Efektivitas Transfer Fiskal Ekologis: Pengaruh Dana Bagi Hasil Kehutanan terhadap Indeks Kualitas Tutupan Lahan di Indonesia

Abstract

Dana Bagi Hasil (DBH) Kehutanan secara konseptual diharapkan berfungsi sebagai instrumen transfer fiskal ekologis yang mendorong perbaikan kualitas tutupan lahan, namun keselarasan antara alokasi dana dan capaian lingkungan belum terkonfirmasi secara empiris pada cakupan nasional. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi tren alokasi DBH Kehutanan, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sektor kehutanan dan penebangan kayu, serta Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL), sekaligus menganalisis pengaruh kedua variabel tersebut terhadap IKTL. Analisis menggunakan regresi data panel semilogaritmik pada 38 provinsi periode 2020–2024, dengan model terpilih Fixed Effect Model bergalat baku cluster-robust. Kedua variabel bebas dinyatakan dalam satuan miliar rupiah. Hasil menunjukkan rata-rata IKTL nasional meningkat dari sekitar 61–62 pada 2020–2022 menjadi sekitar 67 pada 2023–2024, sementara alokasi DBH Kehutanan dan PDRB sektor kehutanan dan penebangan kayu bergerak fluktuatif tanpa pola yang seragam. Alokasi DBH Kehutanan berpengaruh positif (koefisien 0,9089) dan PDRB sektor kehutanan dan penebangan kayu berpengaruh negatif (koefisien -1,7250) terhadap IKTL, sesuai arah hipotesis. Pengujian dilakukan secara satu arah selaras dengan hipotesis berarah, dengan hasil kedua variabel signifikan pada taraf nyata 15% sesuai arah hipotesis. Secara simultan kedua variabel juga tidak signifikan (probabilitas F sebesar 0,2597) dengan within R² sebesar 0,0853, sehingga variasi IKTL jauh lebih ditentukan oleh faktor struktural antarprovinsi yang bersifat tetap daripada oleh dinamika fiskal maupun tekanan ekonomi sektor kehutanan dan penebangan kayu. Temuan ini menunjukkan bahwa alokasi DBH Kehutanan telah menunjukkan pengaruh positif yang signifikan terhadap IKTL, namun belum sepenuhnya efektif sebagai instrumen transfer fiskal ekologis pada periode yang diamati, terutama karena besaran alokasinya ditentukan oleh realisasi penerimaan atas pemanfaatan hutan dan bukan oleh capaian ekologis, sementara hanya komponen Dana Reboisasi yang peruntukannya terikat pada kegiatan rehabilitasi. Karena itu diperlukan penajaman peruntukan dana dan penerapan formula DBH berbasis kinerja.

The Forestry Revenue Sharing Fund (DBH) is conceptually expected to serve as an ecological fiscal transfer instrument that encourages improvements in land cover quality; however, the alignment between fund allocation and environmental outcomes has not been empirically confirmed at the national scale. This study aims to identify the trends of Forestry DBH allocation, the Gross Regional Domestic Product (GRDP) of the forestry and logging sector, and the Land Cover Quality Index (IKTL), while analyzing the effect of the two variables on IKTL. The analysis employs a semi-logarithmic panel data regression across 38 provinces over 2020–2024, with the Fixed Effect Model selected and estimated using cluster-robust standard errors. Both independent variables are expressed in billion rupiah. The results show that the national average IKTL increased from about 61–62 in 2020–2022 to about 67 in 2023–2024, while Forestry DBH allocation and forestry GRDP fluctuated without a uniform pattern. Forestry DBH allocation had a positive effect (coefficient 0.9089) and forestry GRDP had a negative effect (coefficient -1.7250) on IKTL, consistent with the hypothesized directions. Using one-tailed tests in line with the directional hypotheses, both variables are significant at the 15% level in line with the hypothesized directions. Jointly, both variables were also insignificant (F probability of 0.2597) with a within R² of 0.0853, so the variation in IKTL is far more determined by fixed structural differences among provinces than by fiscal dynamics or forestry economic pressure. These findings show that Forestry DBH allocation has exhibited a significant positive effect on IKTL, yet is not yet fully effective as an ecological fiscal transfer instrument over the observed period, mainly because its size is determined by realized revenue from forest utilization rather than by ecological performance, while only the Reforestation Fund component is earmarked for rehabilitation activities. Sharper earmarking of funds and the application of a performance-based DBH formula are therefore needed.