Aspek Pengelolaan Lingkungan dan Operasional Pelabuhan Perikanan Pelantar Tanjungpinang

Abstract

Pelabuhan Perikanan Pelantar Tanjungpinang memiliki peran penting dalam mendukung kegiatan perikanan tangkap, namun pengelolaan lingkungan dan operasionalnya masih menghadapi berbagai permasalahan yang berpotensi memengaruhi kualitas lingkungan, efektivitas pelayanan, dan mutu hasil tangkapan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengelolaan lingkungan dan operasional berdasarkan standar yang berlaku, menganalisis kesenjangan fasilitas lingkungan dan operasional, serta menyusun strategi pengelolaan Pelabuhan Perikanan Pelantar Tanjungpinang. Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif melalui observasi lapangan, analisis kualitas air laboratorium, kuesioner, wawancara, dan studi dokumentasi. Analisis dilakukan dengan membandingkan kondisi eksisting terhadap PP Nomor 22 Tahun 2021, Permenkes Nomor 32 Tahun 2017, ISO 14001:2015, serta peraturan penyelenggaraan pelabuhan perikanan yang relevan, kemudian dilanjutkan dengan analisis kesenjangan dan sintesis hasil untuk menyusun strategi pengelolaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas lingkungan perairan mengalami pencemaran biologis dengan konsentrasi total coliform sebesar 2.400 MPN/100 mL yang melebihi baku mutu. Pengelolaan lingkungan dan operasional juga belum sepenuhnya memenuhi standar, terutama pada aspek pengelolaan limbah, penyediaan air bersih dan sanitasi, tata kelola lingkungan, kapasitas fasilitas operasional, fasilitas pendukung pelayanan, serta monitoring dan kolaborasi pemangku kepentingan. Berdasarkan hasil analisis tersebut, strategi pengelolaan dirumuskan dengan mempertimbangkan kesenjangan pada aspek lingkungan, tata kelola, fasilitas, dan operasional pelabuhan. Strategi yang dihasilkan meliputi peningkatan sistem pengendalian pencemaran, penyediaan air bersih dan fasilitas sanitasi, penguatan tata kelola lingkungan, optimalisasi fasilitas operasional, peningkatan fasilitas pendukung pelayanan, serta penguatan kolaborasi antar pemangku kepentingan sebagai upaya perbaikan pengelolaan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan pelabuhan.