Pola Konsumsi Pangan dan Model Pemenuhan Zat Gizi Mikro Rumah Tangga Berpendapatan Rendah di Indonesia

Abstract

Defisiensi zat gizi mikro masih menjadi masalah kesehatan masyarakat di Indonesia, terutama terjadi pada kelompok masyarakat berpendapatan rendah. Studi Global Alliance for Improved Nutrition (GAIN) menunjukkan bahwa 20% penduduk dengan kuintil pendapatan terbawah di Indonesia memiliki tingkat kecukupan zat gizi mikro (%TKG) yang rendah untuk folat (14%), seng (28%), zat besi (41%), vit B2 (47%), vit A (52%), dan vit B1 (67%). Kondisi tersebut berkaitan dengan pola konsumsi pangan kelompok berpendapatan rendah yang cenderung tidak memadai, tidak beragam, dan tidak seimbang akibat keterbatasan daya beli. Keragaman konsumsi pangan berperan penting dalam pemenuhan zat gizi mikro karena semakin beragam pangan yang dikonsumsi, semakin besar peluang terpenuhinya kebutuhan vitamin dan mineral esensial. Pola konsumsi pangan secara nasional di Indonesia telah beragam dan bergizi seimbang dengan skor Pola Pangan Harapan (PPH) mencapai skor 93,5 pada tahun 2024, akan tetapi perhitungan skor tersebut masih didasarkan pada konsumsi rata-rata di tingkat wilayah yang berpotensi menutupi disparitas pola konsumsi pangan antar sub-kelompok populasi. Di sisi lain, program Large Scale Food Fortification (LSFF) telah diterapkan sebagai salah satu strategi dalam meningkatkan asupan zat gizi mikro, akan tetapi kontribusi dan kajian terkait perilaku konsumsi pangan fortifikasi wajib serta dinamika perubahan konsumsinya berdasarkan skenario dalam pemodelan dalam memenuhi kecukupan zat gizi mikro belum dianalisis secara komprehensif. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pola konsumsi pangan menggunakan skor PPH pada tingkat rumah tangga di Indonesia serta mengkaji perilaku konsumsi pangan fortifikasi wajib dan dinamika konsumsinya berdasarkan pemodelan skenario kebijakan terhadap pemenuhan zat gizi mikro pada 40% rumah tangga berpendapatan rendah di Indonesia sebagai kelompok rentan menjadi penting untuk dilakukan. Penelitian ini menggunakan desain cross-sectional dari data dasar (raw data) Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) tahun 2024. Akses data diperoleh melalui Koalisi Fortifikasi Indonesia (KFI). Analisis pola konsumsi pangan dan asupan zat gizi mikro dari total pangan yang dikonsumsi dilakukan pada 343.479 rumah tangga, sedangkan kontribusi pangan wajib fortifikasi dan pemodelan skenario kebijakan terhadap pemenuhan kecukupan zat gizi mikro dilakukan pada sub-sampel yang berjumlah 111.490 rumah tangga yang diambil dari 40% rumah tangga dengan pendapatan per-kapita terendah. Hubungan pendapatan dengan pola konsumsi pangan serta hubungan pola konsumsi pangan dengan kecukupan zat gizi mikro di Indonesia dianalisis menggunakan uji Spearman. Analisis permintaan pangan dilakukan untuk melihat dinamika konsumsi pangan menggunakan model Linear Approximation Almost Ideal Demand System (LA-AIDS). Model ini mengestimasi parameter elastisitas permintaan pangan. Elastisitas harga Marshallian digunakan dalam pemodelan skenario kebijakan untuk mengestimasi perubahan konsumsi akibat peningkatan harga pangan fortifikasi wajib. Dampak

