Exchange Rate Pass-Through pada Inflasi Produsen: Peran Kredibilitas Bank Indonesia

Abstract

Dalam perekonomian yang bergantung pada input impor, depresiasi nilai tukar berpotensi meningkatkan biaya produksi dan mendorong inflasi melalui mekanisme exchange rate pass-through (ERPT). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh depresiasi nilai tukar terhadap inflasi produsen dengan menyoroti peran kredibilitas Bank Indonesia. Analisis dilakukan dengan data triwulanan tahun 2011-2025 dengan menggunakan metode autoregressive distributed lag (ARDL). Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa kredibilitas Bank Indonesia yang tinggi mampu berfungsi sebagai peredam guncangan depresiasi nilai tukar melalui penjangkaran ekspektasi produsen. Selain itu, inflasi produsen di Indonesia juga lebih dominan dipengaruhi oleh cost-push inflation daripada demand-pull inflation. Dalam hal ini diharapkan otoritas moneter melakukan penguatan komunikasi kebijakan moneter yang menyasar produsen serta memperkuat sinergitas dengan otoritas fiskal dan kementerian terkait untuk meredam dampak guncangan nilai tukar ke tingkat harga domestik.

In an economy that relies heavily on imported inputs, exchange rate depreciation can increase production costs and generate inflationary pressures through the exchange rate pass-through (ERPT) mechanism. This study aims to examine the impact of exchange rate depreciation on producer inflation, with particular emphasis on the role of Bank Indonesia's credibility. The analysis employs quarterly data covering the period 2011–2025 and utilizes the Autoregressive Distributed Lag (ARDL) approach. The findings indicate that a high level of Bank Indonesia's credibility serves as an effective buffer against the inflationary effects of exchange rate depreciation by anchoring firms' inflation expectations. Furthermore, producer inflation in Indonesia is found to be driven predominantly by cost-push factors rather than demand-pull pressures. These findings suggest that monetary authorities should strengthen policy communication targeted at business actors while enhancing coordination with fiscal authorities and relevant ministries to mitigate the transmission of exchange rate shocks to domestic prices.