan penelitian hanya pada perbandingan lokasi yang padat penduduk dan tidak padat penduduk, dengan kesamaan yaitu perumahan permukiman yang berada di atas air. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menganalisis status perairan, menganalisis beban pencemaran domestik sebelum masuk ke perairan, menganalisis persepsi dan perilaku masyarakat serta menganalisis tata kelola kolaborasi masyarakat dan pemerintah terkait program pengelolaan yang pernah dilakukan sebelumnya, dan merancang program pengelolaan pencemaran sebagai rekomendasi untuk kawasan permukiman di atas air. Penelitian ini menggunakan analisis pencemaran untuk menilai status kualitas air pada kedua lokasi penelitian apakah dia masih berada di kategori memenuhi baku mutu atau tercemar. Analisis beban pencemaran air laut dilakukan secara eksperimen pada aktivitas masyarakat, eksperimen ini dilakukan karena keterbatasan saluran pembuangan pada permukiman, menganalisis beban pencemaran yang sebenarnya sebelum masuk ke perairan. Analisis limbah padat dengan menghitung berat total sampah hasil aktivitas masyarakat, kemudian dipilah perjenisnya untuk mengetahui komposisi jenis sampah yang banyak digunakan oleh masyarakat pada kedua lokasi. Analisis deskriptif dilakukan pada kedua lokasi untuk menganalisis persepsi masyarakat, perilaku masyarakat, dan kolaborasi masyarakat dan pemerintah terkait pengelolaan limbah serta program yang pernah dijalankan sebelumnya. Penyusunan strategi dengan melibatkan masyarakat dan pemerintah untuk penentuan prioritas program sebagai rekomendasi pengelolaan pesisir dengan metode analiytical hierarchy process (AHP) dengan pembagian kuisoner kepada stakeholder terkait dilakukan dengan wawancara. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kedua lokasi penelitian berada pada kategori tercemar ringan, dengan nilai pencemaran tertinggi berada lokasi yang tidak padat penduduk pada titik stasiun 6 yaitu 4,89 dengan kategori tercemar ringan dan nilai terendah pada lokasi 1 stasiun 4. Dari hasil pengamatan lokasi tidak padat memiliki nilai lebih tinggi karena berada dekat dengan sungai, dari data (BPS 2025) arah dan kecepatan angin di bulan pengambilan sampel dimana angin datang dari arah tenggara dengan kecepatan 0,3 sampai 0,9 knots ini yang membuat bahan pencemar dari sungai mulai menyebar ke segala arah. Sehingga untuk hipotesis penelitian ini belum terbukti benar dan perlu dilakukan penelitian lain dengan tidak hanya mempertimbangkan kepadatan penduduk saja melainkan mempertimbangkan faktor lain. Namun, dari hasil temuan meski tertinggi pada lokasi padat penduduk, lokasi yang tidak padat penduduk pada beberapa parameter seperti amonia dengan nilai 0,90 mg/L dan E coli dengan nilai 388,67 CFU/100 ml memiliki nilai lebih tinggi pada lokasi yang berada tepat dibawah permukiman. Hal ini menandakan bahwa ada tekanan beban pencemaran dari hasil aktivitas masyarakat pada lokasi padat penduduk. Hasil analisis persepsi serta perilaku kedua lokasi bahwa masyarakat mengetahui dampak dari limbah yang dibuang ke laut, namun secara perilaku mereka masih terus membuang, hal ini dikarenakan keterbatasan fasilitas seperti tidak adanya tempat pembuangan sementara dan instalasi pengelolaan limbah juga tidak tersedia. Masih kurang komitmen dari pemerintah terkait program pengelolaan, edukasi kepada masyarakat, dan penyediaan fasilitas. Ini sejalan dengan temuan bahwa kurangnya kesadaran masyarakat dalam membuang karena keterbatasan fasilitas dan kurangnya edukasi kepada masyarakat. Secara etnis kedua lokasi memiliki perbedaan etnis yang berbeda namun, berdasarkan hasil analisis persepsi dan perilaku masyarakat berada pada tingkatan yang sama. Sehingga, perlu di pahami bahwa alasan sebenarnya pencemaran bisa terjadi disebabkan oleh keterbatasan fasilitas yang ada, belum adanya program atau edukasi terkait pengelolaan limbah dan pelestarian lingkungan, serta pengawasan aktif dari pemerintah. Berdasarkan hasil AHP didapatkan bahwa strategi pengelolaan pesisir yaitu dengan pengendalian limbah padat dan cair, oleh karena itu, diperlukan penguatan pengelolaan limbah berbasis masyarakat melalui penyediaan fasilitas, penguatan regulasi, dan peningkatan pendidikan lingkungan guna mendukung pengelolaan pesisir yang berkelanjutan.

