EVALUASI REGULASI DAN KAPASITAS FISKAL TERHADAP KEBIJAKAN PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN NELAYAN KECIL DI PROVINSI MALUKU

Abstract

Provinsi Maluku merupakan wilayah kepulauan yang memiliki potensi sumber daya perikanan tangkap sangat besar, namun potensi tersebut belum mampu mendorong peningkatan kesejahteraan nelayan kecil secara optimal. Tingginya tingkat kemiskinan masyarakat pesisir, keterbatasan akses terhadap sarana produksi, pembiayaan, teknologi, perlindungan sosial, serta lemahnya koordinasi kelembagaan menunjukkan bahwa pengelolaan sektor perikanan belum sepenuhnya diikuti oleh kebijakan daerah yang terintegrasi. Di sisi lain, pemerintah daerah telah menetapkan berbagai regulasi, dokumen perencanaan pembangunan, dan program perlindungan serta pemberdayaan nelayan kecil. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi mengenai keselarasan antara regulasi, dokumen perencanaan, kapasitas fiskal, dan implementasi kebijakan agar perlindungan dan pemberdayaan nelayan kecil dapat berjalan secara efektif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keselarasan regulasi daerah, dokumen perencanaan pembangunan, dan alokasi anggaran dalam mendukung perlindungan dan pemberdayaan nelayan kecil di Provinsi Maluku, mengevaluasi implementasi kebijakan berdasarkan dokumen program, alokasi anggaran, dan konfirmasi aktor kunci, serta merumuskan rekomendasi strategis guna memperkuat regulasi, perencanaan, penganggaran, dan koordinasi implementasi kebijakan. Penelitian menggunakan pendekatan evaluatif-deskriptif dengan dominasi metode kualitatif yang didukung analisis kuantitatif deskriptif. Analisis dilakukan melalui analisis isi terhadap regulasi daerah, dokumen perencanaan pembangunan, dokumen anggaran, dan laporan pelaksanaan program periode 2019–2024. Data sekunder dipadukan dengan data primer yang diperoleh melalui wawancara semi-terstruktur dan observasi lapang pada aktor kunci serta kelompok nelayan kecil di Kota Ambon, Desa Latuhalat, Desa Tulehu, dan Desa Kawa. Seluruh temuan dianalisis menggunakan pendekatan triangulasi untuk menilai tingkat keselarasan regulasi, perencanaan, kapasitas fiskal, dan implementasi kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan perlindungan dan pemberdayaan nelayan kecil di Provinsi Maluku belum sepenuhnya terintegrasi. Dari aspek regulasi, substansi peraturan daerah masih lebih berorientasi pada pengelolaan sumber daya dan usaha perikanan dibandingkan perlindungan serta pemberdayaan nelayan kecil secara komprehensif. Beberapa aspek penting, seperti perlindungan terhadap risiko bencana dan perubahan iklim, bantuan hukum, partisipasi masyarakat, penguatan kelembagaan, serta mekanisme pembiayaan belum diatur secara operasional sehingga belum mampu menjadi dasar yang kuat dalam penyusunan program pembangunan daerah. Pada aspek fiskal, kapasitas fiskal daerah menunjukkan kecenderungan meningkat selama periode penelitian, namun peningkatan tersebut belum diikuti oleh peningkatan prioritas anggaran sektor kelautan dan perikanan. Proporsi anggaran yang dialokasikan bagi perlindungan dan pemberdayaan nelayan kecil masih relatif terbatas dan tersebar pada berbagai organisasi perangkat daerah sehingga belum membentuk kebijakan yang terpadu. Kondisi ini menunjukkan bahwa peningkatan kemampuan fiskal daerah belum secara otomatis menghasilkan keberpihakan anggaran terhadap nelayan kecil. Evaluasi implementasi menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah melaksanakan berbagai program berupa bantuan sarana penangkapan, peningkatan kapasitas nelayan, penguatan kelembagaan, fasilitasi perizinan, pengawasan sumber daya, perlindungan sosial, dan kemitraan dengan berbagai lembaga. Namun demikian, pelaksanaan program masih menghadapi berbagai kendala berupa fragmentasi kelembagaan, lemahnya koordinasi antarorganisasi perangkat daerah, keterbatasan data penerima manfaat, ketidaktepatan sasaran program, rendahnya partisipasi nelayan dalam proses perencanaan, serta belum adanya mekanisme monitoring dan evaluasi yang terintegrasi. Akibatnya, berbagai program lebih berorientasi pada pencapaian keluaran administratif daripada peningkatan kesejahteraan nelayan kecil secara berkelanjutan. Temuan utama penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas kebijakan perlindungan dan pemberdayaan nelayan kecil tidak hanya dipengaruhi oleh besarnya kapasitas fiskal daerah, tetapi terutama ditentukan oleh tingkat keterpaduan antara regulasi, perencanaan pembangunan, penganggaran, dan implementasi kebijakan. Penelitian ini memperlihatkan bahwa peningkatan kapasitas fiskal tidak akan memberikan dampak optimal apabila regulasi belum mampu mengarahkan prioritas pembangunan dan pengalokasian sumber daya secara konsisten. Dengan demikian, strategi penguatan kebijakan perlindungan dan pemberdayaan nelayan kecil di Provinsi Maluku perlu difokuskan pada penguatan tata kelola melalui harmonisasi kebijakan daerah, integrasi kebijakan ke dalam dokumen perencanaan dan penganggaran, penguatan koordinasi lintas sektor, peningkatan partisipasi masyarakat, serta pengembangan sistem monitoring dan evaluasi yang lebih terpadu. Implikasi penelitian ini adalah perlunya penyusunan regulasi daerah yang secara khusus mengatur perlindungan dan pemberdayaan nelayan kecil sebagai dasar penguatan perencanaan pembangunan, pengalokasian anggaran, dan pelaksanaan program yang lebih efektif. Hasil penelitian diharapkan menjadi masukan bagi Pemerintah Provinsi Maluku dalam memperkuat tata kelola perikanan yang lebih terpadu, partisipatif, dan berkelanjutan sehingga mampu meningkatkan perlindungan dan kesejahteraan nelayan kecil sekaligus memperkuat pembangunan wilayah kepulauan.