| dc.description.abstract | Program Perhutanan Sosial (PS) merupakan kebijakan pengelolaan hutan yang menempatkan masyarakat sekitar kawasan sebagai pelaku utama. Kabupaten Garut memiliki kawasan hutan ±103.543 hektar atau ±33% dari total wilayah kabupaten, termasuk dalam Kawasan Hutan dengan Pengelolaan Khusus (KHDPK) untuk kepentingan PS yang dapat diberikan akses kelola kepada masyarakat. Sampai dengan Desember 2025, terdapat 54 Kelompok Perhutanan Sosial (KPS) seluas ±14.108 hektar yang melibatkan sebanyak 7.943 Kepala Keluarga (KK) dengan skema Hutan Desa (HD), Hutan Kemasyarakatan (HKm), serta Pengakuan dan Perlindungan Kemitraan Kehutanan (Kulin KK) dan Izin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial (IPHPS) yang belum bertransformasi. Luasan akses kelola yang besar belum diiringi dengan kemajuan kualitas pengelolaan yang sepadan, sementara kontribusi pendapatan dari areal PS rata-rata hanya mencapai ±28% dari total pendapatan rumah tangga KPS. Maka dari itu, perlu dilakukan analisis kondisi PS secara sistematis, analisis potensi pengembangan dan kelayakan finansial model usaha PS, serta perumusan strategi pengembangan program PS yang mendasari penelitian ini.
Penelitian ini bertujuan menganalisis kondisi PS di Kabupaten Garut melalui kondisi pengelolaan KPS, menganalisis potensi pengembangan PS di Kabupaten Garut melalui potensi areal kelola KPS dan kelayakan finansial model usaha PS, serta merumuskan strategi pengembangan program PS di Kabupaten Garut berdasarkan kondisi dan potensi pengembangan PS. Penelitian dilaksanakan pada bulan Januari sampai dengan Juni 2026 pada populasi 54 KPS, dengan data primer dikumpulkan dari 15 KPS yang dipilih secara purposive sampling. Kondisi pengelolaan KPS dianalisis menggunakan indeks komposit tertimbang berbasis pemenuhan aspek (weighted composite index) yang diadaptasi dari Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Nomor 1091 Tahun 2024 tentang Mekanisme Pengembangan Pengelolaan Perhutanan Sosial yang mencakup aspek administrasi, ekologi, sosial, dan ekonomi. Potensi pengembangan areal pada seluruh 54 KPS dianalisis melalui skoring berbasis data spasial dengan parameter kelerengan, fungsi kawasan, aksesibilitas jalan, dan kedekatan dengan permukiman. Kelayakan finansial dianalisis menggunakan Net Present Value (NPV), Benefit-Cost Ratio (BCR), Internal Rate of Return (IRR), dan Break-Even Point (BEP) dengan proyeksi arus kas selama 20 tahun, tingkat diskonto sebesar 6%, serta menggunakan skenario konservatif dan optimistis. Perumusan strategi pengembangan menggunakan Matriks Internal Factor Evaluation (IFE) dan External Factor Evaluation (EFE), Matriks Internal-Eksternal (IE), Matriks Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats (SWOT), serta Quantitative Strategic Planning Matrix (QSPM) untuk menetapkan prioritas strategi.
Kondisi pengelolaan KPS contoh dipilih secara purposive sampling berada pada kelas Baik dengan indeks rata-rata 3,09; nilai ini berlaku untuk 15 KPS contoh dan tidak dimaksudkan sebagai estimasi statistik bagi seluruh 54 KPS. Aspek administrasi mencatat indeks tertinggi sebesar 3,52, sedangkan aspek ekonomi mencatat indeks terendah sebesar 2,51. Kesenjangan tersebut mencerminkan bahwa KPS mampu memenuhi persyaratan dokumen dengan hampir sempurna, tetapi belum mampu membangun sistem usaha secara maksimal. Aspek kepatuhan ekologis berdasarkan indikator yang digunakan menunjukkan capaian relatif tinggi dan merata pada rentang 2,88 sampai dengan 3,57. Seluruh KPS belum melakukan pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan hanya sembilan dari 15 KPS yang memiliki keterwakilan perempuan dalam kepengurusan. Distribusi kelas menempatkan tiga KPS pada kelas Sangat Baik, sepuluh KPS pada kelas Baik, dan dua KPS pada kelas Sedang, tanpa satu pun KPS pada kelas Kurang. Dua KPS pada kelas Sedang merupakan kelompok yang belum bertransformasi dari Kulin KK dan IPHPS menjadi HKm atau HD.
Potensi pengembangan areal pada seluruh 54 KPS terdistribusi tidak merata. Sebanyak 48 KPS atau 88,9% berada pada kelas Sedang–Tinggi sampai dengan Sangat Tinggi dan tersebar di 20 kecamatan, sedangkan skor tertinggi terkonsentrasi pada 13 KPS di koridor Cisurupan–Pasirwangi–Cikajang. Ketiga belas KPS tersebut mencakup kelas Sangat Tinggi dan identik dengan Klaster Wilayah Prioritas 1 dalam Master Plan Pengembangan Wilayah Terpadu (Integrated Area Development – IAD) Kabupaten Garut. Usaha agroforestri kopi arabika layak dikembangkan secara finansial pada kedua skenario. Skenario konservatif menghasilkan NPV sebesar Rp60.047.310 per hektar, BCR sebesar 1,19, IRR sebesar 15,1%, dan BEP harga Rp53.000 per kilogram, sedangkan skenario optimistis menghasilkan NPV sebesar Rp515.507.577 per hektar, BCR sebesar 2,61, IRR sebesar 58,3%, dan BEP harga Rp33.125 per kilogram. Selisih hasil yang mencapai sekitar 8,6 kali lipat antara kedua skenario bersumber dari perbedaan produktivitas dan akses pasar, menunjukkan bahwa kendala terletak pada rantai pasok dan bukan pada kelangsungan usaha.
Skor IFE sebesar 2,750 dan EFE sebesar 2,590 menempatkan program PS di Kabupaten Garut pada Sel V Matriks IE dengan strategi hold and maintain, yaitu pendalaman kualitas KPS yang sudah ada dibandingkan dengan penambahan jumlah KPS atau luas areal PS. Prioritas strategi ditetapkan melalui QSPM berdasarkan Total Attractiveness Score (TAS), menghasilkan urutan: penguatan klaster komoditas unggulan pada episentrum IAD (TAS 5,750), fasilitasi akses permodalan dan pengembangan kapasitas sumber daya manusia (TAS 5,520), transformasi kelembagaan dan perlindungan areal kelola untuk KPS rentan (TAS 4,360), serta penguatan tata batas areal kelola KPS dan ketahanan produksi (TAS 4,160). Keempat strategi membentuk satu kesatuan intervensi yang saling memperkuat, dengan kejelasan batas kawasan dan ketersediaan modal sebagai prasyarat agar pengembangan klaster tidak hanya menguntungkan kelompok yang sudah kuat. | |