The coast is a transitional area where land and sea meet. Changes in coastal areas are determined by the activities occurring around them. Coastal areas provide environmental services, including supporting community needs for tourism and recreation, fishing, and shellfish cultivation. Residential development in this coastal area is dominated by stilt houses or houses built above the water's surface. These settlements are not supported by adequate sanitation facilities, so all community activities, both solid and liquid waste, are discharged directly into the water. This can pollute coastal ecosystems and impact the surrounding communities. In line with Government Regulation No. 22 of 2021, waters are considered polluted if they exceed the quality standards for their intended use. Currently, there are no preliminary reports or previous research specifically on this location, so this provides preliminary data regarding pollution analysis and management for settlements above water, specifically in this area. This research was conducted from August to December 2025 in two locations: West Sorong and Maladumes districts. The research sites were selected using purposive sampling, with stilt houses as the criteria. The two locations were selected to examine differences in population density and water pollution, with the hypothesis that densely populated locations would have higher pollution values than less densely populated locations. The study was limited to comparing densely populated and less densely populated locations, with the commonality being that residential areas are located on water. The objectives of this study were to analyze the water status, analyze the domestic pollution load before it enters the water, analyze community perceptions and behavior, analyze collaborative governance between the community and government regarding previously implemented management programs, and design a pollution management program as a recommendation for residential areas on water. This study used pollution analysis to assess the water quality status at both research locations to determine whether it met quality standards or was polluted. Seawater pollution load analysis was conducted experimentally on community activities. This experiment was conducted due to limited drainage in the settlements, analyzing the actual pollution load before it entered the water. Solid waste analysis involved calculating the total weight of waste generated by community activities and then sorting it by type to determine the composition of waste types commonly used by residents at both locations. Descriptive analysis was conducted at both locations to analyze community perceptions, behavior, and community-government collaboration regarding waste management and previous programs. The strategy involved community and government involvement in determining program priorities as recommendations for coastal management using the analytical hierarchy process (AHP) method. Questionnaires were distributed to relevant stakeholders through interviews. The results of this study indicate that both study locations are classified as lightly polluted. The highest pollution score was at the less densely populated location at station 6, with a score of 4.89, categorized as lightly polluted, and the lowest score was at location 1, station 4. Observations showed that the less densely populated location had a higher score due to its proximity to the river. According to 2025 BPS data, wind direction and speed during the sampling month were from the southeast at 0.3 to 0.9 knots, which caused pollutants from the river to spread in all directions. Therefore, this research hypothesis has not been proven correct, and further research is needed, considering not only population density but also other factors. However, despite the highest levels in densely populated areas, non-densely populated areas had higher levels of ammonia, with a value of 0.90 mg/L and E. coli, with a value of 388.67 CFU/100 ml, in some parameters, such as those directly below residential areas. This indicates that there is pressure from the pollution load from community activities in densely populated areas. The results of the perception and behavior analysis at both locations indicate that the community is aware of the impact of waste dumped into the sea, but they continue to dump it behaviorally. This is due to limited facilities such as the lack of temporary disposal sites and waste management installations. There is still a lack of commitment from the government regarding management programs, public education, and the provision of facilities. This is in line with the finding that there is a lack of public awareness in disposal occurs due to limited facilities and a lack of public education. Although the two locations differ ethnically, analyses of public perception and behavior reveal that they share similar levels in these respects. Consequently, it is crucial to recognize that the pollution stems from limited existing facilities, the absence of programs or education regarding waste management and environmental conservation, and a lack of active government oversight. AHP results indicate that the coastal management strategy should focus on controlling solid and liquid waste; therefore, strengthening community-based waste management is essential through the provision of facilities, the reinforcement of regulations, and enhanced environmental education—to support sustainable coastal management.