Kompetensi Kepala Desa dalam Pengelolaan Dana Desa yang Responsif Gender di Kabupaten Aceh Utara dan Kota Lhokseumawe Provinsi Aceh

Abstract

ANDRI. Kompetensi Kepala Desa dalam Pengelolaan Dana Desa yang Responsif Gender di Kabupaten Aceh Utara dan Kota Lhokseumawe Provinsi Aceh. Dibimbing oleh ANNA FATCHIYA, SITI AMANAH dan SUMARDJO. Provinsi Aceh menerima alokasi dana desa sebesar lebih dari Rp4,9 triliun pada tahun 2023 untuk 6.497 desa. Meskipun alokasi tersebut terus meningkat, Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Provinsi Aceh justru mengalami penurunan dari 63,56 pada tahun 2023 menjadi 61,78 pada tahun 2024, dengan kesenjangan yang tajam antar kabupaten/kota. Kondisi ini mengindikasikan bahwa besarnya sumber daya fiskal belum secara otomatis diikuti oleh peningkatan keadilan gender dalam pembangunan desa. Pengelolaan dana desa yang responsif gender menuntut kompetensi kepala desa yang tidak hanya bersifat teknis administratif, tetapi juga mencakup kemampuan analitis gender, kepemimpinan inklusif, dan sensitivitas terhadap dinamika sosial budaya lokal. Kajian empiris yang secara komprehensif mengukur kompetensi kepala desa sebagai determinan responsivitas gender dalam pengelolaan dana desa masih sangat terbatas, khususnya dalam konteks sosial budaya Aceh yang memiliki kekhasan norma adat dan penerapan syariat Islam. Penelitian ini bertujuan: (1) menganalisis tingkat kompetensi kepala desa dalam pengelolaan dana desa yang responsif gender; (2) menganalisis tingkat responsivitas gender kepala desa dalam pengelolaan dana desa; (3) menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi kompetensi kepala desa dalam pengelolaan dana desa yang responsif gender; serta (4) merumuskan strategi peningkatan kompetensi kepala desa dalam pengelolaan dana desa yang responsif gender di Provinsi Aceh. Penelitian dilaksanakan di Kabupaten Aceh Utara dan Kota Lhokseumawe dengan melibatkan 188 kepala desa sebagai responden. Pengumpulan data dilakukan melalui survei menggunakan kuesioner yang sensitif gender, wawancara mendalam, dan analisis dokumen. Responsivitas gender dianalisis menggunakan Kerangka Harvard yang mencakup dimensi akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat. Data dianalisis menggunakan Structural Equation Modeling berbasis Partial Least Squares (SEM-PLS) dengan perangkat lunak SmartPLS 4, serta Importance- Performance Map Analysis (IPMA) untuk mengidentifikasi prioritas intervensi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompetensi kepala desa secara keseluruhan berada pada kategori cukup kompeten, dengan kompetensi teknis/keterampilan (63,95), kompetensi manajerial/kepemimpinan (66,84), dan kompetensi interpersonal/sosial (67,14). Kompetensi kognitif termasuk dalam kategori cukup baik dengan rerata 60,20 persen, namun masih memiliki kelemahan pada pemahaman tentang penganggaran responsif gender, penggunaan data terpilah berbasis jenis kelamin dalam perencanaan desa, serta mekanisme pelaporan pertanggung jawaban yang responsif gender. Tingkat responsivitas gender menunjukkan pola yang tidak merata, partisipasi perempuan dalam forum desa dan transparansi anggaran berada pada kategori tinggi, namun pengalokasian dana untuk pemberdayaan perempuan dan dampak program terhadap kehidupan perempuan masih berada pada kategori cukup rendah. Temuan ini mengungkap kesenjangan antara partisipasi formal kuantitatif yang sudah tinggi dengan representasi substantif perempuan dalam pengambilan keputusan anggaran desa. Hasil analisis menunjukkan, dari lima faktor yang dianalisis, hanya ciri demografis kepala desa dan dukungan eksternal yang terbukti berpengaruh signifikan terhadap kompetensi kepala desa. Dukungan eksternal merupakan determinan paling dominan (ß = 0,382), meliputi pendampingan dari pemerintah daerah, tenaga pendamping desa, serta akademisi. Hasil analisis juga menunjukkan bahwa tiga faktor, yaitu kesadaran gender (ß = 0,161), pengaruh sosial budaya (ß = 0,212), dan dukungan eksternal (ß = 0,159), serta kompetensi kepala desa sebagai mediator (ß = 0,323) terbukti berpengaruh langsung dan signifikan terhadap responsivitas gender. Analisis mediasi mengkonfirmasi bahwa kompetensi Kepala Desa memediasi secara parsial hubungan antara dukungan eksternal dan responsivitas gender, dengan 43,7 persen dari pengaruh total dukungan eksternal dimediasi oleh kompetensi kepala desa. Temuan kontra intuitif penelitian ini adalah tidak signifikannya pengaruh penggunaan media digital terhadap kompetensi maupun responsivitas gender yang menunjukkan bahwa digitalisasi pemerintahan desa belum mencapai titik kritis sebagai pendorong tata kelola responsif gender. Penelitian ini juga menemukan bahwa kesadaran gender berpengaruh langsung pada responsivitas kebijakan meskipun tidak membentuk kompetensi formal yang menunjukkan bahwa nilai dan orientasi pemimpin dapat menggerakkan perilaku kebijakan secara independen dari kapasitas teknisnya. Hasil analisis IPMA menempatkan peningkatan kompetensi Kepala Desa sebagai prioritas utama intervensi (importance = 0,323; performance = 68,25), diikuti oleh penguatan dukungan eksternal yang kinerjanya baru mencapai 49,99. Implikasi penelitian ini mengarah pada perlunya: (1) penguatan pelatihan responsif gender yang kontekstual dan wajib bagi kepala desa dengan fokus pada dimensi kognitif; (2) peningkatan kualitas pendampingan teknis oleh pemerintah daerah dan pendamping desa; (3) pemberdayaan tokoh agama dan tokoh adat sebagai agen perubahan yang mendukung partisipasi substantif perempuan; serta (4) pengembangan mekanisme verifikasi responsif gender dalam siklus perencanaan dan penganggaran desa yang terintegrasi dengan sistem keuangan desa. Penelitian ini memberikan kontribusi konseptual berupa model integrasi pertama yang menempatkan kompetensi kepala desa sebagai mediator antara determinan multidimensi dan responsivitas gender dalam pengelolaan dana desa, sekaligus memvalidasi secara empiris bahwa responsivitas kebijakan gender merupakan manifestasi kompetensi pemimpin yang dikondisikan oleh faktor sosio kultural dan kelembagaan. Kata kunci: dana desa, kompetensi kepala desa, pengarusutamaan gender, responsivitas gender, tata kelola desa

