Pengaruh Digitalisasi terhadap Ketimpangan Pendapatan Intraprovinsi di Indonesia dengan Moderasi Struktur Tenaga Kerja Sektoral

Abstract

Digitalisasi di Indonesia terus meningkat, namun pengaruhnya terhadap ketimpangan pendapatan intraprovinsi bergantung pada transformasi struktural tenaga kerja di masing-masing provinsi. Penelitian ini menganalisis pengaruh digitalisasi terhadap pergeseran tenaga kerja sektoral dan ketimpangan pendapatan, serta peran moderasi struktur sektoral, menggunakan data panel 34 provinsi Indonesia periode 2018–2024 dengan Fixed Effect Model dan Driscoll-Kraay standard error. Digitalisasi berpengaruh signifikan mendorong penurunan proporsi tenaga kerja primer serta peningkatan sekunder dan tersier. Secara langsung, digitalisasi menurunkan ketimpangan pendapatan intraprovinsi, namun efek ini melemah seiring meningkatnya proporsi tenaga kerja manufaktur. Pengaruh moderasi sektor jasa tidak terdeteksi dalam estimasi agregat, namun uji ketahanan menunjukkan bahwa di provinsi tersier-dominan di luar DKI Jakarta digitalisasi cenderung memperkuat pemerataan, sementara DKI Jakarta dengan dominasi subsektor padat pengetahuan menunjukkan pola berlawanan. Temuan ini mengindikasikan bahwa kebijakan digitalisasi seragam antarprovinsi berisiko tidak efektif bahkan kontraproduktif pada provinsi dengan komposisi sektoral tertentu.

Digitalization in Indonesia has been steadily increasing, yet its effect on within-province income inequality depends on the structural transformation pattern of each province's labor force. This study analyzes the effect of digitalization on sectoral labor shifts and income inequality, as well as the moderating role of sectoral structure, using panel data from 34 Indonesian provinces over 2018–2024 with a Fixed Effect Model and Driscoll-Kraay standard errors. Digitalization significantly reduced the primary sector labor proportion while increasing secondary and tertiary proportions. Directly, digitalization reduces within-province income inequality, though this effect weakens as the manufacturing labor share increases. The service sector moderating effect was undetected in aggregate estimation; however, robustness checks indicate that in tertiary-dominant provinces outside DKI Jakarta digitalization tends to strengthen equality, while DKI Jakarta, dominated by knowledge-intensive service subsectors, shows the opposite. These findings indicate that uniform digitalization policies risk being ineffective and counterproductive in provinces with specific sectoral compositions.