skenario kebijakan dievaluasi berdasarkan perubahan persentase tingkat kecukupan zat gizi mikro terhadap pemenuhan zat gizi mikro. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pola konsumsi pangan di Indonesia masih belum beragam dan bergizi seimbang dengan rata-rata skor PPH sebesar 73,2. Pola konsumsi pangan cenderung beragam dan seimbang pada rumah tangga berpendapatan lebih tinggi. Rata-rata skor PPH rumah tangga pada kuintil pendapatan terendah hingga tertinggi (Q1-Q5) berturut-turut sebesar 61,0; 69,3; 74,1; 78,6; dan 83,0. Pendapatan berhubungan signifikan dengan pola konsumsi pangan (p<0,001, r = 0,531). Pola konsumsi pangan juga berhubungan signifikan dengan tingkat kecukupan yodium (p<0,001, r = 0,319), zat besi (p<0,001, r = 0,782), seng (p<0,001, r = 0,674), vitamin B1 (p<0,001, r = 0,678), vitamin B2 (p<0,001, r = 0,757), folat (p<0,001, r = 0,618), vitamin B12 (p<0,001, r = 0,366), dan vitamin A (p<0,001, r = 0,520). Pangan fortifikasi wajib dapat menjadi salah satu sumber zat gizi mikro yang berkontribusi terhadap pemenuhan kecukupan zat gizi mikro pada rumah tangga berpendapatan rendah, dengan kontribusi sebesar 4,0-24,4% terhadap pemenuhan Angka Kecukupan Gizi (AKG). Rata-rata kontribusi garam beryodium terhadap AKG sebesar 24,4%. Kontribusi terigu terhadap AKG Fe, Zn, vitamin B1, vitamin B2, dan folat berturut-turut sebesar 19,2%, 14,9%, 9,7%, 15,5%, dan 23,2%. Adapun minyak goreng sawit (MGS) kemasan berkontribusi sebesar 4,0% terhadap AKG vitamin A. Perubahan harga dan pendapatan dapat memengaruhi permintaan pangan fortifikasi dan non-fortifikasi pada rumah tangga berpendapatan rendah dengan memengaruhi alokasi konsumsi antar kelompok pangan. Respons perubahannya berbeda-beda antar kelompok pangan. Pangan fortifikasi (garam, tepung terigu, dan MGS) bersifat inelastis. Adapun tepung terigu dan MGS bersifat komplementer. Kenaikan harga pangan fortifikasi menurunkan tingkat kecukupan berbagai zat gizi mikro yang berkisar antara 0,0 – 1,7%. Penurunan 10% harga MGS dapat meningkatkan kecukupan vitamin A sebesar 0,3%. Peningkatan cakupan konsumsi garam beryodium meningkatkan kecukupan yodium sebesar 4%. Adapun perluasan program fortifikasi melalui bantuan beras fortifikasi mampu meningkatkan kontribusi pemenuhan zat gizi mikro terhadap AKG sebesar 9,0-51,3% untuk vitamin B1, Fe, B12, Zn, dan folat. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi LSFF di Indonesia tidak hanya ditentukan oleh kandungan fortifikan, tetapi juga ditentukan oleh akses, keterjangkauan, serta ketepatan pemilihan food vehicle yang sesuai dengan pola konsumsi kelompok sasaran.