ANDRI. The Competencies of Village Heads in the Management of Gender- Responsive Village Funds in in North Aceh Regency and Lhokseumawe City, Aceh Province . Supervised by ANNA FATCHIYA, SITI AMANAH, and SUMARDJO. Aceh Province received a village fund allocation of more than Rp4.9 trillion in 2023 for 6,497 villages. Although this allocation has continued to increase, Aceh Province’s Gender Empowerment Index (IDG) actually declined from 63.56 in 2023 to 61.78 in 2024, with sharp disparities among regencies and cities. This situation indicates that the size of fiscal resources has not automatically led to improved gender equity in village development. Gender-responsive management of village funds requires village heads to possess competencies that go beyond mere technical and administrative skills; these include gender analysis skills, inclusive leadership, and sensitivity to local sociocultural dynamics. Empirical studies that comprehensively measure village heads’ competencies as determinants of gender responsiveness in managing village funds remain very limited, particularly in the sociocultural context of Aceh, which is characterized by distinctive customary norms and the implementation of Islamic Sharia law. This study aims to: (1) analyze the level of competence of village heads in the gender-responsive management of village funds; (2) analyze the level of gender responsiveness of village heads in the management of village funds; (3) to analyze the factors influencing village heads’ competence in the management of gender- responsive village funds; and (4) to formulate strategies for enhancing village heads’ competence in the management of gender-responsive village funds in Aceh Province. The study was conducted in North Aceh Regency and Lhokseumawe City, involving 188 village heads as respondents. Data collection was carried out through a gender-sensitive survey, in-depth interviews, and document analysis. Gender responsiveness was analyzed using the Harvard Framework, which encompasses the dimensions of access, participation, control, and benefits. Data were analyzed using Partial Least Squares-based Structural Equation Modeling (SEM-PLS) with SmartPLS 4 software, as well as Importance-Performance Map Analysis (IPMA) to identify intervention priorities. The research results show that the overall competence of village heads falls into the “fairly competent” category, with technical/skill-based competence (63,95), managerial/leadership competence (66,84), and interpersonal/social competence (67,14). Cognitive competencies fall into the “fairly good” category with an average of 60,20 percent, but there are still weaknesses in understanding gender-responsive budgeting, the use of gender-disaggregated data in village planning, and gender responsive accountability reporting mechanisms. The level of gender responsiveness shows an uneven pattern: women’s participation in village forums and budget transparency fall into the high category, but the allocation of funds for women’s empowerment and the impact of programs on women’s lives remain in the fairly low category. These findings reveal a gap between the already high level of quantitative formal participation and women’s substantive representation in village budget decision-making. The results of the analysis showed that, of the five factors analyzed, only the demographic characteristics of village heads and external support were found to have a significant effect on village head competencies. External support was the most dominant determinant (ß = 0.382), encompassing assistance from local governments, village facilitators, and academics. The analysis also revealed that three factors, gender awareness (ß = 0.161), sociocultural influences (ß = 0.212), and external support (ß = 0.159), along with the village head’s competence as a mediator (ß = 0.323), were found to have a direct and significant effect on gender responsiveness. The mediation analysis confirmed that the village head’s competence partially mediates the relationship between external support and gender responsiveness, with 43.7 percent of the total effect of external support mediated by the village head’s competence. A counterintuitive finding of this study is the insignificant influence of digital media use on both competence and gender responsiveness, indicating that the digitization of village governance has not yet reached a critical mass as a driver of gender-responsive governance. A direct effect of gender awareness on policy responsiveness was also revealed, despite not constituting formal competence. This suggests that leaders’ values and orientations can drive policy behavior independently of their technical capacity. The results of the IPMA analysis identified improving the competencies of village heads as the top priority for intervention (importance = 0.323; performance = 68.25), followed by strengthening external support, which currently scores only 49.99. The implications of this study point to the need for: (1) strengthening contextual and mandatory gender-responsive training for village heads with a focus on the cognitive dimension; (2) improving the quality of technical assistance provided by local governments and village facilitators; (3) empowering religious and traditional leaders as agents of change who support women’s substantive participation; and (4) developing gender-responsive verification mechanisms within the village planning and budgeting cycle that are integrated with the village financial system. A conceptual contribution is provided through a novel integration model that positions village head competencies as a mediator between multidimensional determinants and gender responsiveness in village fund management. Furthermore, gender policy responsiveness is empirically validated as a leadership manifestation conditioned by sociocultural and institutional factors. Keywords: gender mainstreaming, gender responsiveness, village fund, village governance, village head competency