Tata Kelola Hutan Adat dan Resiliensi Masyarakat Hukum Adat Tembawang Tampun Juah Kalimantan Barat
Date
2026Jenis/Type
TesisSubtype
ThesesAuthor
Prahesty, Desintha Yuwindha
Suharjito, Didik
Adiwibowo, Soeryo
Metadata
Show full item recordAbstract
Hutan adat Tampun Juah di Kampung Segumon, Kecamatan Sekayam, Kalimantan
Barat, menjadi tumpuan ekonomi, sosial, dan ekologi masyarakat hukum adat Dayak.
Perubahan bentang alam akibat ekspansi perkebunan kelapa sawit, penurunan
tutupan hutan, dan kebijakan hutan adat menuntut adaptasi cepat. Penelitian ini
bertujuan menganalisis tingkat kerentanan rumah tangga terhadap perubahan iklim
dan lingkungan, mengidentifikasi faktor penentunya, serta menilai peran
kelembagaan adat dalam mendukung ketahanan masyarakat.
Pendekatan Livelihood Vulnerability Index (LVI) dan LVI–IPCC digunakan
dengan tiga komponen utama: exposure, sensitivity, dan adaptive capacity. Survei
dilakukan terhadap 92 rumah tangga di tiga dusun (Segumon = 30 RT, Segumon
Mawa = 30 RT, Segumon Jaya = 32 RT), dilengkapi dengan wawancara mendalam
dan observasi lapangan. Hasil penelitian menunjukkan skor LVI–IPCC rata-rata –
0,01 (kategori less vulnerable). Per dusun, Segumon memiliki skor –0,02, Segumon
Mawa +0,03 (paling rentan), dan Segumon Jaya –0,04 (paling tangguh). Nilai
komponen rata-rata adalah exposure 0,52, sensitivity 0,53, dan adaptive capacity
0,51.
Pada tingkat indikator, nilai exposure tertinggi berasal dari frekuensi kejadian
iklim ekstrem (0,74) dan kejadian hama/tanaman (0,68). Sensitivity ditingkatkan oleh
rendahnya konsistensi air pada sebagian wilayah (0,48) dan tingginya bulan sulit
pangan (0,42). Adaptive capacity diperkuat oleh partisipasi adat (0,81), jumlah jenis
tanaman (0,67), dan kepemilikan alat pertanian (0,62). Hasil regresi linier
menunjukkan variabel yang signifikan meningkatkan kerentanan adalah frekuensi
iklim ekstrem (ß = 0,215, p < 0,05) dan kejadian kekeringan (ß = 0,178, p < 0,05).
Sementara itu, variabel yang signifikan menurunkan kerentanan adalah partisipasi
adat (ß = 0,192, p < 0,05) dan diversifikasi tanaman (ß = 0,165, p < 0,05). Peran
Lembaga Adat Tampun Juah terbukti kuat dalam mengatur pemanfaatan hutan,
menyelesaikan konflik tenurial, dan memfasilitasi pemanfaatan hasil hutan non-kayu
seperti rotan dan madu. Kebijakan adaptasi berbasis masyarakat adat perlu
diintegrasikan dalam rencana pengelolaan hutan di tingkat kabupaten.