Micronutrient deficiencies remain a major public health challenge among low-income households in Indonesia. A study by the Global Alliance for Improved Nutrition (GAIN) showed that the bottom 20% of the income population in Indonesia had low levels of micronutrient adequacy (% of recommended dietary allowance), particularly for folate (14%), zinc (28%), iron (41%), vitamin B2 (47%), vitamin A (52%), and vitamin B1 (67%). This condition is associated with the dietary patterns of low-income populations, which tend to be inadequate, less diverse, and unbalanced due to limited purchasing power. Dietary diversity plays an important role in meeting micronutrient requirements because a greater variety of foods consumed increases the likelihood of meeting essential vitamin and mineral requirements. The national dietary pattern in Indonesia is considered diverse and nutritionally balanced, with a Desirable Dietary Pattern (DDP) score of 93.5 in 2024. However, this score is based on average food consumption at the regional level, not household-level data. This aggregate approach may obscure disparities in dietary patterns across population subgroups. Meanwhile, the Large-Scale Food Fortification (LSFF) has been implemented to improve micronutrient intake. However, evidence on the contribution and consumption behavior of mandatory fortified foods, as well as their changes under policy scenario modeling for micronutrient adequacy remains limited. Therefore, this study aims to analyze dietary pattern using household-level DDP score in Indonesia, examine the demand for mandatory fortified foods, and changes in their consumption under modeled policy scenarios for improving micronutrient adequacy among 40% of the lowest income households in Indonesia. This is a cross-sectional study using raw data from the 2024 National Socioeconomic Survey (SUSENAS). Data was obtained through the Indonesian Nutrition Foundation for Food Fortification (KFI). Dietary patterns and micronutrient intake from total foods were analyzed among 343,479 households, while the contribution of mandatory fortified food and policy scenario modeling was performed on a subsample of 111,490 households representing the lowest 40% of households by per capita income. The associations between per capita household income and dietary patterns, as well as dietary patterns and micronutrient adequacy, were analyzed using Spearman’s correlation test. Food demand analysis was conducted to examine changes in food consumption from mandatory fortified food and non mandatory fortified food using the Linear Approximation Almost Ideal Demand System (LA-AIDS) model. This model estimated food demand elasticity parameters. Marshallian price elasticity was applied to scenarios involving price increases of mandatory fortified foods. The impacts of policy scenarios were evaluated based on changes in the percentage of micronutrient adequacy. The results showed that dietary patterns in Indonesia remained insufficiently diverse and balanced, with a mean household-level DDP score of 73.2. Dietary patterns tended to be more diverse and balanced among households with higher

incomes. The meadn household-level DDP scores from the lowest to the highest income quintiles (Q1–Q5) were 61.0, 69.3, 74.1, 78.6, and 83.0. Income was significantly associated with DDP scores (p < 0.001, r = 0.531). Dietary patterns were also significantly associated with the adequacy of iodine (p<0.001, r = 0.319), iron (p<0.001, r = 0.782), zinc (p<0.001, r = 0.674), vitamin B1 (p<0.001, r = 0.678), vitamin B2 (p<0.001, r = 0.757), folate (p<0.001, r = 0.618), vitamin B12 (p<0.001, r = 0.366), dan vitamin A (p<0.001, r = 0.520). Mandatory fortified foods served as sources of micronutrients contributing to micronutrient adequacy among low-income households, with contributions ranging from 4.0–24.4% of the Recommended Dietary Allowance (RDA). Iodized salt contributed an average of 24.4% of the RDA. Wheat flour contributed 19.2%, 14.9%, 9.7%, 15.5%, and 23.2% of the RDA for iron, zinc, vitamin B1, vitamin B2, and folate, respectively. Packaged palm oil contributed 4.0% of the RDA for vitamin A. Changes in food prices and income affected the demand for fortified and non-fortified foods among low-income households by altering the allocation of consumption across food groups. The magnitude and direction of these responses varied across food groups. Mandatory fortified foods (salt, wheat flour, and palm cooking oil) were price inelastic, while wheat flour and palm cooking oil were complementary goods. Increases in the prices of mandatory fortified foods reduced the adequacy of various micronutrients by 0.0–1.7%. A 10% reduction in palm cooking oil prices increased vitamin A adequacy by 0.3%. Increasing the coverage of iodized salt consumption increased iodine adequacy by 4%. Meanwhile, expanding the fortification program through fortified rice assistance increased the contribution to RDA fulfillment by 9.0–51.3% for vitamin B1, iron, vitamin B12, zinc, and folate. These findings indicate that the successful implementation of LSFF in Indonesia depends not only on the level of fortification, but also on the accessibility, affordability, and appropriate selection of food vehicles that align with the consumption patterns of the target population.