Penilaian Jasa dan Valuasi Ekonomi Ekosistem Mangrove pada Kawasan Budidaya Wanamina

Abstract

Konversi lahan pesisir secara masif untuk sektor akuakultur sejak era Majapahit, yang kian tereskalasi oleh dinamika ekonomi pada akhir abad ke-20, telah memicu deforestasi dan degradasi ekologis yang ekstensif pada ekosistem mangrove di Indonesia. Tekanan antropogenik yang berakumulasi dengan stressor alami telah mendisrupsi kapasitas zona pesisir ini dalam mensuplai jasa ekosistem yang esensial. Meskipun integrasi antara akuakultur dan konservasi mangrove melalui sistem wanamina tradisional telah diimplementasikan guna mensinergikan resiliensi ekonomi lokal dengan restorasi pesisir, kajian empiris yang mengkomparasi performa aktualnya terhadap ekosistem alami masih sangat terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menginvestigasi trade-off ekologis dan ekonomis antara ekosistem alami dan sistem yang termodifikasi secara antropogenik, guna merumuskan landasan empiris bagi tata kelola sumber daya pesisir yang seimbang dan berkelanjutan. Penelitian lapangan dilaksanakan pada bulan September hingga Oktober 2024 di tiga desa pesisir di Kabupaten Brebes, Jawa Tengah: Sawojajar, Kaliwlingi, dan Randusanga Wetan. Kondisi biofisik dikuantifikasi pada 18 plot sampel guna mengukur kerapatan spesies dan metrik diameter, sampling kualitas air, serta instrumen litter trap untuk estimasi produksi serasah. Secara simultan, data sosio-ekonomi dihimpun dari 64 responden nelayan dan petambak lokal melalui teknik purposive dan snowball sampling guna mendukung valuasi pasar (market valuation) dan non-pasar (non-market valuation), yang diintegrasikan dengan pemodelan contingent valuation untuk mengukur kesediaan membayar masyarakat. Seluruh luaran biofisik dan finansial selanjutnya dievaluasi menggunakan analisis regresi linier berganda, sementara perumusan hierarki manajemen strategis diformulasikan melalui Analytical Hierarchy Process (AHP) dengan konsensus rata-rata geometrik (geometric mean) dari para pakar regional. Analisis biofisik mengindikasikan bahwa kedua sistem ekosistem saat ini merepresentasikan tingkat keanekaragaman spesies yang tergolong rendah, namun dengan nilai dominansi dan kerapatan yang tinggi, yang secara mayoritas direpresentasikan oleh Rhizophora mucronata dan Avicennia marina. Secara khusus, persentase tutupan kanopi mangrove pada kawasan wanamina teridentifikasi hanya berkisar antara 7% hingga 40%, yang mana tereduksi secara kritis di bawah ambang batas optimal (65% hingga 80%) yang dipersyaratkan untuk menyokong produktivitas ekosistem. Studi ini menyingkap divergensi yang signifikan dalam produktivitas ekonomi, di mana ekosistem mangrove alami menghasilkan Nilai Ekonomi Total (NET) yang jauh lebih superior sebesar Rp231,68 miliar (Rp1,25 miliar/ha/tahun) dibandingkan dengan sistem wanamina yang menghasilkan Rp12,82 miliar (Rp52,17 juta/ha/tahun). Kendati kedua sistem mentransmisikan klaster jasa ekosistem yang relatif ekuivalen, mangrove alami memegang keunggulan absolut dalam provisi manfaat tidak langsung (indirect benefits), seperti atenuasi gelombang, purifikasi air, dan sekuestrasi karbon, serta jasa kultural berupa ekowisata. Sebaliknya, sistem wanamina secara dominan diutilisasi oleh masyarakat pesisir untuk mendulang nilai guna langsung (direct use values) melalui ekstraksi komoditas akuakultur. Uji regresi linier berganda memvalidasi bahwa metrik kualitas lingkungan memberikan determinasi yang fluktuatif terhadap nilai ekonomi. Parameter kualitas air berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat pengembalian ekonomi (economic returns) masyarakat pada ekosistem wanamina, dan indeks kualitas ekosistem mangrove alami juga memperlihatkan pengaruh signifikan secara simultan. Namun demikian, indikator fisik spesifik pada sistem wanamina, yakni tutupan kanopi mangrove dan luas area tambak, tidak berkorelasi secara signifikan terhadap nilai ekonomi. Anomali statistik ini mengindikasikan bahwa luasan eksisting tutupan mangrove wanamina lokal (7-40%) berstatus sub-optimal, sehingga gagal mencapai kapasitas daya dukung ekologis yang direkomendasikan (65-80%) guna merealisasikan produktivitas ekonomi yang stabil. Sintesis matriks pakar berbasis AHP memformulasikan prioritas strategis yang didominasi oleh urgensi aspek sosial (0,3756), disusul oleh determinan ekologis (0,3216) dan pertimbangan ekonomi (0,3026). Rekomendasi taktis yang menempati hierarki puncak mencakup legalisasi kelembagaan kelompok pengelola masyarakat melalui Surat Keputusan (SK) resmi, restorasi tambak tidak produktif untuk diintegrasikan kembali ke dalam sistem wanamina, serta konseptualisasi regulasi lokal guna memitigasi dan mendeterensi aktivitas pemancingan ilegal. Pada akhirnya, kerangka empiris ini membuktikan bahwa resolusi konflik tata kelola sosio-institusional dan pemulihan daya dukung ekologis merupakan prasyarat mutlak yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum optimalisasi ekonomi jangka panjang dapat tereksekusi secara berkelanjutan.